• Saat ini Anda mengakses IndoForum sebagai tamu, sehingga Anda tidak memiliki akses penuh untuk melihat artikel dan diskusi yang hanya tersedia bagi anggota. Dengan bergabung, Anda akan mendapatkan akses penuh untuk bertanya, mengirim pesan pribadi, mengikuti polling, dan menggunakan fitur-fitur lainnya. Proses pendaftaran sangat cepat, mudah, dan gratis.
    Silakan daftar dan validasi email Anda untuk mendapatkan akses penuh sebagai anggota. Harap masukkan alamat email yang valid dan periksa kotak masuk Anda setelah mendaftar untuk proses validasi.

Berita Wah, Biaya Intel di Polres Rp 30.000!

hendladi

IndoForum Beginner D
No. Urut
113568
Sejak
15 Jan 2011
Pesan
685
Nilai reaksi
2
Poin
18
1131125620X310.jpg


JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tamagola mengatakan, pencopotan Kapolda Banten Brigjen Agus Kusnadi, Direktur Intelkam Polda Banten Kombes Adityawarman, serta Kapolres Pandeglang AKBP Fauzy Rasyad, dan Kapolres Temanggung AKBP Anthony Agustinus Koylal, tak cukup untuk mencegah insiden seperti di Cikeusik-Temanggung di masa mendatang.

Polri, menurut Tamrin, harus memberikan perhatian terhadap anggaran di bidang intelijen. Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edi.

"Setiap Polres hanya mendapat anggaran di bidang intelijen Rp 40 juta pertahun. Ini digunakan untuk biaya patroli, pemantauan, dan lainnya," ujar Tjatur pada diskusi Polemik di Jakarta, Sabtu (12/2/2011).

Secara hitung-hitungan, anggaran operasional intelijen setiap kepolisian resor (Polre) hanya mencapai Rp 1 juta per bulan atau setara Rp 30.000 per hari.

"Secara total, anggaran Polri di bidang intelijen Rp 80 miliar per tahun, sedangkan, anggaran untuk Bareskrim mencapai Rp 600 miliar. Anggaran intelijen sangat kecil dibandingkan anggaran Polri secara keseluruhan, yaitu Rp 30,5 triliun," kata Tjatur.

Dikatakan politisi PAN itu, selama ini ada pola pikir bahwa polisi dipandang berprestasi jika berhasil menangkap sekian banyak pelaku kejahatan.

"Sementara, memastikan suatu wilayah aman dan tindakan preventif dan preemptif lainnya dianggap biasa saja. Inilah pangkal masalahnya," kata Tjatur.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dan pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, Polri harus melakukan kerja sama di bidang intelijen bersama lembaga negara lainnya yang memiliki intelijen, seperti Badan Intelijen Negara, Kejaksaan, dan TNI.
 
 URL Pendek:

| JAKARTA | BANDUNG | PEKANBARU | SURABAYA | SEMARANG |

Back
Atas.