hendladi
IndoForum Beginner D
- No. Urut
- 113568
- Sejak
- 15 Jan 2011
- Pesan
- 685
- Nilai reaksi
- 2
- Poin
- 18
JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sidang paripurna hari ini, Rabu (16/2/2011), pimpinan DPR RI akan mengumumkan usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan secara resmi kepada seluruh anggota dewan.
"Yang mimpin rapat paripurna saya. Dipastikan akan saya umumkan usul anggota tentang hak angket," ungkap Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso kepada Kompas.com, Rabu pagi.
Usulan pansus hak angket Pajak diajukan untuk kedua kalinya oleh sejumlah inisiator dari Komisi III dan Komisi XI DPR RI pada 2 Februari lalu. Pada tingkat awal, sulan ini didukung oleh 114 anggota, termasuk tiga pimpinan dewan, yaitu Priyo, serta dua Wakil Ketua DPR lainnya, Pramono Anung dan Anis Matta.
Sebelumnya, usulan sempat diajukan oleh para inisiator pada akhir Januari. Namun, pimpinan menolak membahas karena 8 dari 30 inisiator yang menandatangani menarik lagi dukungannya. Mereka adalah anggota Fraksi Demokrat dan PKB. Padahal, minimal butuh 25 tandatangan untuk mensahkan usulan.
Paripurna yang biasanya dimulai pukul 10.00 ini juga akan membahas sejumlah agenda lainnya, antara lain tentang sikap politik atas revolusi Mesir, penyertaan modal BI pada bunk syariah internasional, serta rancangan kode etik oleh Badan Kehormatan DPR RI.
"Yang mimpin rapat paripurna saya. Dipastikan akan saya umumkan usul anggota tentang hak angket," ungkap Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso kepada Kompas.com, Rabu pagi.
Usulan pansus hak angket Pajak diajukan untuk kedua kalinya oleh sejumlah inisiator dari Komisi III dan Komisi XI DPR RI pada 2 Februari lalu. Pada tingkat awal, sulan ini didukung oleh 114 anggota, termasuk tiga pimpinan dewan, yaitu Priyo, serta dua Wakil Ketua DPR lainnya, Pramono Anung dan Anis Matta.
Sebelumnya, usulan sempat diajukan oleh para inisiator pada akhir Januari. Namun, pimpinan menolak membahas karena 8 dari 30 inisiator yang menandatangani menarik lagi dukungannya. Mereka adalah anggota Fraksi Demokrat dan PKB. Padahal, minimal butuh 25 tandatangan untuk mensahkan usulan.
Paripurna yang biasanya dimulai pukul 10.00 ini juga akan membahas sejumlah agenda lainnya, antara lain tentang sikap politik atas revolusi Mesir, penyertaan modal BI pada bunk syariah internasional, serta rancangan kode etik oleh Badan Kehormatan DPR RI.