Tragedi Pembegalan Konstitusi

[Angela]

Jakarta porosnusantara.co.id

Sepanjang lima tahun terakhir ini rezim pemerintahan Joko Widodo sudah menciptakan demokrasi Indonesia semakin suram. Berbagai penelitian oleh para ilmuwan sudah dengan terang memiliki kesimpulan yg sama bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, bahkan sendi-sendi demokrasi sudah dirobek-robek oleh kekuasaan.

Sejumlah peristiwa empiris sudah menunjukkan kebenaran kesimpulan itu melalui praktik kekuasaan yg disebut oleh sejumlah ilmuwan sebagaiautocratic legalism.


Diantara peristiwa empiris tersebut adalah revisi UU KPK tahun 2019, pembuatan Omnibus Law UU Cipta Kerja tahun 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 tahun 2023 yg memberikan karpet merah demi untuk putra mahkota.

Sejumlah represi yg dilakukan kepada akademisi, kepada mahasiswa, kepada para aktivis demokrasi, buruh, petani & kepada akrivis lingkungan & lain-lain juga sudah terjadi. Persoalan pelanggaran HAM juga tidak dituntaskan bahkan banyak peristiwa pelanggaran HAM baru terjadi, praktik merusak pemilu melaluicawe-cawepada pemilu Februari 2024 lalu juga terjadi.

Beberapa bulan lalu bahkan keluar putusan MA No.23/P/HUM/2024 soal batas usia calon kepala daerah yg juga terlihat untuk karpet merah adik putra mahkota.

Kini, Badan Legislatif DPR lebih mengakomodir putusan MA itu dibanding putusan MK No. 60 & No. 70 tahun 2024 yg lebih demokratis & Konstitusional. DPR sudah jadi alat kekuasaan untuk membegal putusan MK yg konstitusional. Ini tragedi pembegalan konstitusi.

selengkapnya