roughtorer
IndoForum Senior A
- No. Urut
- 44416
- Sejak
- 24 Mei 2008
- Pesan
- 6.755
- Nilai reaksi
- 175
- Poin
- 63
JAKARTA, JUMAT - Lihatlah iklan politik Partai Keadilan Sejahtera. Tokoh-tokoh bangsa, seperti Soekarno, M. Natsir, KH Hasyim Ashari, KH Ahmad Dahlan, hingga Soeharto dijadikan ikon dalam iklan yang marak di media saat peringatan Hari Pahlawan 10 November lalu. Munculnya para tokoh bangsa itu, menuai kontroversi.
Kalangan pemuda Muhammadiyah sempat menyatakan keberatannya dengan digunakannya tokoh besar Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dalam iklan tersebut. Demikian pula kalangan muda NU, yang identik dengan KH Hasyim Ashari sebagai pendiri NU. Platform ideologi para tokoh yang tidak sejalan dengan ideologi PKS, dinilai tak tepat jika menggunakan mereka dalam sebuah iklan politik.
Milik siapakah para tokoh bangsa itu? Kader PDIP Budiman Sudjatmiko tak merasa bermasalah dengan pemunculan Soekarno dalam iklan PKS. Siapapun, berhak menggunakan gambar seorang tokoh bangsa. "Ketika gambar Bung Karno muncul di iklan PKS, apa masalahnya? Di PDIP tidak dipersoalkan. Semangatnya adalah menempatkan orang yang punya sejarah untuk bangsa di jajaran yang sama, itu sesuatu yang positif," kata Budiman, Jumat (14/11).
Ditambahkan Budiman, ketika seseorang telah menjadi pahlawan dan tokoh bangsa, maka ia menjadi milik bangsa. Tidak demikian halnya dengan Ketua Bappilu Partai Matahari Bangsa (PMB) Yusuf Warsyim. Partai yang berbasis massa Muhammadiyah ini tampaknya agak berkeberatan dengan dimunculkannya tokoh Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan.
Yusuf mengatakan, ada etika yang harus ditempuh PKS. "Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak ada patennya milik Muhammadiyah. Tapi semua ada etikanya. Kami tahu, apa yang dilakukan PKS adalah bagian dari strateginya. Seharusnya, tokoh-tokoh yang dijadikan ikon kampanye, sesuai dengan landasan ideologi partai," ujar Yusuf.
Ia bahkan menantang, apakah PKS berani menggunakan tokoh-tokoh yang masih hidup dalam iklan politiknya. "Semua tokoh yang digunakan di iklan itu kan sudah meninggal semua. Berani nggak menggunakan orang-orang yang masih hidup? Dari situ kita akan tahu, ini mendustai atau tidak mendustai. Karena pada dasarnya, iklan tidak ada yang jujur," lanjut dia.
Dalih rekonsiliasi yang dijadikan alasan PKS, dikatakan Yusuf tidak relevan. Sebab, justru menuai kontroversi baru. Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah mengkonter pernyataan yang menyerang partainya.
Ia mengatakan, tak sepantasnya para tokoh itu dilisensi dan diklaim sebagai milik kelompok. Tokoh bangsa, merupakan milik publik. "Politik kekanak-kanakan ini harus dihentikan," katanya.
Penggunaan para tokoh itu, dikatakannya sebagai cara PKS berdemokrasi. "PKS tidak mencari sensasi. Kalau misalnya PDIP menganggap Soekarno adalah guru bangsa, ketika Mega berpidato dengan latar gambar Soekarno kemudian diklaim karena saya anaknya maka saya boleh menggunakan dan orang lain tidak, tidak boleh begitu. Demokrasi tidak boleh dicampuri dengan klaim primordial," ujar Fachri.
Kalangan pemuda Muhammadiyah sempat menyatakan keberatannya dengan digunakannya tokoh besar Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan dalam iklan tersebut. Demikian pula kalangan muda NU, yang identik dengan KH Hasyim Ashari sebagai pendiri NU. Platform ideologi para tokoh yang tidak sejalan dengan ideologi PKS, dinilai tak tepat jika menggunakan mereka dalam sebuah iklan politik.
Milik siapakah para tokoh bangsa itu? Kader PDIP Budiman Sudjatmiko tak merasa bermasalah dengan pemunculan Soekarno dalam iklan PKS. Siapapun, berhak menggunakan gambar seorang tokoh bangsa. "Ketika gambar Bung Karno muncul di iklan PKS, apa masalahnya? Di PDIP tidak dipersoalkan. Semangatnya adalah menempatkan orang yang punya sejarah untuk bangsa di jajaran yang sama, itu sesuatu yang positif," kata Budiman, Jumat (14/11).
Ditambahkan Budiman, ketika seseorang telah menjadi pahlawan dan tokoh bangsa, maka ia menjadi milik bangsa. Tidak demikian halnya dengan Ketua Bappilu Partai Matahari Bangsa (PMB) Yusuf Warsyim. Partai yang berbasis massa Muhammadiyah ini tampaknya agak berkeberatan dengan dimunculkannya tokoh Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan.
Yusuf mengatakan, ada etika yang harus ditempuh PKS. "Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak ada patennya milik Muhammadiyah. Tapi semua ada etikanya. Kami tahu, apa yang dilakukan PKS adalah bagian dari strateginya. Seharusnya, tokoh-tokoh yang dijadikan ikon kampanye, sesuai dengan landasan ideologi partai," ujar Yusuf.
Ia bahkan menantang, apakah PKS berani menggunakan tokoh-tokoh yang masih hidup dalam iklan politiknya. "Semua tokoh yang digunakan di iklan itu kan sudah meninggal semua. Berani nggak menggunakan orang-orang yang masih hidup? Dari situ kita akan tahu, ini mendustai atau tidak mendustai. Karena pada dasarnya, iklan tidak ada yang jujur," lanjut dia.
Dalih rekonsiliasi yang dijadikan alasan PKS, dikatakan Yusuf tidak relevan. Sebab, justru menuai kontroversi baru. Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah mengkonter pernyataan yang menyerang partainya.
Ia mengatakan, tak sepantasnya para tokoh itu dilisensi dan diklaim sebagai milik kelompok. Tokoh bangsa, merupakan milik publik. "Politik kekanak-kanakan ini harus dihentikan," katanya.
Penggunaan para tokoh itu, dikatakannya sebagai cara PKS berdemokrasi. "PKS tidak mencari sensasi. Kalau misalnya PDIP menganggap Soekarno adalah guru bangsa, ketika Mega berpidato dengan latar gambar Soekarno kemudian diklaim karena saya anaknya maka saya boleh menggunakan dan orang lain tidak, tidak boleh begitu. Demokrasi tidak boleh dicampuri dengan klaim primordial," ujar Fachri.
