Berita TERMINAL TIRTONADI: DPRD Tolak Beri Anggaran

[yan raditya]

SOLO – Peluang Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mendapatkan anggaran lebih besar dari APBD kota agar dapat mempercepat penyelesaian pembangunan Terminal Tirtonadi, tertutup rapat. Kalangan DPRD dengan tegas menyatakan tidak akan mengalokasikan anggaran untuk terminal kecuali dalam bentuk danang pendamping anggaran dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD, mengemukakan, sejak awal Pemkot dan DPRD telah berkomitmen bahwa anggaran pembangunan Terminal Tirtonadi mengandalkan sepenuhnya dari pemerintah pusat.

“Sebagaimana rencana awal yang pernah disampaikan oleh Pemkot kepada DPRD, pembangunan terminal tersebut sepenuhnya mengandalkan anggaran dari APBN. Dari APBD hanya berupa pendamping,” ujar Supriyanto, Jumat (11/5/2012). Supriyanto mengakui kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan Terminal Tirtonadi bagian timur dan lanjutan pembangunan bagian barat terminal tersebut, tidak memungkinkan. Untuk itu pihaknya mendorong Pemkot agar tetap merealisasikan rencana pembangunan terminal yang dari tahun ke tahun dilaksanakan dengan bantuan dari APBN.

“Upaya tersebut harus dilakukan Pemkot, dalam hal ini Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika), agar tetap proaktif untuk bisa memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, dengan schedule pelaksanaan pembangunan yang juga harus jelas,” tegasnya.

Supriyanto menambahkan hal yang paling mendesak saat ini adalah penyelesaian bagian barat pada tahun ini, agar terminal yang sedianya akan dinaikkan kelasnya dari terminal Klas B menjadi Klas A itu bisa segera dioperasikan dengan lebih optimal.

Hal senada dikemukakan Ketua Komisi III DPRD Kota Solo, Honda Hendarto. Menurut Honda, tidak mungkin penyelesaian pembangunan Terminal Tirtonadi itu menyedot anggaran dari APBD kota. Sebab ada sejumlah program lain yang lebih diprioritaskan untuk dikucuri anggaran dari APBD.

“Ya contohnya untuk pelayanan kesehatan, apalagi saat ini kan ada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) yang sedang dibangun dan harus selesai tahun ini agar bisa dioperasikan. APBD salah satunya juga diprioritaskan untuk mendukung program itu, termasuk untuk membuka akses ke RSUD dan sebagainya,” papar Honda.