yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya melebur lembaga pengelola Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kawasan monumen ikon nasional RI itu sebelumnya dikelola oleh dua Unit Pengelola (UP) yakni UP Taman Monas dan UP Tugu Monas.
Terhitung mulai hari ini, Senin 11 Agustus 2014, Monas hanya dikelola oleh satu UP, yakni UP Kawasan Monas. Rini Hariyani, yang sebelumnya hanya menjabat sebagai kepala UP Tugu Monas, ditunjuk untuk memimpin UP yang baru dibentuk itu.
Kepada Rini yang baru saja dilantik, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan harapan-harapannya untuk pengelolaan Monas yang jauh lebih tertib. Ia menginginkan dilakukannya pengawasan yang lebih penuh terhadap seluruh area di kawasan Monas.
"Jadi saya harapkan 80 hektare kawasan Monas itu bisa dikontrol dan diawasi penuh oleh UP Kawasan Monas. Mereka harus pasang speaker dan CCTV. Sehingga kalau ada orang yang pacaran pun bisa ketahuan, bisa gua teriakin, jadi orang kaget kan. Model-model seperti itu yang ingin kami lakukan kontrol," ujar Ahok saat ditemui di kantornya di Balai Kota DKI Jakarta.
Ahok mengaku menaruh kepercayaan penuhnya kepada Rini. Ia menilai Rini merupakan seseorang yang memang bersemangat untuk mengelola Monas dan bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang menjangkiti Monas selama ini.
"Ibu Rini itu punya passion, sehingga dia itu mengerti apa yang harus dilakukan. Saya kira dia akan bisalah selesaikan semua masalah Monas secara bertahap. Apalagi PM (Polisi Militer) juga sudah bersedia untuk bantu tutup dan jaga pintu kan," ujarnya.
Ikon Nasional
Ditemui usai dilantik, Rini tak memungkiri kini tugasnya sebagai kepala UP Kawasan Monas menjadi bertambah. Jika dulu ia hanya mengurusi masa Tugu Monas, kini seluruh kawasan Monas menjadi tanggung jawabnya.
"Monas itu merupakan ikon nasional. Posisinya pun ada di Ring 1 Istana, sehingga pengelolaannya tidak bisa disamakan dengan pengelolaan tempat-tempat wisata lain. Itu saya anggap sebagai suatu tantangan tersendiri bagi saya," ujarnya ditemui usai dilantik oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Blok G Balai Kota DKI Jakarta.
Pekerjaan Rumah (PR) besar pertama Rini adalah menyelesaikan masalah rumit yang telah menjangkiti kawasan Monumen Nasional itu sejak lama, yakni masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) liar.
"PR kita yang terutama itu memang soal PKL. Untuk menyelesaikannya kita harus bekerjasama dengan Dinas KUMKM, juga Asosiasi PKL yang ada. Kita harus adakan duduk bersama, supaya PKL yang ada di Monas ini akhirnya bisa ditata dengan baik," ujarnya.
Selain itu, Rini juga mengatakan bahwa dia akan melakukan realisasi wacana penataan kawasan Monas yang telah digadang-gadangkan sejak lama oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yakni penerapan tarif tiket sesuai Perda, di mana pengunjung harus membayar sebesar Rp5.000 untuk sekali masuk, atau Rp50.000 untuk tiket berlangganan selama satu tahun.
"Wacana Pak Wagub untuk berlakukan sistem tiket itu akan sangat mendukung sekali untuk upaya pengelolaan Monas secara lebih tertib. Itu sekali lagi bukan untuk tujuan komersial, namun agar Monas bisa lebih tertata dan dinikmati oleh semua pengunjung," ujarnya.
Terhitung mulai hari ini, Senin 11 Agustus 2014, Monas hanya dikelola oleh satu UP, yakni UP Kawasan Monas. Rini Hariyani, yang sebelumnya hanya menjabat sebagai kepala UP Tugu Monas, ditunjuk untuk memimpin UP yang baru dibentuk itu.
Kepada Rini yang baru saja dilantik, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan harapan-harapannya untuk pengelolaan Monas yang jauh lebih tertib. Ia menginginkan dilakukannya pengawasan yang lebih penuh terhadap seluruh area di kawasan Monas.
"Jadi saya harapkan 80 hektare kawasan Monas itu bisa dikontrol dan diawasi penuh oleh UP Kawasan Monas. Mereka harus pasang speaker dan CCTV. Sehingga kalau ada orang yang pacaran pun bisa ketahuan, bisa gua teriakin, jadi orang kaget kan. Model-model seperti itu yang ingin kami lakukan kontrol," ujar Ahok saat ditemui di kantornya di Balai Kota DKI Jakarta.
Ahok mengaku menaruh kepercayaan penuhnya kepada Rini. Ia menilai Rini merupakan seseorang yang memang bersemangat untuk mengelola Monas dan bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang menjangkiti Monas selama ini.
"Ibu Rini itu punya passion, sehingga dia itu mengerti apa yang harus dilakukan. Saya kira dia akan bisalah selesaikan semua masalah Monas secara bertahap. Apalagi PM (Polisi Militer) juga sudah bersedia untuk bantu tutup dan jaga pintu kan," ujarnya.
Ikon Nasional
Ditemui usai dilantik, Rini tak memungkiri kini tugasnya sebagai kepala UP Kawasan Monas menjadi bertambah. Jika dulu ia hanya mengurusi masa Tugu Monas, kini seluruh kawasan Monas menjadi tanggung jawabnya.
"Monas itu merupakan ikon nasional. Posisinya pun ada di Ring 1 Istana, sehingga pengelolaannya tidak bisa disamakan dengan pengelolaan tempat-tempat wisata lain. Itu saya anggap sebagai suatu tantangan tersendiri bagi saya," ujarnya ditemui usai dilantik oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Blok G Balai Kota DKI Jakarta.
Pekerjaan Rumah (PR) besar pertama Rini adalah menyelesaikan masalah rumit yang telah menjangkiti kawasan Monumen Nasional itu sejak lama, yakni masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) liar.
"PR kita yang terutama itu memang soal PKL. Untuk menyelesaikannya kita harus bekerjasama dengan Dinas KUMKM, juga Asosiasi PKL yang ada. Kita harus adakan duduk bersama, supaya PKL yang ada di Monas ini akhirnya bisa ditata dengan baik," ujarnya.
Selain itu, Rini juga mengatakan bahwa dia akan melakukan realisasi wacana penataan kawasan Monas yang telah digadang-gadangkan sejak lama oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yakni penerapan tarif tiket sesuai Perda, di mana pengunjung harus membayar sebesar Rp5.000 untuk sekali masuk, atau Rp50.000 untuk tiket berlangganan selama satu tahun.
"Wacana Pak Wagub untuk berlakukan sistem tiket itu akan sangat mendukung sekali untuk upaya pengelolaan Monas secara lebih tertib. Itu sekali lagi bukan untuk tujuan komersial, namun agar Monas bisa lebih tertata dan dinikmati oleh semua pengunjung," ujarnya.