Sisi Lain Dari Presiden Jokowi

[Angela]

Pembahasan ini menyambung thread sebelumnya, supaya cerita ini jadi kesatuan silahkan membaca dahulu part 1 dapat di klik disini.

Oke, kita lanjut pembahasannya. Dunia politik di era sesudah orde baru, media mulai memainkan peran yg sangat penting. Jadi spanduk atau baliho yg besar, sudah bukan merupakan kampanye utama.

Tapi memberdayakan media untuk kepentingan politik itu adalah gaya baru yg dilakukan Jokowi ketika harap jadi Gubernur DKI, saat itu Jokowi paham bahwa kampanye yg paling baik melalui media massa. Bahkan ketika harap meraih kursi Presiden hal itu juga dilakukan.

Maka media massa Jokowi baik itu relawan atau yg dibayar, secara gencar, jadi pelopor kampanye-kampanye di Indonesia selanjutnya.

Di era Indonesia saat ini media massa sangat berbeda, banyak berita yg berubah layaknya sebuah sinetron, kenapa dapat berubah? Karena plot berita disesuaikan dengan kehendak penontonnya.

Maka media saat ini dikuasai oleh oligark, para orang kaya. Semua itu dilakukan demi keuntungan, tentu imbasnya berita-berita di Indonesia lebih kearah memainkan emosi & perasaan, & cuma yg enak untuk ditampilkan.

Ketika para orang kaya itu tahu hal tersebut maka media mulai dikuasai para politisi, atau pemilik modal. Ketika lingkaran politisi, pemilik modal, menguasai media massa, maka rakyat cuma jadi penonton yg diperas uangnya & dicekoki idiologinya.

Quote:


Ahli Indonesia dari Notrhtwestern University AS, Prof. Jeffrey Winters mengingatkan, salah satu kegagalan utama gerakan reformasi 1998 di Indonesia adalah tidak disiapkannya sistem hukum yg kuat. Karenanya, Indonesia jadi suatu negara yg anomali.

Ada demokrasi tetapi tanpa hukum. Demokrasinya tumbuh, tetapi hukumnya tunduk di bawah kendali mereka yang kuat jabatan & atau uangnya, mengatakan Jeffrey

Dikatakan Jeffrey, secara prosedural demokrasi di Indonesia sudah cukup bagus. Namun secara substansial, masih harus banyak diperbaiki. Sistem demokrasi yg sekarang dikuasai para maling. Hanya mereka yg punya uang banyak yg dapat naik. Setelah berkuasa, mereka kembali maling untuk mengembalikan sekaligus meraup untung dari investasi yg dikeluarkan. Yang terjadi seperti lingkaran setan.

Sumber kutipan http://www.indonesiamedia.com/prof-j...i-para-maling/



Jokowi tahu akan hal itu, & Jokowi masuk ke dalamnya maka ini yg jadi masalah. Dari seorang yg idealis jadi seorang yg pragmatis.

Untuk menang & dapat berkuasa, bahkan menolong rakyat sebaik-baiknya, maka Jokowi harus terlibat dalam media massa, politisi & pemilik modal yg kita tahu mereka itu ada kepentingan untuk memajukan diri mereka sendiri selain untuk negara.

Menurut Richard Robison, oligarki di Indonesia atau penguasa di Indonesia siapapun dia, mereka bukanlah orang baru tetapi orang lama. Jadi walau ada reformasi, ada pergantian pemerintahan, ada pergantian para politikus namun rezimnya orang yg sama, nama-nama yg berputar masih ada orang lama yg tetap ada dibaliknya.

Bahkan ada yg lintas generasi, bahkan lintas orde, jadi tidak ada perubahan secara menyeluruh seperti Revolusi Prancis. Itulah yg menciptakan Jokowi tidak dapat bebas bergerak, otomatis ketika ia harap jadi Presiden yg mensejahterakan rakyat. Dia harus kompromi dengan orang yg ada dibelakangnya, yg sudah lama jadi elite penguasa & sudah lama memegang kekuasaan.

Maka hasilnya, independensi Jokowi turun terus sejak perdana ia menjabat, contohnya

Quote:


Gagasan proyek Enam Jalan Tol Dalam Kota Jakarta dicetuskan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) sekitar tahun 2009.

Jokowi mengungkapkan penolakannya pada masa awal terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama wakilnya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) pada tahun 2012 menggantikan gubernur sebelumnya Fauzi Bowo.

Sebagai gubernur, dirinya cuma fokus memprioritaskan pembangunan transportasi massal di Ibu Kota.

Genap satu tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tepatnya Januari 2013, Jokowi mengubah sikap.

Dia berbalik menyetujui proyek tersebut dengan sejumlah catatan. Salah satunya, Jokowi harap jalan tol itu dapat dilalui oleh angkutan biasa & bus Transjakarta.

Dukungan Jokowi kepada proyek Enam Jalan Tol Dalam Kota Jakarta terus berlanjut, setelah terpilih sebagai Presiden.

Wewenang pun dia ambil alih, dari sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jadi kewenangan pemerintah pusat.

Tak tanggung-tanggung, Jokowi bahkan menetapkan Enam Tol Dalam Kota jakarta itu sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2016.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Sumber kutipan https://www.kompas.com/properti/read...SUFrbw..#page2




Bisa dibilang Jokowi kehilangan independensinya, keharapan untuk mengubah masyarakat namun terbentur oleh keharapan sekelompok elite, untuk mempertahankan kekuasaan & kekayaannya.

Seperti kisah petruk di thread sebelumnya, Jokowi pasti galau & berontak dengan bisikan elite yg harap mengacaukan idealisnya. Maka caranya dengan blusukan, memperkuat buzzer supaya dapat melindungi diri dari para elite tersebut. Banyak orang berkata bahwa itu pencitraan, namun sebenarnya itu dilakukan supaya dirinya tetap merakyat. Itu cuma pendapat saya, karena kepentingan pihak lain sangat gencar kepada dirinya.

Tetapi akhirnya beliau gagal, karena saat itu PDIP memilih calon baru untuk maju sebagai pemenang di pemilihan Presiden. Maka diusunglah Jokowi, tentu saja itu bertolak belakang dengan keharapannya.

Namun kalau menolak keharapan partai, maka kursi nomor satu belum tentu dapat ia duduki di kemudian hari. Karena ia butuh kendaraan partai, uang & modal yg cukup besar. Dan restu dari ketua partai itu sangat penting.

Apalagi partai juga mendapatkan dana dari pemilik modal, maka Jokowi saat ini sudah berada dalam lingkaran itu & Jokowi tidak cuma butuh dukungan rakyat, tetapi membutuhkan dukungan para elite-elite itu.

Quote:

Pendapat saya,

Sistem demokrasi Indonesia menciptakan orang miskin, tak punya modal, tak punya partai, walaupun pintar & dapat jadi pemimpin idaman rakyat, tetap tak akan dapat menang dalam pemilihan umum. Karena akan banyak faktor yg menjegalnya, kecuali ia masuk dalam ke sebuah partai dengan jaminan ikut apa mengatakan partai & pemilik modal. Itu cuma pendapat saya, mungkin akan banyak salahnya.



Tentunya dia harap berbuat baik pada masyarakat, tetapi dia harus masuk sistem yg sudah rusak. Bahkan dianggap Presiden terlemah di Indonesia, karena untuk menuju kursi Presiden harus menunggu restu dari ketua partai, bahkan ketika harap menduduki jabatan penting di Istana pun banyak pesanan orang kuat dibelakangnya.

Quote:


Pernyataan Gurubesar FISIP Universitas Indonesia Arbi Sanit yg menyinggung gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Power yg dimiliki Jokowi sebagai seorang presiden terlalu sedikit. Sebab, Jokowi cuma mengandalkan blusukan atau menjaring kekuatan dari rakyat yg mengambang. Dukungan ini tidak dapat dimobilisasi saat dia memerlukan.

Tidak punya partai, pengalaman di tingkat nasional minim. Dia tidak punya teman di elite. Dia cuma dapat mengandalkan otoritas sebagai presiden, jelas Arbi.

Jokowi, sambung Arbi, cuma orang yg bernasib baik. Ini mengingat karir Jokowi yg terbilang cepat di dunia politik. Arbi bahkan menyebut mantan walikota Solo itu sebagai presiden kebetulan.

Jadi ini presiden kebetulan, Presiden terlemah di sejarah Indonesia. Dengan Megawati pun, ini (lebih) lemah. Apalagi dengan Gus Dur, lanjutnya.

Sumber kutipan https://politik.rmol.id/read/2019/01...arah-indonesia



Jokowi tidak dapat berbuat apa-apa, ketika ia memberikan jatah Mentri kepada kalangan profesional hasilnya juga tidak di apresiasi oleh elite politik.

Kebijakannya pun bahkan sering inkonsisten, karena banyak bisikan dari sana sini terkait banyak kepentingan ujungnya hubungan Jokowi & PDIP sering turun naik tidak serasi hingga Mega harus menegaskan siapa Jokowi sebenarnya.

Pada dasarnya Jokowi harap mengikuti mengatakan hatinya, tetapi tidak dapat & seperti terikat.

Quote:


"Ketika saya jadikan Pak Jokowi [sebagai presiden], orang seperti tidak mau tahu Pak Jokowi itu jadi oleh siapa. [Mereka] lupa saya punya tandatangan Pak Jokowi [kalau] dia adalah petugas partai."

Kalimat itu dihinggakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri pada Minggu (7/1) saat mengumumkan enam pasang calon kepala daerah di Pilkada 2018. Menyebut Jokowi sebagai petugas partai bukan baru sekarang dilakukan Megawati. Pernyataan serupa pernah ia hinggakan pada hari terakhir kampanye pemilu legislatif di Stadion Trikoyo, Klaten pada 5 April 2014 & saat deklarasi pencapresan Jokowi di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung bersama PKB & Nasdem pada 14 Mei 2014.

Pengamat komunikasi politik Heri Budianto menilai pernyataan Megawati merepresentasikan hubungan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan yg tidak melulu harmonis. Hal ini terjadi karena Jokowi sebagai presiden tidak melulu memenuhi keharapan politik PDI Perjuangan. Keharapan itu, menurut Heri, misalnya terkait pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, susunan kabinet yg kurang mengakomodir kader PDI Perjuangan, & keengganan Jokowi mengganti Rini Soemarno sebagai menteri.

Dinamika politik Jokowi dengan PDIP, kan, naik turun. Karena selama ini sebagai petugas partai & kader PDIP tidak semua keharapan politik PDIP diikuti Jokowi dalam tata pemerintahan," mengatakan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta ini kepadaTirto, Senin (8/1).

Sumber kutipan https://tirto.id/mengapa-megawati-te...as-partai-cCXi



Maka lambat laun pemerintahannya jadi otoriter, reaktif, kasar sungguh berbeda dengan saat ia jadi Walikota Solo. Hukum-hukum Indonesia juga tidak sesuai dengan yg diharapkan, kalau pro dengan pemerintahan, hingga tersangka hilang tak berbekas pun seakan sulit untuk dilacak.

Maka banyak orang mengatakan pemerintahan saat ini adalah neo orde baru.

Quote:

Hal itu dihinggakan oleh pengamat asing, Matthew Busch dalam artikelnya yg berjudul Jokowi's Panicky Politics, yg ditulis di laman Majalah Public Affairs.

Sekarang para kritikus & para pendukung Jokowi sama-sama bertanya, seberapa kondusif sebenarnya (demokrasi) Indonesia dari kemunduran jadi negara otoriter, tulisnya.

Jokowi terbukti jadi pemimpin yg tidak sabar & reaktif. Dia dengan mudah tersentak oleh ancaman politik, & seperti banyak politisi Indonesia, tampaknya nyaman mengpakai alat-alat tidak liberal untuk mempertahankan posisi politiknya, tulis Eve Warburton & Edward Aspinall dalam artikel berjudul Indonesian democracy: from stagnation to regression? di laman The Strategist yg diterbitkan Australian Strategic Policy Institut (ASPI).

Sumber kutipan https://www.tribunnews.com/pilpres-2...pada-timsesnya



Saya pikir dengan sepak terjangnya selama ini, kemungkinan akbar ini bukan karena Jokowi namun sekali lagi sistem.

Ketika ia naik begitu cepat, karena rakyat butuh perubahan. Ini juga tidak baik, karena Jokowi tidak memiliki kesempatan untuk menciptakan jaringan & memperkokoh posisinya. Karena Jokowi awalnya bukan elite partai, bukan juga elite pengusaha, dia orang biasa, karena orang biasa itulah dia tidak punya kekuatan di pemerintahan.

Sekali lagi kita tidak mencari siapa yg salah, karena ini bagian dari sistem yg sudah mengakar. Dan jelas butuh waktu jangka panjang untuk merubah sistem tersebut.

Jadi perjuangan untuk mencapai kebaikan tidak dapat diperoleh dengan cara yg instant. Namun jangan berhenti berharap supaya Indonesia dimasa depan lebih baik.

****

Terima kasih yg sudah membaca thread ini hingga akhir, bila ada kritik silahkan dihinggakan & semoga thread ini bermanfaat, tetap sehat & merdeka. See u next thread.

"Nikmati Membaca Dengan Santuy"
--------------------------------------
Tulisan : c4punk@2022
referensi : klik, klik, klik, klik, klik
Pic : google

​

Hari ini 16:36