Sisi Lain Bupati Langkat, Benarkah Perbudakan Di Masa Modern?

[Angela]

Pemberitaan tentang Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, karena tertangkap tangan oleh KPK menyisakan cerita yg mengejutkan.

Disini kita tak bicarakan kasusnya namun ada hal yg menarik dimana, di rumah kediamannya ada pusat rehabilitasi narkoba.

Namun BNN bilang tempat itu tidak memiliki ijin, & menganggap tempat itu bukan untuk rehabilitasi. Tapi yg menarik, perkataan dari mereka yg berada di dalam maupun keluarga mereka itu adalah tempat rehabilitasi. Tentu hal ini menciptakan berita jadi simpang siur, sebenarnya apa yg sedang terjadi disana?

Langkat memang bukan kota besar, walau Bupati Terbit harap berbuat kebaikan untuk warga daerah & sekitarnya setidaknya bekerjasamalah dengan BNN. Kalau sudah mendapatkan izin, maka pusat rehab itu tentu akan lebih mulia lagi untuk dipakai oleh orang banyak.

Walau uang yg didapat dari cara yg kotor, namun ada saja yg disalurkan untuk kebaikan. Namun kalau melihat suasana kumuh di dalam ruangan besi itu, agak sulit untuk dikatakan sebagai pusat rehab.

Dan BNN sendiri punya standarisasi tempat rehab untuk pecandu narkoba, maka saya kutip apa yg dikatakan pihak BNN.

Quote:


"Kerangkeng di rumah bupati Langkat non-aktif, Bapak Perangin-angin, menurut BNN itu bukan tempat rehab," mengatakan Kepala Biro Humas & Protokol BNN, Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono, kepada BBC News Indonesia, Rabu (26/1).

Sulistyo mengatakan letak kerangkeng yg diklaim sebagai tempat rehabilitasi narkoba milik bupati nonaktif Langkat itu tidak memenuhi standar & persyaratan yg tertuang dalam peraturan menteri soal tempat rehabilitasi yg didirikan masyarakat.

Kegiatan yg dilakukan, mengatakan Sulistyo, juga tidak termasuk kegiatan rehabilitasi.

"Tujuan merehab itu adalah untuk menyembuhkan. Kegiatannya adalah kegiatan rehab. Kalau orang masuk ke tempat tersebut kemudian dikerangkeng, kemudian pagi diminta bekerja di kebun-kebun, sore baru pulang, itu bukan untuk merehab," ujar Sulistyo menegaskan.

Sumber kutipan https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-60141417

Lantas bagaimana standarisasi tempat rehab yg baik?

Tentu bukan seperti penjara pada umumnya, pasien rehab juga diberikan pendidikan, keahlian, & tempat mereka juga tertata dengan rapih & bersih.

Bukan seperti penjara besi terlebih mereka di pekerjakan sebagai buruh kelapa sawit yg diduga tanpa bayaran. Ini sungguh ironi bila terjadi, namun cukup berbeda dengan keluarga korban rehab, atau mereka yg mengerjakan rehab.

Saya akan kutip kembali apa yg ada dibenak mereka bila pusat rehab ini ditutup.

Quote:


"Karena hidup lebih teratur. Mulai dari makan tiga kali sehari, bangun pagi, istirahat juga teratur, olahraga & ibadah," tutur Jefri. Jefri menjelaskan selama di tempat rehabilitasi itu, ada aktivitas keagamaan pada malam hari sesuai dengan agama yg dianut. Keluarga pun diizinkan menjenguk pada hari libur atau Minggu.

Sementara itu, istri Jefri, Hana mengungkapkan suaminya menjalani rehabilitasi memiliki perubahan drastis dari sebelumnya, sebagai pengguna narkoba sekitar 7 tahun. "Harapan saya, panti rehabilitasi Bapak Bupati Langkat ini tidak ditutup. Harus tetap ada supaya kalau ada masyarakat kami yg mengpakai narkoba itu dapat direhab di situ, karena di situ tidak ada dipungut biaya apapun. Banyak yg sembuh dari situ," jelas Hana.

Sumber kutipan https://www.viva.co.id/berita/nasion..._medium=page-2

Jadi sebenarnya masyarakat membutuhkan tempat rehabilitasi narkoba, namun tak punya uang & harap yg gratis. Tentu hidup tak ada yg gratis, karena pusat rehab swasta rata-rata berbayar. Bahkan ada yg untuk kalangan menengah keatas dengan ruangan VIP bak hotel mewah bintang 5.

Harusnya para korban narkoba ini tidak dipulangkan namun di rehabilitasi gratis oleh program BNN. Karena bila tidak direhab dapat kembali jadi pecandu narkoba.

Bahkan hal itu juga ditegaskan oleh Kepala Biro Humas & Protokol BNN, Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan rehabilitasi di BNN diberikan secara gratis.

Namun pengenalan ke masyarakat awam memang masih kurang, jadi muncullah orang-orang yg harap berbuat baik namun ada imbalan.

Mempekerjakan orang di pusat rehab sebagai buruh petani sawit tanpa bayaran, tentu saja itu bukan gratis. Hanya saja membayar namun dengan jasa, sekali lagi gratis di negara ini cuma ada dalam program pemerintah. Itupun pemerintah sudah pusing, mengeluarkan danang ini & itu tetapi hasil pajak tidak menutupi pengeluaran.

Setidaknya kasus tertangkapnya Bupati Langkat membuka mata kita masih banyak orang miskin yg dimanfaatkan mereka yg punya kuasa, untuk kepentingan dirinya sendiri. Dengan embel-embel kebaikan, padahal tidak ada ikhlas didalamnya.

Semakin panjang saja PR pemerintah, karena orang-orang yg punya uang ini rata-rata ikut bermain politik & jadi orang yg berkuasa di wilayahnya. Baik itu sebagai Bupati, Lurah, Camat, atau Walikota.

Apa yg mereka cari? Tentu saja cuan yg lebih banyak, supaya kekayaan yg sudah ada terus bertambah & bertambah hingga batas yg tak ditentukan.

Terima kasih yg sudah membaca thread ini hingga akhir, bila ada kritik silahkan dihinggakan & semoga thread ini bermanfaat, tetap sehat & merdeka. See u next thread.

"Nikmati Membaca Dengan Santuy"
--------------------------------------
Tulisan : c4punk@2022
referensi : klik, klik
Pic : google

​

Hari ini 08:40