Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Tidak ada kepala yg tertunduk dalam. Tidak ada air mata penyesalan. Yang sering kita lihat justru lambaian tangan & sebuah senyuman. Senyuman yg ganjil, meresahkan, & sekaligus menghina akal sehat kita.
Bandingkan dengan pejabat di Jepang yg mengerjakanharakiri(bunuh diri) atau mengundurkan diri & mengilang dari muka bumi karenashame culture(budaya malu) yg begitu kuat. Di sana, mengecewakan publik adalah kematian sosial. Di sini? Masuk penjara dianggap sedang "apes" atau sekadar "cuti" dari pentas politik. Begitu keluar, mereka dapat kembali jadi pejabat atau selebriti.
Pertanyaan besarnya:Apakah ada yg salah dengan pendidikan kita?
Jawabannya adalah:Ya. Sangat fundamental.
Sekolah: Inkubator Feodalisme
Kita sering menyalahkan "oknum", tetapi kita lupa melihat "sistem". Sekolah-sekolah di Indonesia, sadar atau tidak, sudah lama berubah fungsi. Dari tempat memanusiakan manusia, jadi pabrik pencetak tenaga kerja yg penurut.
Di Jepang, anak SD diajarkan membersihkan toilet & melayani makan siang teman-temannya untuk menanamkan empati & tanggung jawab. Di Indonesia? Kita mengajarkan anak untuk mengejar nilai angka. Menyontek dianggap "solidaritas", & aturan dapat ditekuk asalkan orang tuamu punya kuasa atau danang sumbangan.
Sejak kecil, kita dididik dalam atmosfer feodalistik. Guru adalah "Raja Kecil" di kelas yg tidak boleh didebat. Murid yg kritis bertanya dianggap "melawan". Kita diajarkankepatuhan mutlak, bukanlogika. Akibatnya, sekolah bukan menghasilkan warga negara (citizens) yg berani berpikir, melainkan abdi (subjects) yg pandai menjilat.
Inilah bibit dari "Senyum Koruptor" itu. Mereka tersenyum karena sejak kecil mereka belajar bahwahasil akhir (kekayaan/jabatan) lebih penting daripada proses (integritas).
Mitos "Menunggu Generasi Tua Punah"
Banyak dari kita yg optimis naif, berpikir bahwa feodalisme ini akan hilang seiring berjalannya waktu. "Tunggu saja hingga generasiBoomerpunah, nanti diganti Gen Z atau Milenial yg lebih segar," begitu pikir kita.
Itu adalah kesalahan fatal.
Feodalisme bukan masalah biologis, bukan masalah tahun lahir. Feodalisme adalah mentalitas. Hari ini, kita melihat munculnya fenomena"Feodalis Muda". Politisi-politisi muda, berdasi, memakaisneakers, bicara soalstartupdan digitalisasi, tetapi mentalnya setua kolonial. Mereka masuk ke gelanggang bukan karena pertarungan gagasan, tetapi karena privilese darah & dinasti.
Mereka mewarisi feodalisme itu. Mereka belajar bahwa untuk selamat di negeri ini, kau harus menunduk pada atasan, mematikan nalar kritis, & melanggengkan budaya "Asal Bapak Senang". Jika sistem rekrutmen politik & birokrasi kita busuk, mau ganti generasi seribu kali pun, hasilnya akan sama: Muka baru, kelakuan lama.
Apakah Kita Memang "Di-Desain" Untuk Bodoh?
Mungkin terdengar vulgar, tetapi mari kita jujur pada hipotesis yg menyakitkan ini:Rakyat yg tidak kritis adalah aset bagi status quo.
Pemerintah, atau siapapun yg sedang memegang kendali kekuasaan, secara alamiah lebih menyukaiStabilitasdaripadaKualitas. Rakyat yg cerdas & kritis itu merepotkan. Mereka akan bertanya "Kenapa anggarannya begini?", "Kenapa kebijakannya begitu?". Itu bising. Itu gaduh.
Sebaliknya, rakyat yg "nrimo", yg mudah dipuaskan dengan bansos & hiburan receh, adalah rakyat yg mudah dikendalikan.
Maka, jangan heran kalau pendidikan kita tumpul. Jangan heran kalau kritik dibungkam dengan pasal karet. Jangan heran kalau "menjadi pintar" & "berbeda pendapat" seringkali dimusuhi. Kemacetan berpikir ini bukan kecelakaan sejarah, ini dapat jadi adalahfitur dari sistem itu sendiri. Kita sedang diternakkan untuk jadi pemilih (voters) lima tahunan, bukan warga negara yg berdaulat.
Melawan "Harmoni Palsu"
Ada ketakutan bahwa kalau kita merubah budaya inimenjadi lebih tegas, lebih transparan, lebih konfrontatifkita akan kehilangan bukti diri "Timur" kita yg ramah, santun, & kalem. Kita takut akan terjadiChaos(kekacauan).
Tapi mari kita renungkan: Apakah yg kita miliki sekarang ini adalah kedamaian? Atau hanyaToxic Harmony(Harmoni Beracun)?
Koruptor tersenyum & kita diam saja karena sungkan, itu bukan kedamaian. Itu pembiaran kejahatan. Bawahan tahu atasan salah tetapi takut menegur karena "sopan santun", itu bukan budaya luhur. Itu kemunafikan terorganisir.
Kita butuh sedikit "kekacauan". Kita butuh kegaduhan dialektika. Kita butuh pertengkaran pikiran di ruang publik. Lebih baik gaduh tetapi kita bergerak menuju kebenaran, daripada tenang, senyap, & penuh senyum manis, tetapi kita sedang membusuk dari dalam.
Koruptor itu tersenyum karena dia tahu kita adalah bangsa pemaaf yg pelupa. Dia tahu kita tidak akan marah lama-lama.
Saatnya kita menghapus senyum itu. Bukan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan kekerasan intelektual:Berani berkata TIDAK pada feodalisme, berani berdebat dengan data, & berhenti memuja jabatan.
Pendidikan harus direbut kembali. Bukan untuk mencetak robot pekerja, tetapi untuk mencetak manusia merdeka yg tahu malu.
Di tengah gegap gempita wacana "Indonesia Emas 2045", ada sebuah kebenaran sunyi yg enggan dibicarakan di ruang publik. Kita sering menyalahkan korupsi, birokrasi yg lamban, atau ketimpangan ekonomi sebagai akar masalah bangsa. Namun, jarang ada yg berani menunjuk "gajah di pelupuk mata": bahwa sistem demokrasi kita, dalam realitas ketimpangan pendidikan saat ini, sedang menyandera kemajuan negara itu sendiri.
Diskusi tentang kualitas demokrasi seringkali berhenti pada romantisme "Satu Orang, Satu Suara" (One Man One Vote). Namun, kalau kita membedah realitas ini dengan pisau bedah yg dharap, kita akan menemukan paradoks yg mengerikan. Dalam pasar politik elektoral, suara seorang profesor yg memikirkan kebijakan makroekonomi memiliki nilai tukar yg sama persis dengan suara seorang warga yg rela menukar nasib lima tahun ke depan demi bantuan sembako sesaat.
Ini bukan soal elitisme, melainkan soal matematika politik. Bagi politisi yg pragmatis, kondisi ini menciptakan sebuah insentif yangperverse(menyimpang). Mencerdaskan bangsa adalah jalan yg terjal, mahal, & berisiko melahirkan pemilih kritis yg sulit dikendalikan. Sebaliknya, memelihara standar pendidikan yg rendah & ketergantungan ekonomi adalah jalan pintas menuju kekuasaan. Kebodohan, dalam konteks ini, bukan lagi masalah yg harus diberantas, melainkan komoditas politik yg harus dipelihara (The Maintenance of Ignorance).
Perangkap "Learned Helplessness"
Mengapa rakyat diam saja? Jawabannya terletak pada psikologi sosial yg disebutLearned Helplessnessatau ketidakberdayaan yg dipelajari. Selama puluhan tahun, publik dikondisikan dengan standar pelayanan yg rendah. Kita memaklumi jalan berlubang, kita menormalisasi pungli, & kita bersyukur cuma karena birokrasi "tidak terlalu mempersulit".
Pemerintah memosisikan diri sebagai "Sinterklas" lewat bansos & subsidi, bukan sebagai manajer pelayan publik. Akibatnya, hubungan antara negara & rakyat bukan lagi hubungan hak & kewajiban, melainkan hubungan patron-klien yg feodal. Rakyat yg perutnya lapar & otaknya tidak diasah untuk berpikir kritis, tidak akan menuntut reformasi hukum. Mereka cuma akan menuntut: "Besok makan apa?"
Eksodus Akal Sehat & Modal
Ketika mediokritas dinormalisasi, mereka yg kompetenkaum profesional, intelektual, & pengusaha visionerdihadapkan pada opsi sulit. Bertahan & "berdarah-darah" memperbaiki sistem yg bebal, atau menyelamatkan diri secara rasional.
Fenomena yg kita lihat hari ini adalahSilent Exodus. Bukan hanyaCapital Flight(larinya modal), tetapi jugaBrain Drain(larinya otak). Keputusan banyak pengusaha teknologi untuk memindahkan basis operasional strategis danIntellectual Property(IP) ke hub global seperti Dubai atau Singapura adalah tamparan keras bagi regulator kita.
Para pelaku bisnis ini tidak anti-nasionalis. Mereka cuma realistis. Di luar sana, kompetensi dihargai mahal, kepastian hukum dijamin, & birokrasi melayani inovasi. Di sini? Kompetensi seringkali dihukum oleh regulasi yg "ugal-ugalan", ketidakpastian kebijakan setiap ganti rezim 5 tahunan, & sulitnya mencari talenta lokal yg memiliki etos kerja kelas dunia.
Kita sedang menciptakan struktur ekonomi yg aneh: "Otot" (eksekutor/buruh) tetap di Indonesia karena murah, namun "Otak" (leader/strategi) pindah ke luar negeri karena sistem di dalam negeri gagal menampung ambisi mereka
Menuju new-Feodalisme
Kekosongan yg ditinggalkan oleh kaum intelektual yg apatis ini kemudian diisi oleh bangkitnya new-Feodalisme. Politik dinasti merajalela tanpa rasa malu. Jabatan publik diwariskan berdasarkan nama belakang, bukan isi kepala. Meritokrasi mati suri.
Bahaya terbesar dari keadaan ini bukanlah keruntuhan ekonomi yg tiba-tiba, melainkan pembusukan perlahan (slow decay). Kita akan terjebak dalam ilusi stabilitas. Gedung-gedung tinggi dibangun, angka pertumbuhan ekonomi terlihat moderat, namun fondasi institusi kita keropos.
Jika tren ini berlanjutdi mana rakyat dibiarkan tidak kritis & orang pintar memilih masa bodohmaka visi 2045 mungkin bukan jadi "Indonesia Emas", melainkan "Indonesia Cemas". Sebuah negara akbar yg dikelola secara amatir, di mana mediokritas dirayakan, & keunggulan (excellence) justru terusir pergi.
Sudah saatnya kita berhenti berlindung di balik jargon nasionalisme kosong & mulai berkaca pada realitas brutal ini. Karena tanpa perbaikan radikal pada kualitas manusia & sistem meritokrasi, kita cuma sedang berjalan di tempat, menunggu waktu digilas oleh lomba global yg tak kenal ampun.