Berita Rupiah Dijaga pada Rp 9.250 Per Dollar AS

[hendladi]

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan memastikan agar nilai tukar rupiah bisa kembali ke tingkatan rata-rata yang sama dengan asumsi dalam APBN 2011, yakni Rp 9.250 per dollar Amerika Serikat. Hal itu diyakini bisa terjadi meskipun saat ini posisi rupiah terus menguat di bawah Rp 9.000 per dollar AS.

Pemerintah juga yakin bunk Indonesia akan ikut memastikan kembalinya nilai tukar rupiah ke level tersebut. ”Kami menggunakan asumsi (dalam APBN 2011), misalnya, laju inflasi di level 5,3 persen, ICP (harga jual minyak mentah Indonesia) 80 dollar AS per barrel, dan nilai tukar Rp 9.250 per dollar AS. Itu merupakan jangkar asumsi. Itu membuat semua instansi terkait di pemerintah dan BI untuk mencapai asumsi itu,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (10/2/2011).

Menurut Agus, pemerintah belum berpikir untuk mengubah asumsi ekonomi makro dalam APBN 2011 karena percaya bahwa pergerakan nilai tukar yang ada saat ini masih sementara.

Perubahan yang paling memungkinkan adalah revisi APBN pada pertengahan tahun 2011. ”Kami belum merencanakan mengubah atau merevisi anggaran. Kalau mau revisi, mungkin tengah tahun. Inflasi akan coba kami atasi dan kami harap neraca perdagangan pun akan lebih baik,” katanya.

Agus mengatakan, pihaknya akan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke level yang sudah ditargetkan, yakni 6,4 persen pada 2011. bunk Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya mampu 6,1 persen. ”Kami akan buktikan bisa 6,4 persen,” ujar Agus.

Pemerintah memiliki modal pertumbuhan ekonomi 6,9 persen pada kuartal IV-2010. Selain itu, BI juga telah menghapus instrumen Sertifikat bunk Indonesia (SBI) bertenor di bawah 9 bulan sehingga akan mengurangi instrumen keuangan yang tidak ada saluran ke sektor riil.

Pemerintah beranggapan langkah BI tersebut bakal menunjang upaya pemerintah yang saat ini menerbitkan surat utang negara (SUN) bertenor satu tahun. Dengan penghapusan SBI bertenor pendek, para investor diharapkan akan mengalihkan dananya ke SUN.

Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan siap bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia mengelola balai latihan kerja.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi meminta pemerintah mengizinkan Apindo memanfaatkan balai latihan kerja yang sebagian besar telantar untuk melatih kompetensi angkatan kerja sesuai kebutuhan dunia usaha.