yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
RPH yang jadi ikon Tanah Abang ini konon berdiri sejak abad 19 dan terletak di blok G kawasan tersebut. Keberadaan sebagian bangunan RPH memakan akses jalan di blok tersebut, sehingga ikut kena penertiban.
Tempat pemotongan hewan khusus kambing itu ditinggalkan pengelola intinya yaitu BUMD PD Dharma Jaya pada tanggal 15 Mei lalu. Dalam surat resmi yang dikeluarkan perusahaan itu menyebutkan, pemberhentian kegiatan RPH dilakukan karena keberadaannya tidak memenuhi ketentuan, yaitu berada di tengah kota.
Sejak ditingalkan, kegiatan RPH diambil alih oleh tokoh setempat. Ali Djawas, Koordinator Pedagang dan RPH tanah abang yang menjalankan roda usaha di tempat itu mengatakan, pengusuran dilakukan setelah ada kesepakatan dengan walikota Jakarta Pusat soal relokasi dan ganti rugi pada pekerja di RPH tersebut.
Sesuai kesepakatan, RPH itu akan direlokasi ke Jl. Sabeni, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Tempat itu disepakati karena masih satu daerah. "Pembicaraan alot banget, pak walikota tetap mau dibongkar semua, tapi akhirnya sepakat di Sabeni," ujarnya.
Ali mengatakan, Walikota Jakarta Pusat Saefullah menjanjikan pembangunan RPH baru akan selesai dalam dua bulan ke depan. Selama belum selesai, kegiatan RPH sebagian masih dilakukan.
"Kami tidak motong, dia juga janji mau kasih dispensasi, bentuknya apa tidak tahu, mungkin pendapatan anak-anak mau diganti," ungkapnya.
Sebagai generasi ketiga pedagang dan pemotong kambing di RPH tersebut, Ali mengaku miris melihat penggusuran ini. Tempat yang diyakininya menjadi Ikon pasar Tanah Abang sejak lama kini hancur dihantam buldoser dinas pekerjaan umum pemprov DKI Jakarta.
"Ini tempat bersejarah, saya sudah bilang ke pak walikota, tapi masih tetap saja [tidak digubris]," cetusnya.
Besok, Senin 12 Agustus dirinya mengatakan akan bertemu dengan Walikota Jakpus untuk membicarakan mengenai dispensasi dan relokasi. Dia berharap dapat kompensasi yang adil dari pemerintah.