yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Indonesia setidaknya membutuhkan setidaknya 1,9 juta tenaga kerja (naker) muda dalam tiga tahun mendatang untuk mengisi kebutuhan industri yang terus tumbuh.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Tenaga Kerja,Pendidikan, dan Kesehatan James T Riady mengungkapkan, kebutuhan tenaga kerja yang besar itu tidak bisa dihindari terkait pesatnya pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini.
Menurut James,Indonesia bahkan terancam kekurangan tenaga kerja di masa mendatang. Namun, yang dibutuhkan terutama adalah tenaga kerja terampil. “(Dengan pertumbuhan di atas 6%) seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena demand-nya cukup besar.Justru yang ada kekurangan tenaga kerja,” ujar James di sela “Sarasehan Nasional Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Muda Menuju Indonesia Maju 2025” di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta,kemarin.
Berdasarkan data dari 13 asosiasi industri/lembaga pengembangan masyarakat, sebanyak 1,9 juta tenaga kerja berusia muda tersebut dibutuhkan untuk memenuhi berbagai jenis usaha dan jenjang pekerjaan.Asosiasi usaha jasa pengamanan misalnya membutuhkan 628.000 tenaga kerja muda untuk mengisi posisi operator, supervisor, dan manajer. Sementara asosiasi jasa logistik dan angkutan barang membutuhkan 28.000 pekerja.Kebutuhan terbesar dicatat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menyebutkan keperluan mencapai sekitar 1,2 juta orang hingga 2014.
Sayangnya, pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia yang sekitar 2,91 juta per tahun, sebagian besar (80%) di antaranya tenaga kerja tidak terlatih.Akibatnya,tingkat pengangguran pun cukup tinggi yakni 7,61% di mana 19,99% (data 2011) di antaranya penganggur usia muda. Dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik maupun dunia, rata-rata pengangguran usia muda di Indonesia memang cukup tinggi.
Pada 2009 persentase pengangguran usia muda di Indonesia mencapai 22,22%, padahal rata-rata pengangguran usia muda di Asia Tenggara dan Pasifik hanya 13,9% dan dunia hanya 12,8%.Mengingat besarnya pengangguran usia muda itulah, Kadin, pemerintah, dan dunia usaha mencoba mengurai persoalan tersebut melalui keterpaduan kegiatan pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana membenarkan bahwa kebutuhan tenaga kerja muda di Indonesia sangat besar,namun belum terpenuhi secara maksimal karena ada ketidaksesuaian antara kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja yang tersedia.Armida menambahkan, terkait dengan itu jumlah penganggur usia muda,kendati menunjukkan penurunan dari 6,8 juta pada 2005 menjadi 4,2 juta tahun 2011,tetap terbilang sangat besar yakni sekitar 19,99%. “Kita concerndi sana karena meskipun tingkat penganggurannya terus menurun, tetapi tingkat pengangguran usia 15-24 tahun tinggi.Mereka inilah kelompok yang rentan secara ekonomi,”ucap Armida.
Armida mengatakan, tantangan terbesar pemerintah ke depan adalah menciptakan kesempatan kerja formal seluasluasnya, mempermudah perpindahan pekerja dari produktivitas yang rendah ke produktivitas yang lebih tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih bekerja di sektor informal. Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran itu juga berharap tingkat pengangguran, terutama pengangguran usia muda semakin berkurang dengan adanya program Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, investasi MP3EI hingga 2014 mencapai Rp2.225 triliun.
Investasi sebesar itu diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 4,73 juta orang yang tersebar di enam koridor MP3EI. Penyerapan tertinggi diproyeksikan terjadi di koridor Kalimantan (1,74 juta), Papua-Maluku (1,46 juta), Sumatera (579.973), Sulawesi (460.940), Jawa (340.938), dan Bali-Nusa Tenggara (144.851). Armida menegaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masing-masing koridor, pemerintah akan mengembangkan sumber daya manusia provinsi berbasis pendidikan.
“Peningkatan kapasitas dan kualitas/ produktivitas, tenaga kerja menjadi strategi dalam kebijakan pendidikan,iptek dan ketenagakerjaan,” paparnya. Armida menjelaskan,pemerintah juga telah merumuskan kebijakan dan strategi peningkatankualitastenagakerja yaitu mempercepat pembangunan tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan industri melalui kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga diklat.
Kebijakan lain adalah menghasilkan tenaga kerja yang bisa beradaptasi dan terampil, menyiapkan pusat pusat pendidikan dan pelatihan di koridor ekonomi sesuai sektor yang dikembangkan, meningkatkan jumlah lembaga pelatihan berbasis kompetensi, serta meningkatkan keahlian manajerial dan profesional diatasi dengan kurikulum dan pelatihan di tempat kerja
sindo
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Tenaga Kerja,Pendidikan, dan Kesehatan James T Riady mengungkapkan, kebutuhan tenaga kerja yang besar itu tidak bisa dihindari terkait pesatnya pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia saat ini.
Menurut James,Indonesia bahkan terancam kekurangan tenaga kerja di masa mendatang. Namun, yang dibutuhkan terutama adalah tenaga kerja terampil. “(Dengan pertumbuhan di atas 6%) seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena demand-nya cukup besar.Justru yang ada kekurangan tenaga kerja,” ujar James di sela “Sarasehan Nasional Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Muda Menuju Indonesia Maju 2025” di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta,kemarin.
Berdasarkan data dari 13 asosiasi industri/lembaga pengembangan masyarakat, sebanyak 1,9 juta tenaga kerja berusia muda tersebut dibutuhkan untuk memenuhi berbagai jenis usaha dan jenjang pekerjaan.Asosiasi usaha jasa pengamanan misalnya membutuhkan 628.000 tenaga kerja muda untuk mengisi posisi operator, supervisor, dan manajer. Sementara asosiasi jasa logistik dan angkutan barang membutuhkan 28.000 pekerja.Kebutuhan terbesar dicatat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menyebutkan keperluan mencapai sekitar 1,2 juta orang hingga 2014.
Sayangnya, pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia yang sekitar 2,91 juta per tahun, sebagian besar (80%) di antaranya tenaga kerja tidak terlatih.Akibatnya,tingkat pengangguran pun cukup tinggi yakni 7,61% di mana 19,99% (data 2011) di antaranya penganggur usia muda. Dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik maupun dunia, rata-rata pengangguran usia muda di Indonesia memang cukup tinggi.
Pada 2009 persentase pengangguran usia muda di Indonesia mencapai 22,22%, padahal rata-rata pengangguran usia muda di Asia Tenggara dan Pasifik hanya 13,9% dan dunia hanya 12,8%.Mengingat besarnya pengangguran usia muda itulah, Kadin, pemerintah, dan dunia usaha mencoba mengurai persoalan tersebut melalui keterpaduan kegiatan pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana membenarkan bahwa kebutuhan tenaga kerja muda di Indonesia sangat besar,namun belum terpenuhi secara maksimal karena ada ketidaksesuaian antara kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja yang tersedia.Armida menambahkan, terkait dengan itu jumlah penganggur usia muda,kendati menunjukkan penurunan dari 6,8 juta pada 2005 menjadi 4,2 juta tahun 2011,tetap terbilang sangat besar yakni sekitar 19,99%. “Kita concerndi sana karena meskipun tingkat penganggurannya terus menurun, tetapi tingkat pengangguran usia 15-24 tahun tinggi.Mereka inilah kelompok yang rentan secara ekonomi,”ucap Armida.
Armida mengatakan, tantangan terbesar pemerintah ke depan adalah menciptakan kesempatan kerja formal seluasluasnya, mempermudah perpindahan pekerja dari produktivitas yang rendah ke produktivitas yang lebih tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih bekerja di sektor informal. Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran itu juga berharap tingkat pengangguran, terutama pengangguran usia muda semakin berkurang dengan adanya program Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, investasi MP3EI hingga 2014 mencapai Rp2.225 triliun.
Investasi sebesar itu diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 4,73 juta orang yang tersebar di enam koridor MP3EI. Penyerapan tertinggi diproyeksikan terjadi di koridor Kalimantan (1,74 juta), Papua-Maluku (1,46 juta), Sumatera (579.973), Sulawesi (460.940), Jawa (340.938), dan Bali-Nusa Tenggara (144.851). Armida menegaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masing-masing koridor, pemerintah akan mengembangkan sumber daya manusia provinsi berbasis pendidikan.
“Peningkatan kapasitas dan kualitas/ produktivitas, tenaga kerja menjadi strategi dalam kebijakan pendidikan,iptek dan ketenagakerjaan,” paparnya. Armida menjelaskan,pemerintah juga telah merumuskan kebijakan dan strategi peningkatankualitastenagakerja yaitu mempercepat pembangunan tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan industri melalui kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga diklat.
Kebijakan lain adalah menghasilkan tenaga kerja yang bisa beradaptasi dan terampil, menyiapkan pusat pusat pendidikan dan pelatihan di koridor ekonomi sesuai sektor yang dikembangkan, meningkatkan jumlah lembaga pelatihan berbasis kompetensi, serta meningkatkan keahlian manajerial dan profesional diatasi dengan kurikulum dan pelatihan di tempat kerja
sindo