erica_aur
IndoForum Junior A
- No. Urut
- 5603
- Sejak
- 26 Agt 2006
- Pesan
- 2.937
- Nilai reaksi
- 211
- Poin
- 63
Muhammad Nur Hayid - detikcom
Jakarta - Parodi politik yang mengangkat kisah negara Republik Mimpi yang disiarkan di Metro TV terancam disomasi Menkominfo Sofyan Djalil. Kalau sampai kejadian, bisa-bisa malah merusak image Presiden SBY.
"Jika Depkominfo melakukan somasi, maka akan merusak image pemerintahan SBY yang dipilih scera demokratis oleh rakyat," ujar anggota Komisi I DPR Djoko Susilo mewanti-wanti.
Hal ini disampaikan dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2007). Menurutnya, tindakan itu merupakan suatu bentuk represif dari Depkominfo.
"Kalau dilakukan, ini jadi tindakan antidemokrasi yang akan menjadi awal yang buruk bagi media," kata Djoko.
Politisi PAN ini meminta agar tindakan Depkominfo diwaspadai. Karena dia melihat ada kecenderungan membawa Depkominfo menjadi Departemen Penerangan (Deppen) zaman Orde Baru, yang bertugas memberangus media yang kritis terhadap pemerintah.
"Kalau benar itu dilakukan, kekhawatiran kita bahwa mereka mau menjadi Deppen akan terwujud. Ini ancaman, makanya harus diwaspadai," imbuh Djoko.
Menurutnya, tayangan yang digagas pakar komunikasi politik Effendi Gazali itu masih dinilai dalam batas yang wajar. Karena di negara demokrasi lainnya seperti AS, Inggris, dan Prancis juga ada tayangan serupa yang diperbolehkan.
"Masak yang gitu-gitu diributin, tapi yang pornografi, yang mistik, sinetron-sinetron yang tidak mendidik malah diperbolehkan," ketusnya. (nvt/sss)
Sumber : http://www.detiknews.com/indexfr.php...720/idkanal/10
Jakarta - Parodi politik yang mengangkat kisah negara Republik Mimpi yang disiarkan di Metro TV terancam disomasi Menkominfo Sofyan Djalil. Kalau sampai kejadian, bisa-bisa malah merusak image Presiden SBY.
"Jika Depkominfo melakukan somasi, maka akan merusak image pemerintahan SBY yang dipilih scera demokratis oleh rakyat," ujar anggota Komisi I DPR Djoko Susilo mewanti-wanti.
Hal ini disampaikan dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2007). Menurutnya, tindakan itu merupakan suatu bentuk represif dari Depkominfo.
"Kalau dilakukan, ini jadi tindakan antidemokrasi yang akan menjadi awal yang buruk bagi media," kata Djoko.
Politisi PAN ini meminta agar tindakan Depkominfo diwaspadai. Karena dia melihat ada kecenderungan membawa Depkominfo menjadi Departemen Penerangan (Deppen) zaman Orde Baru, yang bertugas memberangus media yang kritis terhadap pemerintah.
"Kalau benar itu dilakukan, kekhawatiran kita bahwa mereka mau menjadi Deppen akan terwujud. Ini ancaman, makanya harus diwaspadai," imbuh Djoko.
Menurutnya, tayangan yang digagas pakar komunikasi politik Effendi Gazali itu masih dinilai dalam batas yang wajar. Karena di negara demokrasi lainnya seperti AS, Inggris, dan Prancis juga ada tayangan serupa yang diperbolehkan.
"Masak yang gitu-gitu diributin, tapi yang pornografi, yang mistik, sinetron-sinetron yang tidak mendidik malah diperbolehkan," ketusnya. (nvt/sss)
Sumber : http://www.detiknews.com/indexfr.php...720/idkanal/10
