Reformasi Sektor Keuangan dan Perbankan Jadi Target Asing

[yan raditya]

​

Reformasi sektor keuangan dan perbankan yang dicanangkan pemerintah dinilai menjadi target utama kekuatan ekonomi asing. Reformasi ini sebagai strategi asing membangun dominasi dan mengeruk sumber keuangan nasional.

Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia mengatakan, tujuan reformasi sektor keuangan dan perbankan adalah membuat kedua sektor keuangan ini berada di bawah kontrol rezim pasar bebas. "Caranya, otoritas negara terhadap keuangan diputus atau dihancurkan," kata Salamuddin, Rabu (2/1/2013) di Jakarta.

Menurut Salamuddin, upaya menghancurkan sistem keuangan nasional telah dimulai dengan amandemen UUD 1945, pembuatan Undang-Undang bunk Indonesia (UU BI), amandemen tiga kali UU BI, UU Perbankan, UU Sistem Devisa Bebas, hingga pembuatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengkudeta BI.

"Di tengah kekacauan dan ketidakjelasan otoritas dalam sistem keuangan itu maka asing dapat mengambil alih, menguasai dan mengeruk kekayaan keuangan Indonesia. Sementara pada saat yang sama elite politik dapat merampok bunk di tengah kekacauan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus bunk Century," tuturnya.

Salamuddin menyebutkan, saat ini sudah 10 bunk swasta nasional dikuasai bunk raksasa asing. "Pangsa aset bunk swasta nasional merosot sekitar 20 persen dari 42 persen tahun 1998, menjadi 22 persen pada tahun 2011. Modal asing dapat menguasai 99 persen bunk di Indonesia," katanya.