Rahasia Dibalik Bablasnya Rupiah

[Florentina]

Dengan menempatkan orang-orang dekat SBY dalam pos-pos "basah" di pemerintahan serta mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terkesan menggampangkan keadaan guna mengamankan hasil percetakan uang palsu. Apalagi ini sudah mendekati pemilu, maka akan jor-joran mencetaknya sebagi alat politik.

Rupiah semakin hari semaki melemah. Tak sedikit pun orang-orang pemerintahan yang panik melihat gejala "terjun bebas".

Dengan ditangkapnya Aulia Pohan oleh KPK di era Antasari Azhar, maka kedok percetakan uang ini terbongkar. Kasus ini juga lah yang membawa antasari di bungkam di terali besi yang coba-coba mengusik bisnis "asyik" kerabat cikeas.

Ceritanya seperti ini

Setelah tertangkapnya aulia pohan, maka antasari berupaya mengembangkan kasus ini. Dalam perjalanan pengusutan, terbuka lah yang namanya tender uang kertas yang sudah lama di praktek oleh pejabat pejabat BI di era syahril sabirin.

Rupanya selain peruri, sumber kertas uang juga berasal dari Pusaka Raya Grup, Kudus. Satu-satunya perusahaan swasta yang diperbolehkan mencetak rupiah ini, baru mencetak uang pecahan Rp. 100.000,-

Setelah di usut, ternyata hasil uang tersebut untuk di gunakan oleh partai penguasa untuk di jadikan alat politiknya. Dengan di cetaknya uang tersebut, maka maka terjadi lah yang namanya inflasi karena kelebihan uang yang menimbulkan rush (krisis ekonomi 2008). Ini awal scandal century.

Perusahaan milik Jacobus Busono ini sebenarnya BI untuk mencetak uang pecahan Rp. 1.000,- dan Rp. 5.000,-

1.000,- shiling Somalia, diduga mampu mencetak uang kertas dengan mutu lebih baik. Sehingga, amat mungkin mereka juga mampu "mencetak" uang pecahan Rp. 50.000,- Apalagi, Jacobus Busono dikenal dekat dengan Aulia Pohan.

Aulia pohan adalah orang yang memberi tender pencetakan banknote BI pada Pusaka Raya.

Ada Faktor luarnya yang kuat,faktor datangnya tiga faksimil dari dua perusahaan pemasok kertas asing dan sebuah kantor konsultan di Inggris yang dialamatkan kepada Gubernur BI, era Syahril Sabirin, 8 Maret 2000.

Uniknya, ketiganya datang hampir bersamaan waktunya ke alamat faksimil BI bernomor +62 21 231 1550.

Ketiga perusahaan itu, adalah Portals Limited dan Crane & Co, perusahaan pembuat kertas uang di Inggris dan Amerika serta William Heathclife & Partners, Project Consutants, perusahaan jasa konsultan yang mengaku sebagai konsultan bisnis PT Pura.

Seperti halnya pernyataan Managing Director Portals Limited, James A Hussey dan International Sales Manager Banknote Papers Crane & Co, William G Westerfeld yang menyangsikan kemampuan PT Pura memproduksi kertas berharga (security paper) karena menggunakan mesin-mesin bekas, pernyataan Managing Partner William Heathclife & Partners, Peter J Ricards yang menyebut PT Pura sedang melakukan impor mesin bekas pun disangkal Eddy Soesanto Soewandi, Direktur PT Pura.

Lalu, kenapa persoalan menjadi melebar kemana-mana dan PT Pura tampak seperti dikorbankan termasuk isu memberikan uang suap senilai jutaan dolar kepada Aulia Pohan ?

Ada beberapa kemungkinan. Pertama, kemenangan PT Pura dalam tender pengadaan kertas uang itu dianggap mengganggu bisnis, baik pemasok maupun 'rekanan' mereka di Indonesia. 'Rekanan' dimaksud, bisa saja oknum di BI maupun Peruri yang telah mendapatkan keuntungan dengan model impor kertas uang.

Bandingkan penawaran PT Pura dalam tender pengadaan kertas uang yang membuat perusahaan pembuat hologram pertama di Asia Tenggara menang. Untuk bahan kertas uang pecahan Rp. 5.000,- Pura mengajukan harga USD 112,80 per rim, sementara Portals menawarkan harga USD 117,78 dan Crane menawarkan lebih tinggi lagi, USD 120,03.

Sedang untuk pecahan Rp. 1.000,- pada tahap pertama, Pura yang mengajukan harga USD 115,80 dikalahkan oleh penawaran Hyosung, Korea Selatan yang menawarkan harga USD 102,50 per rim. Sedang Portals mengajukan harga USD 112, 25 dan Crane menawarkan harga USD 112,55.

Kendati dalam tender pertama Pura berhasil memenangkannya dengan penawaran relatif lebih murah dibanding sembilan peserta dari berbagai negara, rupanya Pura belum bisa bernafas lega. Karena alasan tidak sesuai dengan estimasi, Bank Indonesia kembali mengundang para peserta tender untuk melakukan tender ulang, tanggal 8 Desember 1999.

Berbeda dengan tender pertama, kali ini hanya lima perusahaan yang ikut untuk merevisi nilai penawaran. Portals, Crane bersama Arjo Wiggins (Perancis), Hyosung (Korea Selatan), dan PT Pura Barutama (Indonesia). Sedang lima yang lain, Loisenthal (Jerman), VHP (Belanda), Cartiere Fabriano (Italia), Fabrica Moneda (Spanyol) dan Tumba Bruk (Swedia) mundur.

Kali ini, Pura kembali memasang harga terendah dibanding empat peserta lainnya dan memenangkan tender memasok kertas uang senilai USD 7 juta. Untuk pecahan Rp. 1.000 dan Rp. 5.000, Pura menawarkan harga masing-masing USD 96,55 dan USD 98,76 per rim, sementara Crane menawarkan masing-masing USD 101,90 dan USD 103,00 dan Portals menawarkan USD 101,74 dan USD 108,68 untuk jumlah yang sama.

Adakah maksud lain dari oknum-oknum di BI dan Perum Peruri yang seakan-akan membiarkan tuduhan-tuduhan dari competitor itu menjadi beban Pura sendiri ? Atau berkait dengan rencana pendirian pabrik kertas uang sebagaimana rencana kerjasama Pura dengan YKKBI ??

Jadi siapa sesungguhnya pemilik PT Tridayapuri Kertasindo, pemegang Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri yang dikeluarkan Menteri Negara Penggerak Investasi/Ketua BKPM, waktu itu Sanyoto Sastrowardoyo, bernomor 349/I/PMDN/1997 tertanggal 2 Juli 1997 yang bekerjasama dengan Perum Peruri untuk pembangunan pabrik kertas uang (banknote paper) di Karawang ?

Seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 1985 sebagai perubahan atas, PP No. 60/1971 dan PP No. 25/1982, pemerintah Indonesia bermaksud mendirikan perusahaan yang berwenang melakukan pencetakan uang kertas dan uang logam.

Sebagai implementasi atas peraturan itu, dibentuklah sebuah working group atas dasar SK Dirjen Moneter Dalam Negeri No. Kep-3719/MD/1985 tanggal 14 Juni 1985, yang menetapkan Direktur Pembinaan BUMN (waktu itu Mar'ie Muhammad) sebagai ketua dengan sejumlah anggota dari Perum Peruri sebagai penyandang legalitas, Depkeu, Deperind, Bappenas dan Bank Indonesia sebagai off taker.

Selanjutnya, pada tahun 1986 dilakukan penyusunan Master Plan Peruri secara menyeluruh serta penyusunan Pola Pengamanan Teritorial dan Amdal atas lahan seluas 202 hektar di kawasan Teluk Jambe, Karawang (Jawa Barat), yang dibeli pemerintah tahun 1981.

Sekarang kita bisa lihat bagaimana rupiah terjun bebas.Indikasi uang yang sudah di cetak lagi itu tampak jelas dimana banyak ATM yang keluar uang palsu.Bagaimana mungkin uang palsu itu lolos dari BI dan masuk ke dalam mesin ATM?

Apa lagi ini sudah mendekati pemilu dimana partai-partai di hajar habis-habisan dan kasus demokrat seakan hilang di lupakan masyarakat.

Sebuah Saduran dari Rio Cornelianto