Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Quote:
Jakarta - Ketua Umum PPP M Romahurmuziy mengaku heran kepada banyaknya gugatan tentang ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Padahal, menurutnya, ambang batas ini sudah diubah dari 4 persen jadi 20 persen pada 2009.
"Perubahan presidential threshold dari 4 persen ke 20 persen ini terjadi pada 2009. Saat itu perubahan diinsiasi oleh Partai Demokrat, yg saat itu berkuasa & didukung oleh partai koalisi, termasuk PPP," mengatakan pria yg disapa Rommy ini dalam keterangan tertulis, Jumat (13/7/2018).
Pada 2009, Demokrat, yg saat itu merupakan pendukung Presiden Susilo Yudhoyono, menghendaki SBY maju kembali sebagai capres melalui presidential threshold 20 persen. Hal ini didukung oleh partai koalisi, yg menguasai lebih dari 50 persen kursi DPR.
Rommy menyebut presidential threshold bertujuan membatasi jumlah capres-cawapres, namun masyarakat tetap dimungkinkan untuk mendapatkan empat pasangan dalam pilpres. Pembatasan pasangan capres-cawapres juga untuk menciptakan demokrasi yg tidak berbiaya tinggi.
"Bayangkan kalau ada 15 pasangan capres-cawapres, KPU harus membiayai semua biaya kampanye mereka seperti pada pilkada serentak, di mana KPU menyediakan semua alat peraga kampanye untuk semua pasangan calon," jelas Rommy.
Hai Gansis...
Lagi rame ini membahas soal Presiden Threshold.
Ada yg harap jadi 0% jadi setiap partai berhak mengajukan kadernya tuk jadi capres.
Ada pula yg harap tetap 20% karena sudah berjalan sekian tahun.
Lalu ane sendiri sebagai TS harap yg mana....?
Ane pribadi tetap memilih ambang batas capres tetap ada.
Agar tidak semua orang dapat jadi capres dengan mudahnya.
Kalau di turunkan persentasenya yaa masih ane dukunglah.
Misalkan jadi 15%.
Di bawah itu ane kurang setuju.
Ini bicara soal kehidupan bangsa ini kedepannya.
Jadi memang butuh syarat yg cukup ketat dalam seleksi memilih capres bagi bangsa Indonesia.
Memang setiap warga negara Indonesia berhak tuk jadi seorang kepala negara.
Namun hak tersebut jangan pula di buat kebablasan tanpa kontrol.
Di sinilah menurut ane, Presiden Threshold di butuhkan sebagai alat kontrol dalam menyaring calon Presiden.
Mau itu ngomong menciptakan oligarkilah ataupun apalah tentang PT ini.
Ini sudah terundang-undangkan & fungsinya menurut ane sangat jelas.
Sebagai alat kontrol seleksi Presiden.
Oligarki sendiri bermakna bentuk pemerintahan yg kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.
Kalau ada yg bilang dengan adanya PT ini menciptakan sistem demokrasi tidak sehat, bagi ane itu omong kosong.
Sejak kapan sistem pemerintahan yg di kelola manusia itu dapat sehat...?
Tunjukan pada ane wahai kisanak...?
Semua akan kembali bermuara kepada semangat olirgaki.
Sudah sering kita liat politikus yg teriak-teriak anti oligarki.
Faktanya sering kali pula mereka mengerjakannya.
Tentu mereka akan berdalih ini sudah sesuai semangat demokrasi tetapi dengan mata telanjang dapat di saksikan yg mereka lakukan adalah mengerjakan oligarki yg mereka katanya anti.
Sistem pemerintahan ala demokrasi, hakikinya pasti butuh pilar utama yg menopang sistem ini yaitu adanya partai politik.
Suka tidak suka, memang kalau harap menegakan sistem demokrasi di sebuah negara maka partai politik adalah sebuah keniscayaan.
Tanpa partai politik, tidak akan jalan yg namanya sistem demokrasi.
Ane sendiri dapat di bilang sangat tidak percaya dengan pengelola sebuah partai politik.
Sering kali sangat mengecewakan & sering kali ingkar janji alias tidak amanah.
Namun seperti mengatakan sohib ane, setelah sekian waktu berdebat.
Partai politik adalah rodanya demokrasi.
Bila harap perubahan berdasarkan keharapanmu harus ikut terjun ke dalamnya.
Ikut partai politik atau menciptakan partai politik.
Buat perubahan dengan keharapanmu.
Sulit yaaaa, jelas sangat sulit namun mengatakan sohib ane, cuma partai politik yg menyediakan ruang yg dapat engkau dapat masuk.
Bagaimana dengan calon independen..?
Hey my bro...
Dunia politik tuk capres adalah small world.
Terlalu riskan bila adanya calon independen tuk sekelas pemilihan Presiden.
Beda kalau ini negara ala-ala berbau monarki.
Keputusanmu dapat jadi hukum di negeri ini.
Kalau di negara demokrasi, you can not walk alone my brader
Mari kita berandai-andai bila 2024 PT 0%, kita punya banyak opsi capres.
Taruhlah 10 partai yg mengeluarkan jagoannya masing-masing tuk bertarung.
Siapkah masyarakat menghadapi ini...?
Kemaren di Pilpres 2019 aja yg dua calon aja saja, masyarakat terpecah jadi dua.
Kalau 10 calon maka di mungkinkan masyarakat terpecah minimal terbelah enam lah alias terpecah-pecah lebih banyak.
Di pilkada aja di satu wilayah saja, dapat gontok-gontokan antar pendukung calon.
Apalagi bila skala nasional.
Jadi jangan mau kita di perdaya oleh orang-orang yg katanya harap menciptakan semangat demokrasi yg sehat dengan menghilangkan PT.
Mereka cuma harap berkontestasi saja di pentas pemilihan Presiden.
Bila kita salah dalam memilih pemimpin daerah maka yg efeknya cuma di wilayah itu.
Tapi bila kita salah memilih pemimpin negara maka efeknya skala masif.
Apalagi masyarakat kita masih banyak pula yg mudah di hasut & di adu domba.
Mau tidak mau kita harus legowo dengan apa yg di suguhkan oleh partai politik.
Mereka dapat saja tidak menciptakan perhitungan secara masif bila menyangkut pemilihan pemimpin daerah tetapi bila bicara memilih pemimpin tuk negara, pastilah mereka akan mencalonkan putra-putri terbaik dari partai mereka.
Inilah resiko sebuah negara sistem demokrasi.
Sebuah sistem yg hingga saat ini masih ideal tuk negara Indonesia.
Masalahnya tinggal masyarakatnya saja.
Sudah siapkah tuk tidak jadi domba yg di adu.
Sudah siapkah dengan semangat pesta demokrasi ini yaitu setiap pesta pasti ada akhirnya & menyuruh kita kembali menjalani kehidupan seperti biasa.
Sudah cerdaskah memilih yg tersuguhkan walau terkadang yg tersuguhkan sering kali kurang cocok dengan selera.
Sudah siapkah tuk kalah & menerima sang pemenang.
Akhir mengatakan ...
Ane tetap menentang Presiden Threshold 0%.
Karena semua rakyat berhak mencalonkan diri jadi Presiden, akan tetapi wajib pula melewati syarat-syaratnya & lolos.
Presiden Threshold salah satu filter dari banyaknya orang yg bermimpi harap jadi Presiden.
Salam tamvan...
Say hellow tuk my sohib... @tanah.liat