yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Presiden Joko Widodo mengkritik pelayanan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Menurut dia, pelayanan untuk mendapatkan STNK masih tidak efisien.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden menemukan fakta bahwa untuk mengurus STNK, seseorang mesti melewati tiga loket.
"Satu loket untuk Samsat, satu loket untuk Pemda, satu loket untuk Jasa Raharja. Yang seperti ini tidak boleh lagi," ujar Pramono seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden tentang peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden pada Kamis (28/4/2016).
Presiden, kata Pramono, ingin agar pengurusan STNK melalui satu loket saja. Di dalam satu loket itulah pemerintah harus menyatukan lembaga terkait agar prosesnya lebih cepat.
Presiden Joko Widodo mengkritik pelayanan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Menurut dia, pelayanan untuk mendapatkan STNK masih tidak efisien.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden menemukan fakta bahwa untuk mengurus STNK, seseorang mesti melewati tiga loket.
"Satu loket untuk Samsat, satu loket untuk Pemda, satu loket untuk Jasa Raharja. Yang seperti ini tidak boleh lagi," ujar Pramono seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden tentang peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden pada Kamis (28/4/2016).
Presiden, kata Pramono, ingin agar pengurusan STNK melalui satu loket saja. Di dalam satu loket itulah pemerintah harus menyatukan lembaga terkait agar prosesnya lebih cepat.
"Semuanya harus hilang, kurangi sebanyak-banyaknya dan hilang. Kemudian, praktik-praktik percaloan dan pungli juga harus hilang," lanjut dia.
Jokowi mengatakan, dia akan membentuk tim khusus untuk memantau situasi pelayanan publik. Pelayanan itu mencakup KTP elektronik, SIM, STNK, BPKB, akta lahir, akta nikah, izin usaha, hingga paspor.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden menemukan fakta bahwa untuk mengurus STNK, seseorang mesti melewati tiga loket.
"Satu loket untuk Samsat, satu loket untuk Pemda, satu loket untuk Jasa Raharja. Yang seperti ini tidak boleh lagi," ujar Pramono seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden tentang peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden pada Kamis (28/4/2016).
Presiden, kata Pramono, ingin agar pengurusan STNK melalui satu loket saja. Di dalam satu loket itulah pemerintah harus menyatukan lembaga terkait agar prosesnya lebih cepat.
Presiden Joko Widodo mengkritik pelayanan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Indonesia. Menurut dia, pelayanan untuk mendapatkan STNK masih tidak efisien.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden menemukan fakta bahwa untuk mengurus STNK, seseorang mesti melewati tiga loket.
"Satu loket untuk Samsat, satu loket untuk Pemda, satu loket untuk Jasa Raharja. Yang seperti ini tidak boleh lagi," ujar Pramono seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden tentang peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden pada Kamis (28/4/2016).
Presiden, kata Pramono, ingin agar pengurusan STNK melalui satu loket saja. Di dalam satu loket itulah pemerintah harus menyatukan lembaga terkait agar prosesnya lebih cepat.
"Semuanya harus hilang, kurangi sebanyak-banyaknya dan hilang. Kemudian, praktik-praktik percaloan dan pungli juga harus hilang," lanjut dia.
Jokowi mengatakan, dia akan membentuk tim khusus untuk memantau situasi pelayanan publik. Pelayanan itu mencakup KTP elektronik, SIM, STNK, BPKB, akta lahir, akta nikah, izin usaha, hingga paspor.