Praktek Bagi-Bagi Jabatan Harusnya Ditindak Hukum

[Angela]

Siapa di sini yg pernah tersingkirkan dari sebuah lomba gara-gara praktek nepotisme? Okay, turunkan tangan Anda, kita sama. Saat saya masih Sma, ada sebuah olimpiade yg cukup bergengsi & cuma dengan ikut saja sudah memberikan nilai plus bagi siswa, khususnya yg hendak melanjut ke universitas.

Sekolah saya mengirimkan satu perwakilan untuk tiap mata pelajaran & karena saya cukup percaya diri saya pun mendaftar. Kami semua mengikuti tes & saat hasilnya diumumkan saya tidak terpilih. Kalau cuma sekedar kalah sebenarnya saya dapat terima, tetapi ternyata yg menang seleksi tersebut adalah seseorang yang katakan saja tidak sepintar saya maupun beberapa kandidat lain.

Dia pun pergi mengikuti olimpiade, & dia kalah. Singkat cerita isu pun menyebar bahwa dia dipilih karena masih punya hubungan dengan salah satu guru. Jika mengingat hal itu lagi rasanya memang sangat tidak mengenakkan tetapi karena tak ada bukti kami pun tak dapat berbuat apa-apa.

Itu cuma level sekolah, praktek-praktek yg serupa dapat ditemukan di mana-mana & saat ini yg harap saya bahas adalah praktek bagi-bagi jabatan di instansi pemerintahan.

Coba bayangkan ada seorang raja yg hendak menyerang kerajaan lain. Untuk menyukseskan penyerangan tersebut dia mengumpulkan dukungan dari banyak pihak mulai dari prajurit, pakar strategi, penyedia suplai, tukang masak hingga pakar sihir. Singkat mengatakan raja tersebut berhasil menaklukkan daerah jajahannya & sebagai bentuk terima kasih dia pun mengangkat para pendukungnya untuk menduduki posisi penting di kerajaan jajahan.

Di sinilah masalahnya terjadi. Orang-orang yg sebelumnya menduduki posisi penting di kerajaan itu harus dipecat & disingkirkan, digantikan oleh orang lain yg belum tentu dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik darinya. Contohnya, si pakar strategi diangkat sebagai penasehat di pemerintahan & karena dia tidak secerdas penasehat sebelumnya beberapa kebijakan kerajaan pun mulai menimbulkan kekacauan.

Itu cuma satu contoh, masih ada contoh yg lebih parah. Sekarang coba bayangkan si tukang masak yg biasanya memasak makanan kesukaan raja. Karena jasanya itu dia pun ikut diberi jabatan di kerajaan jajahan. Namun, bukannya diangkat sebagai koki istana dia malah diangkat sebagai penjaga keamanan. Masuk akal nggak?

Seorang koki sekarang punya tanggung jawab menjaga keamanan masyarakat & karena dia sama sekali tak tahu menahu apa yg harus dia lakukan para pencuri pun dengan bebas keluar masuk & mencuri harta warga. Dan yg lebih parahnya lagi, bukannya belajar untuk mengerjakan pekerjaannya dengan benar si tukang masak malah sibuk menikmati gaji & menyuruh rakyat menjaga uang mereka masing-masing. Kurang gila apa coba?

Seperti itulah praktek bagi-bagi jabatan yg biasa kita lihat dilakukan para pejabat. Pejabat yg terpilih biasanya mengangkat keluarga, teman-teman maupun para pendukungnya untuk mengisi posisi penting yg terkadang sama sekali berbeda dengan keahlian orang tersebut. Bayangkan saja si tukang masak yg keahliannya adalah tentang rempah-rempah kini harus menghitung berapa prajurit yg berpatroli setiap malam. Ya otomatis pasti jadi kacau.

Dari sudut pandang Anda sebagai orang biasa, apakah Anda dapat merasa kondusif bila orang yg semestinya melindungi Anda bahkan tak tahu cara memegang perisai? Tidak, Anda akan mati diserang oleh perampok karena orang yg menjaga Anda sama sekali tidak kompeten.

Dan karena itulah praktek bagi-bagi jabatan ini berbahaya. Jabatan-jabatan penting harusnya diberikan pada orang yg paling pakar di bidangnya & juga dapat dipercaya oleh rakyat, bukan kepada orang yg cuma dapat bicara hal tak berguna & tak penting. Nasib orang banyak dipertaruhan di sini jadi praktek bagi-bagi jabatan harusnya dilarang secara penuh.

Jadi harus bagaimana? Saran saya sih posisi-posisi seperti menteri harus didapatkan melalui semacam tes atau voting masyarakat. Cara seperti itu lebih adil untuk semua orang meski prosesnya memang akan panjang & merepotkan. Namun, hasilnya jelas akan lebih baik. Setidaknya kita tak akan mendapatkan menteri yg cuma dapat berkata-kata atau cuma dapat blokir situs tertentu.

Bagaimana menurutmu? Apakah ada cara yg lebih baik? Atau biarkan saja negara ini hancur? Hari ini 16:37