PPKM DILANJUT: SUKA-SUKA PRESIDEN JOKOWI

[Angela]

Oleh:Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

Presiden Jokowi melalui Menko Marves Luhut Panjaitan mengumumkan perpanjangan PPKM untuk wilayah Jawa & Bali hingga 16 Agustus 2021. Tidak ada yg baru dalam aturan perpanjangan ini, kecuali pelonggaran aktivitas mal/pusat belanja & tempat ibadah yg boleh dibuka dengan syarat tertentu.

Tidak jelas pula, apakah tanggal 16 Agustus 2021 jadi tanggal akhir PPKM atau akan diperpanjang lagi. Selama ini, tidak ada ukuran objektif yg dijadikan rujukan pemerintah untuk mengerjakan perpanjangan PPKM. Sehingga, mau diperpanjang atau tidak semua SUKA SUKA PRESIDEN JOKOWI.

Semestinya, selain mengumumkan PPKM & perpanjangannya, pemerintah juga mengumumkan ukuran yg jadi dasar penetapan & perpanjangan PPKM. Misalnya, PPKM diberlakukan berdasarkan tingkat infeksi & kematian karena Covid-19.

Dua ukuran ini, juga harus dikongkritkan dalam parameter angka-angka yg dapat dijadikan panduan bagi pemerintah untuk menjalankan PPKM & rakyat untuk mengerjakan kontrol. Contoh: PPKM akan dihentikan kalau kasus infeksi Covid-19 secara harian dibawah 10.000 kasus & kematian dibawah 50 orang per/hari. Atau boleh juga lebih ringan dengan menetap batasan kasus infeksi Covid-19 secara harian dibawah 5.000 & nol kematian karena Covid-19.

Dengan begitu, rakyat setiap akhir periode PPKM tidak perlu menunggu pengumuman pemerintah malam hari supaya tahu kelanjutan PPKM. Cukup pengumuman KPU saja yg diumumkan malam hari.

Saat ini, kasus Covid-19 memang belum terkendali. Terakhir, tercatat 3,67 juta kasus dengan total kematian 107 ribu jiwa (8 Agustus 2021). Pertambahan kasus harian mencapai 26.415 per hari dengan rata-rata per 7 hari masih diangka 32.234 kasus.

Data tersebut membuktikan meskipun ada pengurangan, tetapi dengan anggaran & perpanjangan PPKM sejak 3 Juli 2021 yg lalu tergolong belum berhasil. Pemerintah belum sanggup mengurangi kasus infeksi secara signifikan. Boleh jadi, pengurangan kasus bukan karena program pemerintah tetapi faktor alamiah saja yakni badai pandemi memang mulai berkurang.

Kita juga tahu, selama PPKM ini tidak ada kegiatan berarti yg dilakukan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat selain menaruh sejumlah plang penghadang di jalan-jalan yg tidak juga menutup akses secara total, cuma menambah jauh rute perjalanan. Artinya, PPKM diumumkan dengan tidak ada kegiatan berarti sebagai implementasi program PPKM yg dilakukan pemerintah.

Padahal, Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 55,21 triliun dalam rangka perpanjangan PPKM level 4 di Pulau Jawa Bali & di 15 kabupaten/kota di luar Jawa Bali sejak 3 Juli yg lalu.

Sementara itu, Pemerintah juga menambah anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sejalan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yg nilainya mencapai Rp 924,83 triliun. Entahlah, kemana saja alokasi anggaran sebesar itu. Yang nampak, ada masyarakat mendapatkan bansos dalam bentuk beras yg tidak layak konsumsi.

Kembali ke urusan PPKM, karena tidak ada ukuran atau parameter objektif untuk mengerjakan perpanjangan PPKM, maka setelah tanggal 16 Agustus 2021 juga tidak dapat dipastikan sebagai akhir dari PPKM. Masyarakat siap siap saja akan sering menunggu keputusan perpanjangan PPKM malam-malam seperti menunggu keputusan KPU. PPKM, Pokoknya suka-suka presiden kapan mau dihentikan atau dilanjutkan. [].

Hari ini 08:32