Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yg berkepribadian multitalenta dengan perannya sebagai utusan Tuhan (Nabi), pemimpin agama, kepala pemerintahan sipil, pembuat hukum sekaligus jadi hakim, & komandan para punggawa Islam. Namun, sepeninggalnya Nabi, siapa yg dapat menggantikan peran profetiknya sebagai khalifah? Sebagai pemimpin umat sekaligus penerus ajaran wahyu terakhir?
Menurut Philip K. Hitti dalam bukunyaHystory of The Arabs(2018), bahwa tradisi pra-Islam, orang-orang Arab Badui dalam memilih kepemimpinan suku atau kabilah, dipilih berdasarkan yg paling senior & paling bijaksana. Nabi juga tidak meninggalkan anak laki-laki untuk dijadikan sebagai penerusnya. Meski begitu, orang Arab sebenarnya tidak mengenal sistem dinasti kerajaan yg diwariskan. Nabi juga tidak menunjuk dengan jelas siapa penggantinya, walaupun tiga faksi mengklaim paling pantas untuk menggantikan misi kenabiannya.
Ketiga faksi itu terdiri dari persekutuan Muhajirin & Ansor yg dinamakan Sahabat. Kedua,ashhab al-nashsh wa al-tayin(kaum Legitimis) yg berpendapat bahwa Nabi sudah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Dan yg ketiga, kelompok aristokrat Quraisy yg memiliki otoritas, kekayaan, & kekuatan pada masa pra-Islam, yakni dimotori oleh Bani Umayyah.
Persoalan serius dalam memilih pemimpin Islam ini memakan waktu yg cukup lama hingga jenazah Nabi tidak kunjung dimakamkan hingga tiga hari lamanya. Keadaan umat Islam terguncang setelah meninggalnya Nabi. Sejarawan agama terkemuka, al-Syahrastani (w.1153), mengungkapkan, Tidak pernah ada persoalan yg lebih berdarah kecuali tentang kekhalifahan.
Setelah bermusyawarah panjang lebar, kelompok yg perdana berhasil menduduki kekhalifahan, yakni seorang sepuh, mertua Nabi sekaligus salah seorang paling awal yg mengakui risalah kenabian Muhammad SAW selain Siti Khadijah & Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Ash-Shiddiq menerima baiat sebagai khalifah perdana setelah Nabi.
Ketiga khalifah berikutnya adalah Umar ibn Khattab, Utsman Ibn Affan, & Ali bin Abi Thalib, dengan apa yg disebut sebagai orang terdekat & kerabat Nabi (khulafa al-rasyidin) yg dijamin masuk surga. Akan tetapi setelah eraKhulafa al-rasyidinBani Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyah, Mamluk, Saljuk, Ayyubiyah, hingga Ottoman & seluruh penguasa Islamhampir semuanya mengpakai sistem perpolitikan dinasti kerajaan yg diwariskan secara turun temurun. Tidak lagi demokratis seperti era klasik.
Belajar dari kepemimpinan politik Nabi & keempat khalifah setelahnya, sangat membutuhkan kerja keras & perjuangan luar biasa. Bukan perjuangan untuk meraih tahta kuasa politik & pengaruh yg diperlihatkan setelah erakhulafa al-rasyidin, melainkan penegakkan urusan umat & risalah keimanan inklusif. Singkatnya, perjuangan politik Islam sebagai sebuah keniscayaan demi meraih kebermanfaatan manusia secara universal (rahmatan lil alamin) yg berkeadilan.
Jadi jelas, risalah Islam mengenai politik & kepemimpinan, sama sekali bukan tegaknya sistem dinasti kerajaan, ataupun perebutan kursi penguasa. Akan tetapi penegakkan sistem politik Islam yg bersifat inklusif & substansial sosial yg didasarkan pada keterhubungan saling percaya, simpati kepada sesama, tertanam rasa persaudaraan, & hati nurani kepada seluruh umat manusia. Selain itu, politik ala Nabi menjamin keamanan hidup, harta benda, & jaminan proteksi yg tidak akan ada satupun kejahatan yg menimpa umat kecuali cuma kebaikan.
Prof. Dr. Husain Munis menulis dalam bukunyaSejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW: Dari Dakwah Mekkah Hingga Piagam Madinah(1993), Sebaiknya kekuasaan otoriter kerajaan diganti dengan kekuasaan nurani. Nurani yg hidup & sehat yg mengatur manusia dalam setiap tindakannya. Nurani inilah yg mengatur masyarakat. Nurani inilah yg menjamin tegaknya umat yg luhur yg diatur oleh nuraninya yg Islami. Khalifah dalam hal ini hanyalah simbol bagi keadilan & jaminan kepada moralitas.
Al-Quran & Sunnah Nabi, dijadikan sebagai petunjuk & teladan bagi perpolitikan Islam yg berakhlak, membangun persaudaraan, kesetaraan, & tentu saja keadilan. Sementara kelompok Islam politik, mendistorsi politik Islam yg inklusif jadi destruktif. Maraknya intoleransi, berkecambahnya radikalisme, & bahkan munculnya banyak ekstremis atau teroris di berbagai wilayah yg menyalahpakai agama dengan hasratnya untuk menegakkan kekuasaan absolut.
Nabi ketika itu dapat saja menjadikan dirinya sebagai raja yg agung seperti Alexander Agung dari Iskandariyah, atau Cyrus The Great dari Persia. Namun bukan itu tujuan politik Nabi sehingga menciptakannya jadi orang nomor satu yg paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban dunia. Kepemimpinan & politik Nabi sama sekali tidak hendak membangun sebuah kerajaan ataupun negara tertentu, apalagi negara Islam.
Politik ala Nabi didasari nilai-nilai Qurani dengan etika sebagai basis kurikulum pendidikan utama politik Islam. Misi profetik Nabi Muhammad SAW dalam manuver politik, sejatinya adalah upaya menata kehidupan masyarakat jahiliyah kala itu. Yaitu bagaimana akhlak mulia yg melandasi masyarakat, yg mempersatukan dalam kacamata persaudaraan & kasih sayang umat manusia.
Politik Islam tidak cuma berdalih & meraih pamrih kekuasaan atau jadi seorang pejabat yg bergelimang harta. Pembangunan yg berkeadilan, yg dapat dinikmati seluruh umat itulah yg terpenting. Maka sudah benar yg dikatakan oleh Menteri Agama, Gus Yaqut Cholil Qoumas, bahwa politik Islam itu jadikan sebagai inspirasi, & bukanlah Islam politik yg menggambarkan agama cuma sebagai aspirasi. Artinya, risalah profetik & politik ala Nabi dijadikan sebagai rujukan utama & kekuatan untuk membangun negeri ini. Menjadikan umat yg ideal sebagaimana ajaran Islam.
Intoleransi, radikalisme, hingga ekstremisme & tipe kekerasan keagamaan, jadi masalah yg amat kompleks sekarang ini. Hal itu disebabkan salah satunya adalah para Islamis Politik yg cuma memiliki tujuan keduniawian. Faktor-faktor politik, ekonomi, & sosial jadi penyebab kekerasan hari ini masih saja terjadi di berbagai negara Islam.
Risalah akhlak, moralitas, & membangun kesalehan sosial dalam naungan perdamaian rupanya tidak begitu memikat bagi beberapa pemuka agama kita. Padahal hal itu yg jadi kebutuhan primer kita dalam konstelasi perpolitikan sekarang, tidak cuma di Indonesia, tetapi seluruh dunia Islam. Hari ini, diskursus politik Islam seperti memudar. Kebanyakan berbicara Islam politik yg bersifat praksis bertujuan meraih jabatan.
Singkatnya, mereka yg eksklusif, yg senantiasa berbicara politik kekuasaan dengan nada kaku, keras, & juga ekstrem adalah kelompok Islam politik, yg mencita-citakan sebuah kerajaan (kekhalifahan), atau membangun hegemoni & dominasi bukti diri primordial demi tercapainya kepentingan yg bersifat duniawi.
Sementara politik Islam, sebagaimana politik ala nabi yg inklusif. Yakni membangun pemerintahan yg merdeka (demokratis), mementingkan musyawarah dalam mencari solusi berbagai problematika umat, persaudaraan dalam persatuan untuk menggapai cita-cita bersama (kebhinekaan), tegaknya nilai-nilai etika mulia, & prinsip-prinsip keadilan sosial seperti yg sudah digariskan al-Quran. []
NB. Tulisan saya yg juga masuk dalam link berikut:https://www.kadrun.id/2021/01/28/politik-islam-dan-islam-politik/
Hari ini 09:14
Menurut Philip K. Hitti dalam bukunyaHystory of The Arabs(2018), bahwa tradisi pra-Islam, orang-orang Arab Badui dalam memilih kepemimpinan suku atau kabilah, dipilih berdasarkan yg paling senior & paling bijaksana. Nabi juga tidak meninggalkan anak laki-laki untuk dijadikan sebagai penerusnya. Meski begitu, orang Arab sebenarnya tidak mengenal sistem dinasti kerajaan yg diwariskan. Nabi juga tidak menunjuk dengan jelas siapa penggantinya, walaupun tiga faksi mengklaim paling pantas untuk menggantikan misi kenabiannya.
Ketiga faksi itu terdiri dari persekutuan Muhajirin & Ansor yg dinamakan Sahabat. Kedua,ashhab al-nashsh wa al-tayin(kaum Legitimis) yg berpendapat bahwa Nabi sudah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Dan yg ketiga, kelompok aristokrat Quraisy yg memiliki otoritas, kekayaan, & kekuatan pada masa pra-Islam, yakni dimotori oleh Bani Umayyah.
Persoalan serius dalam memilih pemimpin Islam ini memakan waktu yg cukup lama hingga jenazah Nabi tidak kunjung dimakamkan hingga tiga hari lamanya. Keadaan umat Islam terguncang setelah meninggalnya Nabi. Sejarawan agama terkemuka, al-Syahrastani (w.1153), mengungkapkan, Tidak pernah ada persoalan yg lebih berdarah kecuali tentang kekhalifahan.
Setelah bermusyawarah panjang lebar, kelompok yg perdana berhasil menduduki kekhalifahan, yakni seorang sepuh, mertua Nabi sekaligus salah seorang paling awal yg mengakui risalah kenabian Muhammad SAW selain Siti Khadijah & Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Ash-Shiddiq menerima baiat sebagai khalifah perdana setelah Nabi.
Ketiga khalifah berikutnya adalah Umar ibn Khattab, Utsman Ibn Affan, & Ali bin Abi Thalib, dengan apa yg disebut sebagai orang terdekat & kerabat Nabi (khulafa al-rasyidin) yg dijamin masuk surga. Akan tetapi setelah eraKhulafa al-rasyidinBani Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyah, Mamluk, Saljuk, Ayyubiyah, hingga Ottoman & seluruh penguasa Islamhampir semuanya mengpakai sistem perpolitikan dinasti kerajaan yg diwariskan secara turun temurun. Tidak lagi demokratis seperti era klasik.
Belajar dari kepemimpinan politik Nabi & keempat khalifah setelahnya, sangat membutuhkan kerja keras & perjuangan luar biasa. Bukan perjuangan untuk meraih tahta kuasa politik & pengaruh yg diperlihatkan setelah erakhulafa al-rasyidin, melainkan penegakkan urusan umat & risalah keimanan inklusif. Singkatnya, perjuangan politik Islam sebagai sebuah keniscayaan demi meraih kebermanfaatan manusia secara universal (rahmatan lil alamin) yg berkeadilan.
Jadi jelas, risalah Islam mengenai politik & kepemimpinan, sama sekali bukan tegaknya sistem dinasti kerajaan, ataupun perebutan kursi penguasa. Akan tetapi penegakkan sistem politik Islam yg bersifat inklusif & substansial sosial yg didasarkan pada keterhubungan saling percaya, simpati kepada sesama, tertanam rasa persaudaraan, & hati nurani kepada seluruh umat manusia. Selain itu, politik ala Nabi menjamin keamanan hidup, harta benda, & jaminan proteksi yg tidak akan ada satupun kejahatan yg menimpa umat kecuali cuma kebaikan.
Prof. Dr. Husain Munis menulis dalam bukunyaSejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW: Dari Dakwah Mekkah Hingga Piagam Madinah(1993), Sebaiknya kekuasaan otoriter kerajaan diganti dengan kekuasaan nurani. Nurani yg hidup & sehat yg mengatur manusia dalam setiap tindakannya. Nurani inilah yg mengatur masyarakat. Nurani inilah yg menjamin tegaknya umat yg luhur yg diatur oleh nuraninya yg Islami. Khalifah dalam hal ini hanyalah simbol bagi keadilan & jaminan kepada moralitas.
Al-Quran & Sunnah Nabi, dijadikan sebagai petunjuk & teladan bagi perpolitikan Islam yg berakhlak, membangun persaudaraan, kesetaraan, & tentu saja keadilan. Sementara kelompok Islam politik, mendistorsi politik Islam yg inklusif jadi destruktif. Maraknya intoleransi, berkecambahnya radikalisme, & bahkan munculnya banyak ekstremis atau teroris di berbagai wilayah yg menyalahpakai agama dengan hasratnya untuk menegakkan kekuasaan absolut.
Nabi ketika itu dapat saja menjadikan dirinya sebagai raja yg agung seperti Alexander Agung dari Iskandariyah, atau Cyrus The Great dari Persia. Namun bukan itu tujuan politik Nabi sehingga menciptakannya jadi orang nomor satu yg paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban dunia. Kepemimpinan & politik Nabi sama sekali tidak hendak membangun sebuah kerajaan ataupun negara tertentu, apalagi negara Islam.
Politik ala Nabi didasari nilai-nilai Qurani dengan etika sebagai basis kurikulum pendidikan utama politik Islam. Misi profetik Nabi Muhammad SAW dalam manuver politik, sejatinya adalah upaya menata kehidupan masyarakat jahiliyah kala itu. Yaitu bagaimana akhlak mulia yg melandasi masyarakat, yg mempersatukan dalam kacamata persaudaraan & kasih sayang umat manusia.
Politik Islam tidak cuma berdalih & meraih pamrih kekuasaan atau jadi seorang pejabat yg bergelimang harta. Pembangunan yg berkeadilan, yg dapat dinikmati seluruh umat itulah yg terpenting. Maka sudah benar yg dikatakan oleh Menteri Agama, Gus Yaqut Cholil Qoumas, bahwa politik Islam itu jadikan sebagai inspirasi, & bukanlah Islam politik yg menggambarkan agama cuma sebagai aspirasi. Artinya, risalah profetik & politik ala Nabi dijadikan sebagai rujukan utama & kekuatan untuk membangun negeri ini. Menjadikan umat yg ideal sebagaimana ajaran Islam.
Intoleransi, radikalisme, hingga ekstremisme & tipe kekerasan keagamaan, jadi masalah yg amat kompleks sekarang ini. Hal itu disebabkan salah satunya adalah para Islamis Politik yg cuma memiliki tujuan keduniawian. Faktor-faktor politik, ekonomi, & sosial jadi penyebab kekerasan hari ini masih saja terjadi di berbagai negara Islam.
Risalah akhlak, moralitas, & membangun kesalehan sosial dalam naungan perdamaian rupanya tidak begitu memikat bagi beberapa pemuka agama kita. Padahal hal itu yg jadi kebutuhan primer kita dalam konstelasi perpolitikan sekarang, tidak cuma di Indonesia, tetapi seluruh dunia Islam. Hari ini, diskursus politik Islam seperti memudar. Kebanyakan berbicara Islam politik yg bersifat praksis bertujuan meraih jabatan.
Singkatnya, mereka yg eksklusif, yg senantiasa berbicara politik kekuasaan dengan nada kaku, keras, & juga ekstrem adalah kelompok Islam politik, yg mencita-citakan sebuah kerajaan (kekhalifahan), atau membangun hegemoni & dominasi bukti diri primordial demi tercapainya kepentingan yg bersifat duniawi.
Sementara politik Islam, sebagaimana politik ala nabi yg inklusif. Yakni membangun pemerintahan yg merdeka (demokratis), mementingkan musyawarah dalam mencari solusi berbagai problematika umat, persaudaraan dalam persatuan untuk menggapai cita-cita bersama (kebhinekaan), tegaknya nilai-nilai etika mulia, & prinsip-prinsip keadilan sosial seperti yg sudah digariskan al-Quran. []
NB. Tulisan saya yg juga masuk dalam link berikut:https://www.kadrun.id/2021/01/28/politik-islam-dan-islam-politik/
Hari ini 09:14