yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
SEORANG teman tiba-tiba bertanya benarkah kampanye pilkada serentak sudah dilakukan? Jika sudah, ia kembali bertanya kenapa suasananya sepi? Tak ada sosialisasi apapun tentang para calon yang akan memimpin daerahnya nanti.
Suasana sepi ini serempak dirasakan di delapan daerah yang akan melaksanakan pilkada di Jawa Barat. Ke-8 daerah itu adalah Indramayu, Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Karawang, Sukabumi, dan Depok.
Dari namanya yang serentak seharusnya kata 'sepi' bisa diminimalisir karena hampir merata penyebaran pelaksanaan pilkada dari mulai Priangan Timur sampai Priangan Barat.
Deklarasi kampanye damai sudah dimulai hampir di semua daerah juga sebagai pertanda gong dimulainya adu simpati untuk menarik pemilik suara.
Namun pantauan Tribun di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada serentak ini, banyak warga yang tak tersentuh pemberitahuan.
Mereka kebanyakan bingung ketika ditanya siapa yang akan dicoblos pada 9 Desember nanti. Jangankan calon, adanya pencoblosan juga kebanyakan belum mengetahuinya.
Cara kampanye dengan sekadar menempel baliho, spanduk, pamflet, dan stiker serta mengibarkan bendera memang cara yang paling mudah dan murah. Namun cara itu sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu.
Sedikit sekali cara variatif yang lebih menggugah pendirian warga untuk tak acuh dalam meneliti setiap calon pemimpin mereka di daerahnya.
Munculnya era media sosial, semakin mempersempit tatap muka antara calon pemimpin dengan warga yang akan dipimpinnya.
Kampanye di media sosial dirasakan cukup untuk menjangkau mereka yang berada di pelosok dan tak sempat dikunjungi. Seakan tak mempedulikan apakah akun-akun itu sering dibuka warga atau tidak.
Lalu apakah warga yang dipelosok semuanya memiliki akun media sosial, hal ini juga seharusnya menjadi pertimbangan para calon pemimpin untuk giat lagi berkeliling ke daerah.
Mengingat dari catatan beberapa relawan yang fokus memperhatikan partisipasi pemilik suara untuk datang ke tempat pemungutan suara menunjukkan penurunan setiap tahunnya.
Ini tentu menjadi hal negatif bagi pelaksanaan demokrasi. Mengingat pemilihan calon pemimpin merupakan pesta demokrasi, pesta para pemilik suara. Namun kenyataannya sedikit sekali yang merasakan arti dari pesta itu sendiri.
Pemilik suara kebanyakan masih memilih hal yang lebih penting lainnya yang menunjang untuk kehidupan mereka sehari-hari, ketimbang pergi ke tempat pemungutan suara.
Dari data yang dihimpun sikap acuh warga ini hampir berada di angka 40 persen. Angka ini bisa bertambah jika langkah nyata untuk menarik pemilik suara ke bilik tempat pemungutan suara tak bisa dilakukan.
Bisa dibayangkan jika angka itu menyentuh setengah dari jumlah pemilik suara. Pemimpin yang terpilih nantinya berarti diacuhkan atau dicuekin hampir oleh setengah penduduk daerah tersebut, atau bahkan lebih buruk lagi alias angka yang tidak memilih lebih banyak dari yang memilih.
Dua bulan bukan waktu yang banyak untuk meraih pemilik suara dan mengubah sikap mereka dari yang acuh menjadi aktif memilih.
Beban berat ada di penyelenggara, namun kerjasama semua pihak sangat menentukan kualitas pemilihan calon pemimpin apakah diacuhkan atau diterima warga.
Suasana sepi ini serempak dirasakan di delapan daerah yang akan melaksanakan pilkada di Jawa Barat. Ke-8 daerah itu adalah Indramayu, Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Karawang, Sukabumi, dan Depok.
Dari namanya yang serentak seharusnya kata 'sepi' bisa diminimalisir karena hampir merata penyebaran pelaksanaan pilkada dari mulai Priangan Timur sampai Priangan Barat.
Deklarasi kampanye damai sudah dimulai hampir di semua daerah juga sebagai pertanda gong dimulainya adu simpati untuk menarik pemilik suara.
Namun pantauan Tribun di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada serentak ini, banyak warga yang tak tersentuh pemberitahuan.
Mereka kebanyakan bingung ketika ditanya siapa yang akan dicoblos pada 9 Desember nanti. Jangankan calon, adanya pencoblosan juga kebanyakan belum mengetahuinya.
Cara kampanye dengan sekadar menempel baliho, spanduk, pamflet, dan stiker serta mengibarkan bendera memang cara yang paling mudah dan murah. Namun cara itu sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu.
Sedikit sekali cara variatif yang lebih menggugah pendirian warga untuk tak acuh dalam meneliti setiap calon pemimpin mereka di daerahnya.
Munculnya era media sosial, semakin mempersempit tatap muka antara calon pemimpin dengan warga yang akan dipimpinnya.
Kampanye di media sosial dirasakan cukup untuk menjangkau mereka yang berada di pelosok dan tak sempat dikunjungi. Seakan tak mempedulikan apakah akun-akun itu sering dibuka warga atau tidak.
Lalu apakah warga yang dipelosok semuanya memiliki akun media sosial, hal ini juga seharusnya menjadi pertimbangan para calon pemimpin untuk giat lagi berkeliling ke daerah.
Mengingat dari catatan beberapa relawan yang fokus memperhatikan partisipasi pemilik suara untuk datang ke tempat pemungutan suara menunjukkan penurunan setiap tahunnya.
Ini tentu menjadi hal negatif bagi pelaksanaan demokrasi. Mengingat pemilihan calon pemimpin merupakan pesta demokrasi, pesta para pemilik suara. Namun kenyataannya sedikit sekali yang merasakan arti dari pesta itu sendiri.
Pemilik suara kebanyakan masih memilih hal yang lebih penting lainnya yang menunjang untuk kehidupan mereka sehari-hari, ketimbang pergi ke tempat pemungutan suara.
Dari data yang dihimpun sikap acuh warga ini hampir berada di angka 40 persen. Angka ini bisa bertambah jika langkah nyata untuk menarik pemilik suara ke bilik tempat pemungutan suara tak bisa dilakukan.
Bisa dibayangkan jika angka itu menyentuh setengah dari jumlah pemilik suara. Pemimpin yang terpilih nantinya berarti diacuhkan atau dicuekin hampir oleh setengah penduduk daerah tersebut, atau bahkan lebih buruk lagi alias angka yang tidak memilih lebih banyak dari yang memilih.
Dua bulan bukan waktu yang banyak untuk meraih pemilik suara dan mengubah sikap mereka dari yang acuh menjadi aktif memilih.
Beban berat ada di penyelenggara, namun kerjasama semua pihak sangat menentukan kualitas pemilihan calon pemimpin apakah diacuhkan atau diterima warga.