Tiopan1990
IndoForum Newbie E
- No. Urut
- 282834
- Sejak
- 28 Mar 2014
- Pesan
- 63
- Nilai reaksi
- 0
- Poin
- 6
Kelompok pemberontak terbesar di Pilipina, MILF, menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Manila, Kamis (27/3), untuk mengakhiri konflik terpanjang dan mematikan di salah satu negara Asia itu.
MILF berjanji untuk menyerahkan senjata dengan mendapat imbalan mendapat hak otonomi. Pemberontakan selama empat dasawarsa menewaskan puluhan ribu orang.
“Kesepakatan luas terkait Bangsa Moro merupakan kemenangan sempurna atas perjuangan kami,” kata pemimpin MILF Murad Ebrahim pada upacara penandatanganan.
“Dengan kesepakatan ini aspirasi Bangsa Moro dan komitmen pemerintah Pilipina untuk mengakui aspirasi itu sudah dinyatakan sah,” katanya.
Dengan perjanjian tersebut, MILF dan pemerintah berencana pembentukan wilayah otonomi selatan untuk minoritas Muslim Pilipina dengan pemimpin daerahnya akan dipilih pada pertengahan 2016.
“Apa yang ada di hadapan kita adalah satu jalan yang akan membawa pada perubahan tetap di Mindanao Muslim,” kata Aquino pada upacara tersebut, yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang.
Kawasan Bangsamoro akan meliputi sekitar 10 persen wilayah Pilipina. Kawasan tersebut didiami oleh mayoritas warga Muslim, meski ada juga beberapa kluster masyarakat non-Muslim.
Pemberontak Muslim telah berjuang sejak 1970 untuk meraih kemerdekaan atau otonomi di pulau wilayah selatan Pilipina, yang mereka anggap sebagai tanah leluhur, ketika para pedagang Arab mendarat di pulau itu pada abad ke-13.
Konflik itu menyebabkan jutaan orang di Mindanao yang kaya sumberdaya alam menjadi sangat miskin, akibat terus terjadinya pertempuran yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal.
Konflik dan kemiskinan juga menjadi lahan subur bagi kelompok ekstrimis seperti Abu Sayyaf dan militan garis keras lain untuk menjadikan Mindanao sebagai basis mereka.
MILF, yang oleh pihak militer diperkirakan memiliki 10 ribu pejuang, merupakan kelompok pemberontak terbesar di Mindanao, dan kesepakatan politis ini disambut dengan optimisme di selatan.
"Saya sangat gembira. Di depan semua kesulitan yang dialami orangtua kami, generasi mendatang berharap dan berdoa bagi perdamaian," kata Mona Rakman (42), ibu empat anak yang tinggal di dekat markas MILF.
Wilayah otonomi itu akan memiliki satuan polisi sendiri, parlemen lokal, dan wewenang untuk menarik pajak, sementara pemasukan dari sumberdaya alam yang melimpah di wilayah itu akan dibagi dengan pemerintah pusat.
Wilayah otonomi itu akan memiliki pemerintahan sekuler, bukan pemerintahan Islam. Pemerintah pusat akan memegang kendali atas pertahanan, kebijakan luar negeri, mata uang dan kewarganegaraan.
Menurut data statistik pemerintah, di Pilipina terdapat sekitar 10 juta Muslim, sekitar 10 persen dari populasi. Sebagian besar mereka tinggal di wilayah selatan Pilipina.
MILF berjanji untuk menyerahkan senjata dengan mendapat imbalan mendapat hak otonomi. Pemberontakan selama empat dasawarsa menewaskan puluhan ribu orang.
“Kesepakatan luas terkait Bangsa Moro merupakan kemenangan sempurna atas perjuangan kami,” kata pemimpin MILF Murad Ebrahim pada upacara penandatanganan.
“Dengan kesepakatan ini aspirasi Bangsa Moro dan komitmen pemerintah Pilipina untuk mengakui aspirasi itu sudah dinyatakan sah,” katanya.
Dengan perjanjian tersebut, MILF dan pemerintah berencana pembentukan wilayah otonomi selatan untuk minoritas Muslim Pilipina dengan pemimpin daerahnya akan dipilih pada pertengahan 2016.
“Apa yang ada di hadapan kita adalah satu jalan yang akan membawa pada perubahan tetap di Mindanao Muslim,” kata Aquino pada upacara tersebut, yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang.
Kawasan Bangsamoro akan meliputi sekitar 10 persen wilayah Pilipina. Kawasan tersebut didiami oleh mayoritas warga Muslim, meski ada juga beberapa kluster masyarakat non-Muslim.
Pemberontak Muslim telah berjuang sejak 1970 untuk meraih kemerdekaan atau otonomi di pulau wilayah selatan Pilipina, yang mereka anggap sebagai tanah leluhur, ketika para pedagang Arab mendarat di pulau itu pada abad ke-13.
Konflik itu menyebabkan jutaan orang di Mindanao yang kaya sumberdaya alam menjadi sangat miskin, akibat terus terjadinya pertempuran yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal.
Konflik dan kemiskinan juga menjadi lahan subur bagi kelompok ekstrimis seperti Abu Sayyaf dan militan garis keras lain untuk menjadikan Mindanao sebagai basis mereka.
MILF, yang oleh pihak militer diperkirakan memiliki 10 ribu pejuang, merupakan kelompok pemberontak terbesar di Mindanao, dan kesepakatan politis ini disambut dengan optimisme di selatan.
"Saya sangat gembira. Di depan semua kesulitan yang dialami orangtua kami, generasi mendatang berharap dan berdoa bagi perdamaian," kata Mona Rakman (42), ibu empat anak yang tinggal di dekat markas MILF.
Wilayah otonomi itu akan memiliki satuan polisi sendiri, parlemen lokal, dan wewenang untuk menarik pajak, sementara pemasukan dari sumberdaya alam yang melimpah di wilayah itu akan dibagi dengan pemerintah pusat.
Wilayah otonomi itu akan memiliki pemerintahan sekuler, bukan pemerintahan Islam. Pemerintah pusat akan memegang kendali atas pertahanan, kebijakan luar negeri, mata uang dan kewarganegaraan.
Menurut data statistik pemerintah, di Pilipina terdapat sekitar 10 juta Muslim, sekitar 10 persen dari populasi. Sebagian besar mereka tinggal di wilayah selatan Pilipina.
Terakhir disunting oleh moderator: