yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara terbuka meminta menteri yang berat ke partai untuk mengundurkan diri. Imbauan SBY itu disampaikan langsung di hadapan para menterinya saat membuka rapat paripurna di Istana Presiden, Kamis 19 Juli 2012 kemarin.
Para pentolan partai langsung menanggapi. Tidak terkecuali Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo. Partai oposisi ini menilai ultimatum itu sebagai ironi pemerintahan saat ini.
"Ironis memang. Tapi inilah kenyataan dan wajar presiden memperingatkan terbuka," kata Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis yang diterima media, Jumat 20 Juli 2012.
Pernyataan itu sekaligus menunjukkan ketidakpercayaan SBY pada pembantunya yang berasal dari partai politik. Sementara, para menteri yang juga pimpinan partai merasa wajar juga mementingkan kerja politik dan pencitraan untuk membesarkan partainya.
Presiden SBY, kata Tjahjo, terkesan tidak mau disalahkan sendiri jika pemerintahannya tidak optimal. Namun demikian, apakah masalahnya bisa tuntas hanya dengan sekadar peringatan secara terbuka saja?
"Langkah selanjutnya ditunggu. Dan Presiden harusnya sudah sadar kalau rekrutmen kabinetnya mayoritas dari parpol, ya inilah akhirnya," ucap Tjahjo.
"Kinerja buat rakyat juga akhirnya terbengkalai dan menjelang pemilu mulai meninggalkan (kerja) dan tidak mendengar arahan presiden lagi yang sudah dua periode jabatan," dia melanjutkan.
Tjahjo menilai pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa Presiden tidak bisa menerima kinerja para pembantunya yang dari partai politik. Para menteri tidak optimal melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing.
"Dan bisa juga dikatakan tidak bisa menerjemahkan dan melaksanakan instruksi-intruksinya baik langsung maupun dalam rapat kabinet yang sangat sering Presiden gelar," ujarnya.
Karena itu, Presiden dinilai wajar menegur dan memberi ultimatum kepada para menteri yang berasal dari partai politik. Apalagi, pemerintahan hanya menyisakan dua tahun lagi. Sehingga, di masa itu, para menteri yang berasal dari partai politik akan mementingkan partai dan berlomba-lomba meningkatkan citra politik.
"Membahayakan kalau kinerja menteri-menteri kabinetnya tidak bisa optimal bekerja untuk prioritas kepentingan negara, rakyat, dan cenderung berpikir bekerja untuk kepentingan partai dan citranya," ujar dia.
Para pentolan partai langsung menanggapi. Tidak terkecuali Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo. Partai oposisi ini menilai ultimatum itu sebagai ironi pemerintahan saat ini.
"Ironis memang. Tapi inilah kenyataan dan wajar presiden memperingatkan terbuka," kata Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis yang diterima media, Jumat 20 Juli 2012.
Pernyataan itu sekaligus menunjukkan ketidakpercayaan SBY pada pembantunya yang berasal dari partai politik. Sementara, para menteri yang juga pimpinan partai merasa wajar juga mementingkan kerja politik dan pencitraan untuk membesarkan partainya.
Presiden SBY, kata Tjahjo, terkesan tidak mau disalahkan sendiri jika pemerintahannya tidak optimal. Namun demikian, apakah masalahnya bisa tuntas hanya dengan sekadar peringatan secara terbuka saja?
"Langkah selanjutnya ditunggu. Dan Presiden harusnya sudah sadar kalau rekrutmen kabinetnya mayoritas dari parpol, ya inilah akhirnya," ucap Tjahjo.
"Kinerja buat rakyat juga akhirnya terbengkalai dan menjelang pemilu mulai meninggalkan (kerja) dan tidak mendengar arahan presiden lagi yang sudah dua periode jabatan," dia melanjutkan.
Tjahjo menilai pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa Presiden tidak bisa menerima kinerja para pembantunya yang dari partai politik. Para menteri tidak optimal melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing.
"Dan bisa juga dikatakan tidak bisa menerjemahkan dan melaksanakan instruksi-intruksinya baik langsung maupun dalam rapat kabinet yang sangat sering Presiden gelar," ujarnya.
Karena itu, Presiden dinilai wajar menegur dan memberi ultimatum kepada para menteri yang berasal dari partai politik. Apalagi, pemerintahan hanya menyisakan dua tahun lagi. Sehingga, di masa itu, para menteri yang berasal dari partai politik akan mementingkan partai dan berlomba-lomba meningkatkan citra politik.
"Membahayakan kalau kinerja menteri-menteri kabinetnya tidak bisa optimal bekerja untuk prioritas kepentingan negara, rakyat, dan cenderung berpikir bekerja untuk kepentingan partai dan citranya," ujar dia.