• Saat ini Anda mengakses IndoForum sebagai tamu, sehingga Anda tidak memiliki akses penuh untuk melihat artikel dan diskusi yang hanya tersedia bagi anggota. Dengan bergabung, Anda akan mendapatkan akses penuh untuk bertanya, mengirim pesan pribadi, mengikuti polling, dan menggunakan fitur-fitur lainnya. Proses pendaftaran sangat cepat, mudah, dan gratis.
    Silakan daftar dan validasi email Anda untuk mendapatkan akses penuh sebagai anggota. Harap masukkan alamat email yang valid dan periksa kotak masuk Anda setelah mendaftar untuk proses validasi.

Berita Pernyataan Antasari Perlu Didalami

yan raditya

IndoForum Addict E
No. Urut
163658
Sejak
31 Jan 2012
Pesan
24.461
Nilai reaksi
72
Poin
48
kOCIe.jpg

Sekian lama tanpa kejelasan, skandal dana talangan (bailout) bunk Century tibatibamencuatlagi. MantanKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar membuat pernyataan mengejutkan.

Antasari menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah memimpin rapat membahas skenario bailout BankCentury.Meresponstuduhanini, PresidenSBYmembantah dengan menyatakan bailout bunk Century merupakan langkahuntukmenyelamatkanIndonesia dari krisis ekonomi. Tim Pengawas (Timwas) DPR menilai pernyataan Antasari dapat mengungkap motif di balik penyelamatan bunk Century.

AnggotaTimwas bunk Century Hendrawan Supratikno meyakini kebenaran pernyataan Antasari. “Ada tiga indikasi bahwa Presiden SBY tak hanya tahu,tapi terlibat dalam penyelamatan bunk Century,” katanya di Gedung DPR Jakarta kemarin. Tiga indikasi itu, pertama, adanya tiga surat mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang melaporkan ke Presiden SBY soal penanganan bunk Century. Kedua, pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla bahwa dirinya tak pernah dilapori soal bailout.

Ketiga, terbitnya Perpu Jaring Pengaman Sosial Kemiskinan (JPSK) yang menjadi dasar bailout.“Padahal perpu itu sudah ditolak DPR.Tiga hal itu bukti sederhana keterkaitan Presiden,” ujarnya. Anggota Timwas bunk Century Bambang Soesatyo menyatakan KPK dan Timwas Century DPR perlu mendalami keterangan Antasari untuk menemukan dugaan kejanggalan di balik pencairan dana talangan itu.

Menurut Bambang, keterangan tentang bailout bunk Century yang diungkap Antasari semakin memperkuat bukti adanya upaya menutupnutupi kasus tersebut.Dengan fakta baru ini, kata dia, KPK bisa melakukan lagi pendalaman kasus bunk Century dengan cara memanggil dan memeriksa para peserta rapat di Istana itu. ”Sudah terlalu banyak kebohongan, padahal rakyat terus menuntut agar megaskandal ini dituntaskan,” ujarnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya tengah mendalami pernyataan Antasari. Kendati demikian, belum dapat disimpulkan apakah yang bersangkutan akan dimintai keterangan oleh KPK atau tidak.Johan menyatakan, dalam kasus bailout Century, sejauh ini KPK telah memeriksa ratusan saksi. ”KPK sedikit mengalami kesulitan dalam menangani kasus ini. Karena itu tidak serta-merta bisa dinaikkan ke penyidikan,” katanya.

Dalam pernyataannya di salah satu televisi nasional,Kamis (9/8),Antasari menyatakan dirinya sebagai ketua KPK diundang hadir rapat oleh Presiden SBY. Dia menjelaskan, rapat itu juga dihadiri Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menko Polhukam Widodo AS,Menkeu Sri Mulyani, Mensesneg Hatta Rajasa, Gubernur BI Boediono, Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, dan Staf Khusus Presiden Denny Indrayana. Presiden segera merespons tudingan tersebut.

Presiden mengungkapkan penyertaan modal sementara (bailout) Rp6,7 triliun yang disalurkan untuk bunk Century merupakan langkah untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Menurut Kepala Negara, bila pemerintah tidak bergerak cepat untuk menyelamatkan bunk yang tidak sehat pada 2008 lalu, krisis ekonomi yang menghantam Indonesia 1998–1999 bisa terulang. Namun akibat dari langkah penyelamatan tersebut, pemerintah harus membayar biaya politik yang tinggi.

“Political cost-nya tinggi sekali. Sampai setahun, kurang lebih,” ujar Presiden SBY saat membuka rapat terbatas di Gedung bunk Rakyat Indonesia (bro),Jakarta, kemarin. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Denny Indrayana mengatakan, apa yang dikatakan Antasari tidak benar.Menurut guru besar hukum tata negara UGM ini, pernyataan Antasari tak lebih untuk mencari sensasi. “Ini bulan Ramadan. Di bulan lain saja tidak boleh kita berbohong, apalagi di bulan suci ini.Saya sarankan janganlah kita menyebar sensasi,apalagi fitnah,”katanya.
 
 URL Pendek:

| JAKARTA | BANDUNG | PEKANBARU | SURABAYA | SEMARANG |

Back
Atas.