yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
[table="width: 300, class: grid, align: center"]
[tr]
[td]
[/td]
[/tr]
[/table]
Organisasi Papua Merdeka (OPM) diminta mengikuti langkah-langkah perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengedepankan dialog ketimbang angkat senjata dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
"Dengan mengakhiri perjuangan bersenjata menuju dialog, dipastikan kemelut di Papua akan teratasi dan membawa prospek perubahan mendasar sekaligus harapan lebih baik yang menguntungkan masyarakat Papua," kata Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Sabtu 30 Juni 2012.
Menurut Syahganda, meski berbeda dengan fenomena Aceh karena di Papua terdapat lebih seratus suku dan tidak menonjolkan tokoh utamanya. Namun, prakarsa dialog sangat diperlukan dengan inisiatif para tokoh Papua yang mampu mengakomodir kepentingan sejumlah elemen suku berikut aspirasi OPM.
Pemerintah pusat juga diharapkan mengedepankan gagasan dialog agar persoalan di Papua secepatnya berakhir. Karena itu perlu mengupayakan tokoh utama yang kredibel dan dipandang cekatan dalam menjembatani upaya dialog.
Jusuf Kalla dinilai pantas dipertimbangkan untuk memikul mandat dari pemerintah pusat. Terlebih pernah teruji menyukseskan perundingan dengan tokoh-tokoh GAM.
"Sebenarnya, tokoh lain seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarno Puteri, dan Surya Paloh pun tergolong layak sejauh pemerintah tidak melihatnya dari kacamata politis," katanya.
Apakah dialog memerlukan kehadiran pemantau internasional atau tidak? Hal itu sepenuhnya bergantung pada penilaian antara pemerintah pusat dan para tokoh Papua dalam menempatkan proporsi perundingan.
Seperti diketahui, jelang peringatan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka 1 Juli mendatang, aparat kepolisian mengaku telah meningkatkan status keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu pada posisi siaga I.
Status itu dikeluarkan sebagai bentuk antisipasi gangguan keamanan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan menciptakan kekacauan.
Kapolres Jayapura AKBP, Alfred Papare, di Papua mengatakan aparat kepolisian akan mendirikan sejumlah pos sementara di sejumlah tempat yang dianggap rawan. "Kami akan tempatkan sejumlah anggota di beberapa titik yang dianggap rawan," katanya.
[tr]
[td]
[/tr]
[/table]
Organisasi Papua Merdeka (OPM) diminta mengikuti langkah-langkah perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mengedepankan dialog ketimbang angkat senjata dalam menyelesaikan persoalan di Papua.
"Dengan mengakhiri perjuangan bersenjata menuju dialog, dipastikan kemelut di Papua akan teratasi dan membawa prospek perubahan mendasar sekaligus harapan lebih baik yang menguntungkan masyarakat Papua," kata Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Sabtu 30 Juni 2012.
Menurut Syahganda, meski berbeda dengan fenomena Aceh karena di Papua terdapat lebih seratus suku dan tidak menonjolkan tokoh utamanya. Namun, prakarsa dialog sangat diperlukan dengan inisiatif para tokoh Papua yang mampu mengakomodir kepentingan sejumlah elemen suku berikut aspirasi OPM.
Pemerintah pusat juga diharapkan mengedepankan gagasan dialog agar persoalan di Papua secepatnya berakhir. Karena itu perlu mengupayakan tokoh utama yang kredibel dan dipandang cekatan dalam menjembatani upaya dialog.
Jusuf Kalla dinilai pantas dipertimbangkan untuk memikul mandat dari pemerintah pusat. Terlebih pernah teruji menyukseskan perundingan dengan tokoh-tokoh GAM.
"Sebenarnya, tokoh lain seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarno Puteri, dan Surya Paloh pun tergolong layak sejauh pemerintah tidak melihatnya dari kacamata politis," katanya.
Apakah dialog memerlukan kehadiran pemantau internasional atau tidak? Hal itu sepenuhnya bergantung pada penilaian antara pemerintah pusat dan para tokoh Papua dalam menempatkan proporsi perundingan.
Seperti diketahui, jelang peringatan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka 1 Juli mendatang, aparat kepolisian mengaku telah meningkatkan status keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu pada posisi siaga I.
Status itu dikeluarkan sebagai bentuk antisipasi gangguan keamanan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan menciptakan kekacauan.
Kapolres Jayapura AKBP, Alfred Papare, di Papua mengatakan aparat kepolisian akan mendirikan sejumlah pos sementara di sejumlah tempat yang dianggap rawan. "Kami akan tempatkan sejumlah anggota di beberapa titik yang dianggap rawan," katanya.
