• Saat ini Anda mengakses IndoForum sebagai tamu, sehingga Anda tidak memiliki akses penuh untuk melihat artikel dan diskusi yang hanya tersedia bagi anggota. Dengan bergabung, Anda akan mendapatkan akses penuh untuk bertanya, mengirim pesan pribadi, mengikuti polling, dan menggunakan fitur-fitur lainnya. Proses pendaftaran sangat cepat, mudah, dan gratis.
    Silakan daftar dan validasi email Anda untuk mendapatkan akses penuh sebagai anggota. Harap masukkan alamat email yang valid dan periksa kotak masuk Anda setelah mendaftar untuk proses validasi.

Berita Pengusaha dan Buruh Kawasan Industri Berdamai

yan raditya

IndoForum Addict E
No. Urut
163658
Sejak
31 Jan 2012
Pesan
24.461
Nilai reaksi
72
Poin
48
hAtf.jpg
Seolah lelah dengan pertikaian yang terjadi, kalangan pelaku usaha dan pekerja di kawasan industri Cikarang, Bekasi, sepakat untuk berdamai. Hal itu tercapai usai ditandatanganinya Deklarasi Harmoni Industri Bekasi.

Dalam deklarasi yang diperoleh, Jumat, 9 November 2012, kalangan pengusaha diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi. Sementara itu, para pekerja diwakili lima unsur organisasi buruh seperti SPSI, FSPMI, SPN, GSPMII, dan KASBI.

Sementara itu, unsur pemerintah diwakili oleh Bupati Bekasi, Neneng H Yasin. Bahkan, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, turut menyaksikan penandatanganan deklarasi tersebut.

Deklarasi tersebut menyepakati lima poin yang diharapkan bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan sejahtera.

Poin penting dalam butir deklarasi tersebut adalah seluruh pihak sepakat untuk menjaga, melindungi, dan mengayomi keberadaan dan kesinambungan industri serta perusahaan.

Seluruh pihak juga sepakat untuk menciptakan hubungan kerja sama yang baik, saling menghormati dan menghargai serta bersinergi di antara para pelaku dan pemangku kepentingan dunia usaha.

Dalam hal terjadinya perbedaaan atau perselisihan ketenagakerjaan, seluruh pihak sepakat untuk menjunjung tinggi tradisi dan budaya musyawarah untuk mufakat serta mengembangkan dialog yang beretika dan berakhlak mulia.

Kepada pemerintah, deklarasi ini menuntut agar prinsip demokrasi dan good corporate governance bisa ditegakkan dengan melahirkan kepastian hukum dan kebijakan terpadu.
 
 URL Pendek:

| JAKARTA | BANDUNG | PEKANBARU | SURABAYA | SEMARANG |

Back
Atas.