Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Catatan: This feature may not be available in some browsers.
Saat ini Anda mengakses IndoForum sebagai tamu, sehingga Anda tidak memiliki akses penuh untuk melihat artikel dan diskusi yang hanya tersedia bagi anggota. Dengan bergabung, Anda akan mendapatkan akses penuh untuk bertanya, mengirim pesan pribadi, mengikuti polling, dan menggunakan fitur-fitur lainnya. Proses pendaftaran sangat cepat, mudah, dan gratis. Silakan daftar dan validasi email Anda untuk mendapatkan akses penuh sebagai anggota. Harap masukkan alamat email yang valid dan periksa kotak masuk Anda setelah mendaftar untuk proses validasi.
YOGYAKARTA - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) menilai pengebirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah didesain secara sistematis dan melibatkan "oknum" penguasa. Mereka mempunyai kekuatan besar yang dapat memengaruhi kebijakan (powerful) di lembaganya masing-masing.
"Misalnya, gagasan mengamputasi kewenangan KPK melalui perubahan undang-undang (UU) yang ada sekarang, namun akhirnya "melemah" karena terbentur tembok rakyat yang disuarakan tokoh kunci di luar birokrasi langsung," kata Ketua Umum Aptisi, Edy Suandi Hamid, di Yogyakarta, hari ini.
Lebih lanjut Edy mengatakan hal itu membuat urungnya kader penggagas amandemen untuk meneruskan langkahnya. Padahal, pada awalnya mereka sangat galak untuk mengamputasi peran KPK melalui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
