boy888
IndoForum Junior A
- No. Urut
- 9927
- Sejak
- 29 Des 2006
- Pesan
- 2.851
- Nilai reaksi
- 333
- Poin
- 83
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mensinyalir kualitas pengelolaan keuangan di daerah masih buruk dan memprihatinkan.
Hal ini tecermin dari banyaknya temuan BPK atas penyimpangan di daerah selama audit paruh kedua 2006. Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, buruknya pengelolaan keuangan di daerah akibat lambatnya pelaksanaan tiga paket undangundang bidang keuangan. Hal ini menyebabkan sistem akuntansi maupun pelaporan keuangan negara tidak seragam dan tidak konsisten di masing-masing daerah.
”Itu karena sistemnya tidak ada,” kata Anwar seusai penyampaian Hasil Pemeriksaan Semester II 2006 BPK kepada Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, kemarin. Masih ada komplikasi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat sehingga menyulitkan pemda mengelola keuangan.Anwar mencontohkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/ 2006 tentang pedoman teknis bagi pemda mengelola keuangan daerah tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).
”Tidak sejalan dengan SAP yang di-launch (dikeluarkan) Pak Jusuf Kalla (Wapres) dulu,”ujarnya. Anwar menjelaskan, tidak cukup tersedianya tenaga akuntansi untuk mengisi unit-unit akuntansi di bidang keuangan daerah membuat akuntabilitasnya dipertanyakan. Untuk kualitas pengelola keuangan daerah, Anwar menilai lebih buruk dibandingkan pemerintah pusat. ”Orang-orang yang tahu pembukuan di daerah itu nggak ada, itulah yang harus diatasi.
Padahal, di lain sisi, banyak sekali Bupati jadi doktor, ada pula yang profesor. Sebetulnya yang kita perlukan hanya D3 akuntansi,”ungkapnya. Anwar menyarankan agar pemda memaksimalkan lulusan perguruan tinggi jurusan akuntansi di perguruan tinggi yang ada di masing-masing daerah. Selanjutnya, menggunakan pegawai Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) sebagai staf akuntan.
Rawan Korupsi
Dalam kesempatan bertatap muka dengan ketua DPD Ginandjar Kartasasmita,Anwar meminta agar DPD mendorong pemda agar serius terhadap hasil audit untuk tujuan tertentu penggunaan APBD, hasil Hapsem II 2006. Salah satunya pengelolaan aset daerah yang tidak wajar sebesar Rp17,06 triliun di sembilan pemda, sehingga rawan dikorupsi. Aset itu dikelola tanpa bukti kepemilikan.
Hak atas tanah dan bangunan pun tidak jelas. Kini dalam penguasaan pihak lain, tidak tercatat sebagai inventaris daerah. Sementara pada audit serupa di 61 anggaran milik pemda, ditemukan sebesar Rp115,6 miliar pendapatan daerah yang bersumber dari pajak izin mendirikan bangunan menguap. Pada 59 pemda lain, BPK menemukan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp210,84 miliar.
Di lain sisi, akuntabilitas yang tidak jelas terhadap penggunaan anggaran daerah di 48 pemda berakibat akibat pada tekornya kas. Penggunaan langsung,tanpa melalui kas daerah, juga telah menyebabkan kerugian negara Rp255,58 miliar. Ini belum termasuk pemakaian yang tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi pemborosan sebesar Rp210,84 miliar di 59 pemda lain.
Anwar mengharapkan ada langka konkret agar temuan-temuan itu segera ditindaklanjuti pemda setempat.Soalnya hasil pantauan BPK terhadap tindak lanjut hasil audit masih sangat rendah. ”Bagaimana parahnya, coba lihatlah itu,”kata dia. Data pemantauan BPK menunjukkan, tindak lanjut hasil pemeriksaan pada 33 provinsi masih rendah. Sebanyak 22.090 temuan dengan nilai Rp192,50 triliun dan USD468,40 ribu, yang sudah ditindaklanjuti baru 7.390 temuan senilai Rp28,80 triliun.
Artinya, masih tersisa 14.700 temuan dengan nilai aset Rp163,69 triliun dan USD468,40 ribu yang belum jelas nasibnya. Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita berjanji menjadikan temuan-temuan BPK sebagai bahan untuk menyampaikan rekomendasi DPD dalam penyusunan RAPBN 2008.Di samping itu,DPD akan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses tindak lanjut.
”Semua ini akan kami jadikan sebagai masukan-masukan. Akan kami pelajari dan akan diteruskan dengan mitra kami di pemerintah pusat dan daerah,”kata dia. Namun, Ginandjar menilai sudah ada perbaikan dari pengelolaan keuangan di daerah dibanding tahun-tahun yang lalu. Dihubungi terpisah, Ketua Panita Ad Hoc IV DPD Eka Komariah mengatakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah belum baik,apalagi memadai. Namun, hal ini wajar mengingat daerah masih dalam masa transisi.”Apa yang dikatakan Pak Anwar itu benar, namun memang banyak hal yang perlu dilihat masalahnya apa,” kata dia.
Eka merujuk perubahan drastis dalam standar pengelolaan keuangan daerah yang harus merujuk Permendagri No 13/206. Menurut dia, anggaran berbasis kinerja yang saat ini diterapkan belum bisa diimbangi kapasitas pemda sehingga wajar saja di sana-sini ditemukan kesalahan karena masalah administrasi. ”Karena itu, Depdagri dan Depkeu harus terus menyosialisasikan hal itu agar bisa dengan cepat dilakukan oleh pemda,” kata dia. (muhammad ma’ruf)
Hal ini tecermin dari banyaknya temuan BPK atas penyimpangan di daerah selama audit paruh kedua 2006. Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, buruknya pengelolaan keuangan di daerah akibat lambatnya pelaksanaan tiga paket undangundang bidang keuangan. Hal ini menyebabkan sistem akuntansi maupun pelaporan keuangan negara tidak seragam dan tidak konsisten di masing-masing daerah.
”Itu karena sistemnya tidak ada,” kata Anwar seusai penyampaian Hasil Pemeriksaan Semester II 2006 BPK kepada Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, kemarin. Masih ada komplikasi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat sehingga menyulitkan pemda mengelola keuangan.Anwar mencontohkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/ 2006 tentang pedoman teknis bagi pemda mengelola keuangan daerah tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).
”Tidak sejalan dengan SAP yang di-launch (dikeluarkan) Pak Jusuf Kalla (Wapres) dulu,”ujarnya. Anwar menjelaskan, tidak cukup tersedianya tenaga akuntansi untuk mengisi unit-unit akuntansi di bidang keuangan daerah membuat akuntabilitasnya dipertanyakan. Untuk kualitas pengelola keuangan daerah, Anwar menilai lebih buruk dibandingkan pemerintah pusat. ”Orang-orang yang tahu pembukuan di daerah itu nggak ada, itulah yang harus diatasi.
Padahal, di lain sisi, banyak sekali Bupati jadi doktor, ada pula yang profesor. Sebetulnya yang kita perlukan hanya D3 akuntansi,”ungkapnya. Anwar menyarankan agar pemda memaksimalkan lulusan perguruan tinggi jurusan akuntansi di perguruan tinggi yang ada di masing-masing daerah. Selanjutnya, menggunakan pegawai Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) sebagai staf akuntan.
Rawan Korupsi
Dalam kesempatan bertatap muka dengan ketua DPD Ginandjar Kartasasmita,Anwar meminta agar DPD mendorong pemda agar serius terhadap hasil audit untuk tujuan tertentu penggunaan APBD, hasil Hapsem II 2006. Salah satunya pengelolaan aset daerah yang tidak wajar sebesar Rp17,06 triliun di sembilan pemda, sehingga rawan dikorupsi. Aset itu dikelola tanpa bukti kepemilikan.
Hak atas tanah dan bangunan pun tidak jelas. Kini dalam penguasaan pihak lain, tidak tercatat sebagai inventaris daerah. Sementara pada audit serupa di 61 anggaran milik pemda, ditemukan sebesar Rp115,6 miliar pendapatan daerah yang bersumber dari pajak izin mendirikan bangunan menguap. Pada 59 pemda lain, BPK menemukan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp210,84 miliar.
Di lain sisi, akuntabilitas yang tidak jelas terhadap penggunaan anggaran daerah di 48 pemda berakibat akibat pada tekornya kas. Penggunaan langsung,tanpa melalui kas daerah, juga telah menyebabkan kerugian negara Rp255,58 miliar. Ini belum termasuk pemakaian yang tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi pemborosan sebesar Rp210,84 miliar di 59 pemda lain.
Anwar mengharapkan ada langka konkret agar temuan-temuan itu segera ditindaklanjuti pemda setempat.Soalnya hasil pantauan BPK terhadap tindak lanjut hasil audit masih sangat rendah. ”Bagaimana parahnya, coba lihatlah itu,”kata dia. Data pemantauan BPK menunjukkan, tindak lanjut hasil pemeriksaan pada 33 provinsi masih rendah. Sebanyak 22.090 temuan dengan nilai Rp192,50 triliun dan USD468,40 ribu, yang sudah ditindaklanjuti baru 7.390 temuan senilai Rp28,80 triliun.
Artinya, masih tersisa 14.700 temuan dengan nilai aset Rp163,69 triliun dan USD468,40 ribu yang belum jelas nasibnya. Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita berjanji menjadikan temuan-temuan BPK sebagai bahan untuk menyampaikan rekomendasi DPD dalam penyusunan RAPBN 2008.Di samping itu,DPD akan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses tindak lanjut.
”Semua ini akan kami jadikan sebagai masukan-masukan. Akan kami pelajari dan akan diteruskan dengan mitra kami di pemerintah pusat dan daerah,”kata dia. Namun, Ginandjar menilai sudah ada perbaikan dari pengelolaan keuangan di daerah dibanding tahun-tahun yang lalu. Dihubungi terpisah, Ketua Panita Ad Hoc IV DPD Eka Komariah mengatakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah belum baik,apalagi memadai. Namun, hal ini wajar mengingat daerah masih dalam masa transisi.”Apa yang dikatakan Pak Anwar itu benar, namun memang banyak hal yang perlu dilihat masalahnya apa,” kata dia.
Eka merujuk perubahan drastis dalam standar pengelolaan keuangan daerah yang harus merujuk Permendagri No 13/206. Menurut dia, anggaran berbasis kinerja yang saat ini diterapkan belum bisa diimbangi kapasitas pemda sehingga wajar saja di sana-sini ditemukan kesalahan karena masalah administrasi. ”Karena itu, Depdagri dan Depkeu harus terus menyosialisasikan hal itu agar bisa dengan cepat dilakukan oleh pemda,” kata dia. (muhammad ma’ruf)
