Pendaftaran Lelang Jabatan Resmi Dimulai Hari Ini

[yan raditya]

Sistem seleksi dan promosi terbuka, atau lebih dikenal dengan sebutan lelang jabatan bakal dimulai hari ini. Pemerintah Provinsi DKI akan membuka slot pendaftaran melalui sistem online.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga menjelaskan, semua pegawai negeri sipil DKI yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan dirinya melalui laman bkddki.jakarta.go.id. Secara resmi, aplikasi pendaftaran dapat diakses melalui laman tersebut mulai pukul 10.00 WIB, Senin (8/4/2013).

"Enggak pakai acara seremoni, pokoknya jam 10.00 langsung on. Semua pakai sistem online," kata Made, kepada Kompas.com, Minggu (7/4/2013) malam.

Sebagai informasi, waktu pendaftaran dibuka non-stop mulai 8-22 April 2013. Proses lelangnya akan melewati beberapa tahap selama dua bulan. Kandidat yang lolos rencananya akan dilantik pada 21 Juni 2013. Untuk tahap awal, lelang jabatan akan menyasar kekosongan pejabat di tingkat lurah dan camat.

Dari catatan Pemerintah Provinsi DKI, saat ini ada sekitar 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong. Selanjutnya sistem ini bakal menyasar sampai ke level wali kota serta bupati. Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan. Termasuk semua PNS fungsional dan struktural (kecuali dokter dan guru) Pemprov DKI yang jumlahnya mencapai 44.970 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, untuk jabatan lurah, seorang PNS harus masuk dalam golongan terendah III b, tertinggi III d, dan eselon IV A. Untuk jabatan camat, PNS harus masuk golongan terendah III d dan tertinggi IV B dengan pendidikan minimum sarjana S-1.

Selain itu, lurah dan camat yang saat ini masih aktif menjabat juga diperbolehkan untuk mengikuti lelang jabatan dan menjadi prioritas dengan diberi nilai tambahan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjamin sistem ini dapat berjalan bersih dengan menggandeng Mabes Polri dan akademisi. Jokowi sengaja menggulirkan sistem ini untuk mendapatkan pejabat yang berkompeten secara manajerial, menguasai masalah dan lapangan, serta memiliki semangat melayani rakyat.