Pemkot akan Kaji Kelayakan Kirab

[yan raditya]

Gelombang kritik yang mewarnai pelaksanaan karnaval atau kirab mulai direspons Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Solo. Disbudpar berencana mengoptimalkan tim survei untuk mengkaji kelayakan kirab dalam agenda budaya Pemkot.

Kabid Promosi Disbudpar, Budi Sartono, dalam diskusi di Rumah Makan (RM) Ramayana, Senin (25/11/2013), mengatakan terus mengevaluasi kirab yang digelar Pemkot selama ini. Pihaknya tak menampik ada sisi negatif dalam pergelaran tersebut.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) menilai kirab di jalan protokol sangat merugikan dari sisi lalu lintas dan ekonomi. “Kami berjanji lebih selektif ke depan. Hanya acara yang memiliki konsep yang jelas yang bakal dikirab,” ujarnya.

Budi mengakui apresiasi masyarakat terhadap kirab lambat laun makin menurun. Hal itu ditengarai lantaran makin jenuhnya warga dengan acara kirab. Tahun ini, setidaknya ada tujuh agenda kota yang diwarnai karnaval. “Ibaratnya sekarang apa-apa dikirabkan, jadinya latah. Apreasi warga pun menurun karena minim pembaruan,” tuturnya.

Pihaknya berupaya mengoptimalkan tim survei untuk mengukur sejauh mana manfaat kirab bagi kota dan masyarakat. Sejumlah aspek seperti sosial, ekonomi hingga lalu lintas bakal menjadi fokus utama tim dalam menggelar kajian. Selain itu, dia akan melibatkan lebih unsur budayawan dan stakeholder pariwisata dalam pembuatan kebijakan. “Pengampu kegiatan pun juga harus punya track record bagus.”

Menurut Budi, survei ilmiah tersebut telah digunakan dalam penyusunan kalender acara 2014. Dari kajian, pihaknya memutuskan hanya menggelar tiga kirab pada tahun depan. Event tersebut yakni Kirab Sura, Solo Carnaval, dan Solo Batik Carnival (SBC).

“Hanya tiga acara dari 20 agenda Pemkot yang dikirabkan. Itupun SBC masih dikaji kelayakannya kirab di Jl. Slamet Riyadi. Untuk menghindari kemacetan, mungkin kami akan memindahkannya ke Stadion Manahan.”

Kepala Dishubkominfo, Yosca Herman Soedrajad, menilai Jl. Slamet Riyadi sebagai pusat kegiatan ekonomi harusnya sama sekali tidak disentuh kirab. Pasalnya, ongkos sosial, ekonomi hingga lalulintas agenda tersebut sangat besar.

“Kalau kebijakannya untuk branding, kami rasa kirab sudah efektif. Apalagi yang di jalan-jalan utama. Harusnya kirab menitikberatkan kualitasnya, bukan panjang pendek rute atau lokasi acara digelar,” tandas Yosca.