Berita Pemerintah Cabut Subsidi BBM Untuk Roda 2

[byakuya]

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menilai rencana pemerintah melakukan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi terhadap kendaran roda dua bisa sangat berisiko.
"Jika terhadap kendaraan roda dua diberlakukan harga BBM (bahan bakar minyak) non-subsisi maka bisa muncul pasar gelap," kata Pramono Anung menjawab pertanyaan pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/5).

Pramono mengatakan, pasar gelap bisa muncul jika terjadi disparitas harga yang cukup tinggi antara harga BBM non-subsidi dengan harga BBM bersubsidi. Dalam kondisi tersebut akan ada pihak-pihak yang menawarkan harga BBM lebih rendah karena berasal dari BBM bersubsidi.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini mempertanyakan sikap pemerintah yang akan memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua mulai 2 Agustus mendatang.

Ia menilai alasan cadangan minyak yang kian menipis yang digunakan pemerintah menghapus subsidi BBM untuk kendaraan roda dua kurang tepat. Guna mengatasi cadangan minyak yang semakin menipis, kata dia, hendaknya pemerintah membuat solusi jangka panjang dan tetap melindungi masyarakat kelas bawah.

"Solusi tersebut hendaknya dengan sistem transportasi yang lebih baik bagi masyarakat, yakni memprioritaskan moda transportasi umum," katanya. Dengan memperbaiki sistem transpotasi, kata dia, maka dalam jangka panjang masyarakat bisa beralih ke moda transportasi umum dan tidak terbebani dengan BBM non-subsidi.

Bila pemerintah membuat kebijakan melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi,kata dia masyarakat kelas bawah yang seharusnya dilindungi.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan ketegasannya untuk menolak wacana pencabutan subsidi BBM bagi kendaraan roda dua. Subsidi BBM itu dinilainya akan makin melukai hati rakyat. “Masyarakat yang menggunakan sepeda motor adalah masyarakat perekonomian menengah ke bawah. Jika wacana ini diterapkan, maka akan melukai hati rakyat dan membuat negeri ini,” kata Wakil Ketua DPR dari fraksi PAN, Taufik Kurniawan.

Menurutnya, wacana yang dimunculkan oleh Kementrian ESDM itu harus ditolak. Agar tidak makin menimbulkan gejolak di masyarakat. ”Seharusnya mereka yang memunculkan wacana ini memperhatikan warga yang ada di pelosok desa. Karena di Pulau Jawa sendiri masih banyak warga yang menggunakan sepeda motor sebagai transportasi massal,”ucapnya.

Taufik Kurniawan menganggap wacana tersebut seperti mendengar petir di siang bolong. Pasalnya, DPR selaku lembaga legislatif tidak pernah mendengar rencana tersebut secara langsung. ”Saya taunya dari media. Dan ini cukup menyakitkan,” tandas Sekjen PAN ini.

Jika memang pemerintah ingin menerapkan pelarangan pemakaian bensin subsidi atau premium untuk kenderaan bermotor, maka Taufik menganjurkan jika memang taraf hidup masyarakat sudah lebih baik. ”Untuk saat ini, wacana tersebut tidak layak diterapkan. Dan saya menganggapnya sebagai program yang menghayal atau masih di awang-awang,” tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN lainnya, Chandra Tirta Wijaya, juga menyatakan tak setuju jika nanti ada penerapan larangan bagi sepeda motor menggunakan BBM bersubsidi, dalam hal ini premium. ”Kalau untuk sepeda motor tak setuju. Apalagi, yang menggunakan motor itu kan rata-rata yang tidak mampu,” ujar Chandra.

Meski demikian, Chandra memahami subsidi BBM sangat menggerus APBN. Namun, yang tidak boleh dilupakan adalah masih banyaknya pencurian atau penyelundupan BBM bersubsidi ke dunia industri. “Kita masih mendengar ada kapal-kapal yang ditangkap karena menyelundupkan BBM bersubsidi,” kata Chandra.
Anggota DPR daerah pemilihan Jawa Barat X ini juga berharap, ke depan ada kebijakan yang komprehensif dalam hal pengaturan subsidi BBM. “Jadi, kalau buat kebijakan itu jangan tambal sulam. Hari ini diterapkan, besok dicabut,” pungkas Chandra

 

[Nemesis]

sebenernya yg lebih boros bensin, motor atau mobil ??

 

[~Blitz~]

Mentang² jumlah motor udah terlalu banyak, diambil ke motor aja ..........

Balik²nya ke prinsip ekonomi juga.

Padahal kalau sempat terjadi rusuh karena BBM lagi. Biayanya bakal leih besar. mengingat pemakai motor kebanyakan kan orang biasa. Coba aja hitung Tukang Ojek ada berapa % dari pengguna motor. Sepertinya cukup signifikan juga jumlahnya. /hmm

 

[MasterOfAlchemy]

jelas nantinya ini mengarah ke sistem ekonomi liberal/kapitalisme yg menguntungkan kaum kapitalis krn dapet laba yg lebih sekaligus bisa memakai bensin murah

 

[meike]

naik sepeda aja yuk

 

[cimohai]

Ini membuka lahan bagi pengusaha asing untuk membawa minyaknya ke bumi ibu pertiwi, ingat petronas dan shell telah menginjakkan kakinya di Indonesia (yang katanya sih harga dan kualitas bersaing) dengan modal yang sangat kuat...

Jadi pertanyaanya adalah, Inginkah kita sebagai bangsa Indonesia untuk dijajah oleh bangsa asing lagi, lagi dan lagi...??? dan tanyakan akibatnya oleh siapa??