yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Pemerintah akan merevisi asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Mengingat, ekonomi hanya tumbuh sebesar 5,21 persen pada triwulan I, jauh dari asumsi yang ditetapkan pemerintah dalam APBN sebesar 6 persen.
Menteri Keuangan, M Chatib Basri, Jumat 9 Mei 2014, mengungkapkan bahwa target pemerintah tersebut sudah tidak realistis dengan kondisi saat ini. Bahkan, target pesimistis pemerintah di kisaran 5,5 -5,8 persen.
"Kalau ditanya itu bakal revisi, iya akan refisi. Kalau 5,8 persen itu pasti tidak mungkin, karena per triwulan itu harus di atas enam," ungkapnya.
bunk Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014, menjadi 5,1 - 5,5 persen dari sebelumnya, 5,5 - 5,9 persen.
Pemerintah lanjut Chatib, mengungkapkan belum bisa memasitikan berapa angka revisinya. Sebab, saat ini, masih dibahas untuk nantinya disampaikan dalam APBN-P 2014. "Kami akan lihat apa range-nya itu,' ujarnya.
Implikasi dari perlambatan ekonomi itu, Chatib menjelaskan, meskipun angka kemiskinan, diperkirakan tidak akan bertambah karena stabilitas harga terjaga saat ini. Dalam jangka pendek, peningkatan angka pengangguran dapat terjadi.
Meskipun demikian, dirinya optimistis investasi yang masuk dan penciptaan lapangan pekerjaan dapat mampu meredam risiko bertambahnya pengangguran di Indonesia.
Dari sisi APBN, lanjut Chatib, dengan perlambatan tersebut, target penerimaan pajak juga harus ikut direvisi. Hal itu juga akan berimplikasi pada belanja pemerintah yang mau tidak mau harus dipangkas.
Selain itu, defisit anggaran yang ditetapkan juga bisa tertekan. Namun, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaganya di angka 2,5 persen, di bawah batas defisit yang ditetapkan dalam undang-undang sebesar 3 persen.
Chatib menegaskan, langkah paling efektif untuk memangkas belanja pemerintah adalah memangkas anggaran subsidi, khususnya bahan bakar Minyak (BBM). Hal tersebut, dilakukan dengan menaikan harga BBM bersubsidi.
Namun, hal itu tidak bisa dilakukan, mengingat pada tahun politik itu permasalahan waktu yang pas harus benar-benar diperhitungkan dengan matang. Jangan sampai malah mengganggu stabilitas ekonomi ke depannya.
"Kalau mau melakukan penyesuaian, kan mesti ada kompensasi. Kalau bicara kompensasi kan, itu nanti isu money politic," tegasnya.
Sambut baik BI Rate
Sementara itu, Chatib Basri juga menyambut baik dipertahankannya suku bunga acuan bunk Indonseia (BI Rate) sebesar 7,5 persen. Menurutnya, hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Dia menegaskan bahwa perekonomian melambat saat ini bukan karena kebijakan pengetatan moneter BI, melainkan karena perlambatan ekspor yang signifikan pada triwulan I.
Penurunan tersebut, khususnya akibat aturan pelarangan aturan ekspor mineral mentah yang di desain pemerintah sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang minerba. "Kemarin, ketika BI mempertahankan rate-nya, saya welcome kebijakan itu. Memang ada harga yang harus dibayar dari kebijakan," ujarnya.
Kebijakan BI tersebut, menurut Chatib, juga sejalan dengan perkembangan global, khususnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Negara Saman Sam tersebut diperkirakan pemulihannya akan lebih cepat.
Sehingga, diperkirakan suku bunga jangka panjang surat utang AS akan ditingkatkan pada 2015 nanti. Dibarengi dengan berakhirnya stimulus modal AS yang tersebar di seluruh dunia.
Hal tersebut, kata Chatib, harus diantisipasi pemerintah dan bunk Indonesia. "Makanya keputusan BI mempertahankan interest rate-nya ke depan itu merupakan hal yang tepat," tambahnya.
Menteri Keuangan, M Chatib Basri, Jumat 9 Mei 2014, mengungkapkan bahwa target pemerintah tersebut sudah tidak realistis dengan kondisi saat ini. Bahkan, target pesimistis pemerintah di kisaran 5,5 -5,8 persen.
"Kalau ditanya itu bakal revisi, iya akan refisi. Kalau 5,8 persen itu pasti tidak mungkin, karena per triwulan itu harus di atas enam," ungkapnya.
bunk Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014, menjadi 5,1 - 5,5 persen dari sebelumnya, 5,5 - 5,9 persen.
Pemerintah lanjut Chatib, mengungkapkan belum bisa memasitikan berapa angka revisinya. Sebab, saat ini, masih dibahas untuk nantinya disampaikan dalam APBN-P 2014. "Kami akan lihat apa range-nya itu,' ujarnya.
Implikasi dari perlambatan ekonomi itu, Chatib menjelaskan, meskipun angka kemiskinan, diperkirakan tidak akan bertambah karena stabilitas harga terjaga saat ini. Dalam jangka pendek, peningkatan angka pengangguran dapat terjadi.
Meskipun demikian, dirinya optimistis investasi yang masuk dan penciptaan lapangan pekerjaan dapat mampu meredam risiko bertambahnya pengangguran di Indonesia.
Dari sisi APBN, lanjut Chatib, dengan perlambatan tersebut, target penerimaan pajak juga harus ikut direvisi. Hal itu juga akan berimplikasi pada belanja pemerintah yang mau tidak mau harus dipangkas.
Selain itu, defisit anggaran yang ditetapkan juga bisa tertekan. Namun, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaganya di angka 2,5 persen, di bawah batas defisit yang ditetapkan dalam undang-undang sebesar 3 persen.
Chatib menegaskan, langkah paling efektif untuk memangkas belanja pemerintah adalah memangkas anggaran subsidi, khususnya bahan bakar Minyak (BBM). Hal tersebut, dilakukan dengan menaikan harga BBM bersubsidi.
Namun, hal itu tidak bisa dilakukan, mengingat pada tahun politik itu permasalahan waktu yang pas harus benar-benar diperhitungkan dengan matang. Jangan sampai malah mengganggu stabilitas ekonomi ke depannya.
"Kalau mau melakukan penyesuaian, kan mesti ada kompensasi. Kalau bicara kompensasi kan, itu nanti isu money politic," tegasnya.
Sambut baik BI Rate
Sementara itu, Chatib Basri juga menyambut baik dipertahankannya suku bunga acuan bunk Indonseia (BI Rate) sebesar 7,5 persen. Menurutnya, hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Dia menegaskan bahwa perekonomian melambat saat ini bukan karena kebijakan pengetatan moneter BI, melainkan karena perlambatan ekspor yang signifikan pada triwulan I.
Penurunan tersebut, khususnya akibat aturan pelarangan aturan ekspor mineral mentah yang di desain pemerintah sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang minerba. "Kemarin, ketika BI mempertahankan rate-nya, saya welcome kebijakan itu. Memang ada harga yang harus dibayar dari kebijakan," ujarnya.
Kebijakan BI tersebut, menurut Chatib, juga sejalan dengan perkembangan global, khususnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Negara Saman Sam tersebut diperkirakan pemulihannya akan lebih cepat.
Sehingga, diperkirakan suku bunga jangka panjang surat utang AS akan ditingkatkan pada 2015 nanti. Dibarengi dengan berakhirnya stimulus modal AS yang tersebar di seluruh dunia.
Hal tersebut, kata Chatib, harus diantisipasi pemerintah dan bunk Indonesia. "Makanya keputusan BI mempertahankan interest rate-nya ke depan itu merupakan hal yang tepat," tambahnya.