yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Pemerintah berencana menaikkan tarif dasar lisrik (TDL) untuk golongan tertentu dalam waktu dekat. Kenaikan tarif listrik dipilih karena lebih memungkinkan diterapkan tahun ini ketimbang kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Tarif yang akan dinaikkan adalah untuk masyarakat pengguna listrik 1.300 watt ke atas. Mereka dianggap sudah relatif mampu dibandingkan masyarakat yang menggunakan listrik 450-900 watt.
“Kami menyadari ada masyarakat yang belum mampu. Maka pemerintah punya tekad untuk melindungi sehingga untuk mereka (tarif listrik) tidak naik. Tapi yang 1.300 watt ke atas sudah relatif mampu. Untuk pengguna 6.000 watt kan sudah naik,” ujar Menteri ESDM Jero Wacik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 3 Juni 2014.
Soal rencana kenaikan tarif listrik itu akan dibahas lebih lanjut di Komisi VII Bidang Energi DPR, untuk ditetapkan dan dimasukkan ke APBN-Perubahan 2014.
“Makin kecil wattnya makin sedikit naiknya, makin gede wattnya makin banyak naiknya. Keadilan harus sama,” kata Wacik.
Tutup kebocoran subsidi energi
Dalam rancangan APBN-P 2014, total tambahan subsidi energi untuk BBM dan listrik sekitar Rp110 trilun. Menaikkan TDL dapat menghemat anggaran subsidi listrik sebesar Rp8 triliun sekaligus memangkas anggaran pemerintah menjadi Rp100 triliun.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, penghematan itu hasil dari kenaikan tarif beberapa golongan pengguna listrik. “Kalau tarif listrik golongan 1-3 dan 1-4 semua dinaikkan, dapat hemat Rp4,78 triliun. Kalau yang 1.300 watt dinaikkan, akan dapat Rp1,8 triliun ditambah yang kecil-kecil itu Rp 1,7 triliun,” kata dia.
Sementara penghematan dari diturunkannya kuota BBM bersubsidi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter yang rencananya akan ditetapkan dalam APBN-P 2014 diperkirakan sebesar Rp 7 triliun.
Dengan upaya-upaya tersebut, ujar Chatib, pemerintah mampu menghemat Rp15 triliun. Jumlah itu jika digabungkan dengan penghematan belanja pemerintah diharapkan dapat menutup kebocoran subsidi BBM.
Dengan demikian defisit anggaran pemerintah tahun ini dapat dijaga di bawah 3 persen atau sebesar 2,5 persen terhadap PDB hingga tahun anggaran 2014 berakhir.
Tarif yang akan dinaikkan adalah untuk masyarakat pengguna listrik 1.300 watt ke atas. Mereka dianggap sudah relatif mampu dibandingkan masyarakat yang menggunakan listrik 450-900 watt.
“Kami menyadari ada masyarakat yang belum mampu. Maka pemerintah punya tekad untuk melindungi sehingga untuk mereka (tarif listrik) tidak naik. Tapi yang 1.300 watt ke atas sudah relatif mampu. Untuk pengguna 6.000 watt kan sudah naik,” ujar Menteri ESDM Jero Wacik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 3 Juni 2014.
Soal rencana kenaikan tarif listrik itu akan dibahas lebih lanjut di Komisi VII Bidang Energi DPR, untuk ditetapkan dan dimasukkan ke APBN-Perubahan 2014.
“Makin kecil wattnya makin sedikit naiknya, makin gede wattnya makin banyak naiknya. Keadilan harus sama,” kata Wacik.
Tutup kebocoran subsidi energi
Dalam rancangan APBN-P 2014, total tambahan subsidi energi untuk BBM dan listrik sekitar Rp110 trilun. Menaikkan TDL dapat menghemat anggaran subsidi listrik sebesar Rp8 triliun sekaligus memangkas anggaran pemerintah menjadi Rp100 triliun.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, penghematan itu hasil dari kenaikan tarif beberapa golongan pengguna listrik. “Kalau tarif listrik golongan 1-3 dan 1-4 semua dinaikkan, dapat hemat Rp4,78 triliun. Kalau yang 1.300 watt dinaikkan, akan dapat Rp1,8 triliun ditambah yang kecil-kecil itu Rp 1,7 triliun,” kata dia.
Sementara penghematan dari diturunkannya kuota BBM bersubsidi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter yang rencananya akan ditetapkan dalam APBN-P 2014 diperkirakan sebesar Rp 7 triliun.
Dengan upaya-upaya tersebut, ujar Chatib, pemerintah mampu menghemat Rp15 triliun. Jumlah itu jika digabungkan dengan penghematan belanja pemerintah diharapkan dapat menutup kebocoran subsidi BBM.
Dengan demikian defisit anggaran pemerintah tahun ini dapat dijaga di bawah 3 persen atau sebesar 2,5 persen terhadap PDB hingga tahun anggaran 2014 berakhir.