Berita Parpol Bikin Pusing Pelaksanaan Pilkada

[hendladi]

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik dinilai sebagai salah satu persoalan dominan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 di Indonesia. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengungkapkan hal ini dalam rapat evaluasi kinerja KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Komisi II DPR RI, Senin (14/2/2011).

"Dalam tahap pelaksanaan Pilkada, persoalan paling menonjol terjadi pada setiap tahap pencalonan. Faktor paling krusial berkaitan dengan dukungan partai politik dalam pencalonan. Masalahnya adalah adanya kesengajaan dari pengurus partai politik setempat yang memberikan dukungan ganda partai politik," ungkapnya.

Ia kemudian menjelaskan kesengajaan pengurus parpol setempat ini berseberangan dengan sikap kepengurusan parpol di tingkat pusat. Secara tiba-tiba-tiba, pengurus parpol di tingkat pusat melakukan pemecatan kepengurusan di daerah. Akibatnya, mengganggu pencalonan dan menimbulkan konflik di daerah.

"Pada posisi ini, KPU sebagai penyelenggara Pilkada sering dijadikan 'keranjang sampah' untuk memilah masalah yang bersumber dari konflik partai politik," tambahnya.

Persoalan lain yang kerap terjadi di tahap pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh pasangan calon serta parpol pendukung adalah politik uang atau yang biasa disebut 'serangan fajar' pada hari-H.

Tanpa menyebutkan secara rinci daerah-daerah yang menunjukkan indikasi tersebut, Hafiz mengatakan ini kerap terjadi. Sementara itu, menurut dia, persoalan di tahap penyelesaian Pilkada berpangkal dari ketidaksiapan kontestan dan parpol pendukung untuk menerima hasil Pilkada. Akibatnya di beberapa daerah, seperti di Tana Toraja (Sulsel), Soppeng (Sulsel), Lombok Tengah (NTB), dan Sumbawa Barat (NTB) terjadi tindakan-tindakan anarkis.

Hal ini, lanjutnya, menimbulkan fenomena berbondong-bondongnya pasangan calon yang kalah dalam menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi