yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
SOLO- Molornya pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) dari jadwal semula, membuat Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Joko Widodo, kecewa.
Pria yang akrab dipanggil Jokowi itu mengaku siap menerima sanksi dari molornya pembangunan rumah sakit yang berlokasi di Ngipang, Banjarsari, itu.
Sekadar diketahui, untuk pembangunan RSUD, Pemkot Solo meminjam danang dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 40,5 miliar.
“Saya sudah cek, Agustus kemungkinan besar belum rampung. Iya kita siaplah terima sanksinya,” jelas Jokowi kepada wartawan di Balai Kota Solo, Rabu(25/7/2012).
Meski saat ini pembangunan sudah sampai pada pengerjaan akhir, tetapi tidak mungkin untuk bisa beroperasi Agustus nanti. Praktis konsekuensi molornya pembangunan tersebut harus diterima pihaknya.
Termasuk bila sanksi yang dijatuhkan mengharuskan Pemkot Solo membayar denda, Jokowi mengaku siap membayarnya. “Kalau memang harus didenda tidak masalah,” ujarnya.
Namun Jokowi meminta, PIP mau menerima penjelasan pihaknya menyangkut molornya pembangunan RSUD yang pengelolaannya berada di bawah Pemkot Solo sebelum sanksi dijatuhkan.
“Kalau kenda denda, bagaimana mekanismenya kita sedang pelajari. Kita juga minta kepada PIP mau menerima penjelasan dahulu,” jelasnya.
Lebih lanjut Jokowi menegaskan, pihaknya telah memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek tersebut. Tujuannya, selain untuk mengetahui apa penyebab molornya pembangunan RSUD, juga ditujukan agar pihaknya tidak salah dalam mengambil keputusan.
Pria yang akrab dipanggil Jokowi itu mengaku siap menerima sanksi dari molornya pembangunan rumah sakit yang berlokasi di Ngipang, Banjarsari, itu.
Sekadar diketahui, untuk pembangunan RSUD, Pemkot Solo meminjam danang dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 40,5 miliar.
“Saya sudah cek, Agustus kemungkinan besar belum rampung. Iya kita siaplah terima sanksinya,” jelas Jokowi kepada wartawan di Balai Kota Solo, Rabu(25/7/2012).
Meski saat ini pembangunan sudah sampai pada pengerjaan akhir, tetapi tidak mungkin untuk bisa beroperasi Agustus nanti. Praktis konsekuensi molornya pembangunan tersebut harus diterima pihaknya.
Termasuk bila sanksi yang dijatuhkan mengharuskan Pemkot Solo membayar denda, Jokowi mengaku siap membayarnya. “Kalau memang harus didenda tidak masalah,” ujarnya.
Namun Jokowi meminta, PIP mau menerima penjelasan pihaknya menyangkut molornya pembangunan RSUD yang pengelolaannya berada di bawah Pemkot Solo sebelum sanksi dijatuhkan.
“Kalau kenda denda, bagaimana mekanismenya kita sedang pelajari. Kita juga minta kepada PIP mau menerima penjelasan dahulu,” jelasnya.
Lebih lanjut Jokowi menegaskan, pihaknya telah memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek tersebut. Tujuannya, selain untuk mengetahui apa penyebab molornya pembangunan RSUD, juga ditujukan agar pihaknya tidak salah dalam mengambil keputusan.