INILAH.COM, Jakarta - Sepeda motor dinilai sebagai sumber kemacetan di DKI Jakarta karena populasinya yang terus meningkat. Apalagi kini sepeda motor dapat dimiliki dengan cara mudah lewat kredit. Sementara pembatasan sepeda motor malah mengancam perekonomian.
“Masalah murahnya kredit kepemilikan saya kira bukan isu pokok, meskipun kita dorong tanggung jawab korporasi untuk keselamatan yang lebih baik melalui program safety riding,” ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit, kepada INILAH.COM, Kamis (30/9).
Alternatifnya, lanjut Danang, ada pajak lingkungan bagi produsen motor atau mobil sesuai kontribusinya pada polusi dan emisi global. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi.
Danang menambahkan, pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor yang sudah 10 tahun tidak menjadi kebijakan internasional. “Tidak akan menjadi solusi selama pilihannya tidak ada yang setara. Bahkan dugaan saya malah akan memperlambat ekonomi Jakarta jika motor dibatasi pada hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu di jalan-jalan protokol di Jakarta. Jelas akan membahayakan ekonomi nasional,” ujarnya.
Sepanjang semester pertama 2010, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraup pendapatan dari pajak otomotif sekitar Rp3,77 triliun. Angka itu melampaui target yang dicanangkan pada awal tahun.
Kontributor terbesar adalah dari sektor pajak biaya balik nama kendaraaan bermotor (BBNKB) sekitar Rp1,9 triliun atau setara 50,41%. Kontributor kedua terbesar dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yakni sekitar Rp1,5 triliun (40,41%) dan ketiga pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sekitar Rp346,37 miliar (9,16%).
Data Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menyebutkan, saat ini di Jakarta beredar 11.362.396 unit kendaraan yang terdiri atas 8.244.346 unit roda dua alias sekitar 72,55% dan 3.118.050 unit kendaraan roda empat atau 27,45% dari total populasi kendaraan.
Pada 2011, total kendaraan ditaksir bakal menembus 12 juta unit. Sementara itu, jumlah angkutan umum sekitar 859.692 unit sedangkan per harinya ada 20 juta perjalanan warga Jakarta.
“Pemilik sepeda motor adalah penyumbang pajak. Jadi sepeda motor tidak bisa disalahkan sebagai sumber kemacetan. Pemerintah seharusnya membenahi infrastruktur seperti jalan sehingga roda perekonomian juga bisa terus berputar,” ujar Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sidhuwinata, Selasa (28/9).
Ia menambahkan, jika sepeda motor dibatasi maka produksi dan penjualan akan turun yang otomatis pada akhirnya akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). [mdr]
.................hmm ,,,,realita yang dilematis,,,,,,,,,,lebih baik ada jalur khusus buat motor gan,,,
