pinnacullata
IndoForum Activist C
- No. Urut
- 24506
- Sejak
- 24 Okt 2007
- Pesan
- 13.034
- Nilai reaksi
- 224
- Poin
- 63
Demonstrasi para korban lumpur Lapindo di Jakarta dan Sidoarjo pekan ini menjadi cermin berlarut-larutnya penyelesaian masalah yang pada Mei 2009 nanti genap tiga tahun. Masalah itu bermuara pada dua hal: geologis dan sosial ekonomis. Semburan lumpur yang telah melumpuhkan infrastruktur jalan dan merendam puluhan ribu rumah di tiga kecamatan di Sidoarjo tersebut belum dapat dihentikan. Beragam teknik penghentian semburan sudah dilakukan, namun hasilnya nihil. Biaya besar untuk mendatangkan ahli dan alat-alat teknis sia-sia.
Secara sosial ekonomi, kehancuran akibat semburan lumpur itu juga sangat besar. Total 13 desa seluas 1.491 hektare, 20.353 KK, yang meliputi 74.764 jiwa menjadi korban banjir lumpur tersebut. Meski upaya mengatasi dampak sosial ekonomi itu telah dilakukan Grup Bakrie melalui PT Minarak Lapindo Jaya, masih muncul percikan-percikan persoalan. Salah satunya terkait dengan ganti rugi bagi warga korban lumpur yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Nirwan Bakrie sebagai wakil dari usaha Grup Bakrie. Kepada Nirwan dan sejumlah pimpinan perusahaan Bakrie yang terkait dengan penyelesaian banjir lumpur, presiden menampakkan ekspresi marah dan kecewa. Presiden merasa terganggu karena masalah separatisme di Aceh yang lebih berat bisa diselesaikan, persoalan semburan lumpur tersebut malah berlarut-larut. Karena itu, Presiden SBY meminta Nirwan tidak menunda-nunda lagi penyelesaian pembayaran. Nirwan pun berjanji segera menyelesaikan kewajiban membayar sisa ganti rugi 80 persen meski dengan cara mencicil.
Kita menaruh simpati yang sangat dalam terhadap apa yang terjadi di Sidoarjo. Para korban yang telah kehilangan rumah dan harta juga prihatin atas rusaknya infrastruktur jalan dan ekonomi di Sidoarjo. Namun, kita juga memberikan penghargaan terhadap kerja keras Grup Bakrie untuk menuntaskan permasalahan itu. Jika sampai hampir tiga tahun masih juga belum beres, tentu kita bisa melihat bahwa persoalan yang terjadi memang sangat berat. Kita percaya pimpinan Grup Bakrie memiliki iktikad baik untuk membereskan kasus tersebut. Kita juga memahami bahwa bisnis Grup Bakrie sedang menghadapi persoalan bisnis yang sangat berat. Namun, tetap jangan sampai dua hal itu menjadi alasan untuk terus menunda-nunda penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para korban.
Bagi Presiden SBY, di tengah berbagai citra baik yang melekat, kasus Lapindo juga bisa menjadi batu sandungan. Apalagi SBY masih harus bertarung untuk pilpres tahun depan. Publik paham bahwa Menko Kesra Aburizal Bakrie adalah tim SBY di kabinet, meski baru-baru ini mengaku tak akan bersedia menjadi menteri lagi. Bakrie ibarat dilema bagi SBY dan presiden berusaha menuntaskan dilema itu dengan mendesak Lapindo menyelesaikan kewajibannya kepada para korban.
Kita percaya, tak ada masalah tanpa jalan keluar. Namun, seberapa keras dan tegas kita mencari jalan keluar, itu yang menjadi pertanyaan. Kita menunggu janji Lapindo untuk segera melunasi sisa pembayaran ganti rugi. Dan kita juga akan melihat konsistensi Presiden SBY untuk terus meminta dengan tegas Bakrie merealisasikan janji-janjinya dalam kasus Sidoarjo itu.
sumber: MI
==========================
janji tinggal janji, menurut kalian semua, bakal ngga seh diganti tuch kerugiannya ?
Secara sosial ekonomi, kehancuran akibat semburan lumpur itu juga sangat besar. Total 13 desa seluas 1.491 hektare, 20.353 KK, yang meliputi 74.764 jiwa menjadi korban banjir lumpur tersebut. Meski upaya mengatasi dampak sosial ekonomi itu telah dilakukan Grup Bakrie melalui PT Minarak Lapindo Jaya, masih muncul percikan-percikan persoalan. Salah satunya terkait dengan ganti rugi bagi warga korban lumpur yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Nirwan Bakrie sebagai wakil dari usaha Grup Bakrie. Kepada Nirwan dan sejumlah pimpinan perusahaan Bakrie yang terkait dengan penyelesaian banjir lumpur, presiden menampakkan ekspresi marah dan kecewa. Presiden merasa terganggu karena masalah separatisme di Aceh yang lebih berat bisa diselesaikan, persoalan semburan lumpur tersebut malah berlarut-larut. Karena itu, Presiden SBY meminta Nirwan tidak menunda-nunda lagi penyelesaian pembayaran. Nirwan pun berjanji segera menyelesaikan kewajiban membayar sisa ganti rugi 80 persen meski dengan cara mencicil.
Kita menaruh simpati yang sangat dalam terhadap apa yang terjadi di Sidoarjo. Para korban yang telah kehilangan rumah dan harta juga prihatin atas rusaknya infrastruktur jalan dan ekonomi di Sidoarjo. Namun, kita juga memberikan penghargaan terhadap kerja keras Grup Bakrie untuk menuntaskan permasalahan itu. Jika sampai hampir tiga tahun masih juga belum beres, tentu kita bisa melihat bahwa persoalan yang terjadi memang sangat berat. Kita percaya pimpinan Grup Bakrie memiliki iktikad baik untuk membereskan kasus tersebut. Kita juga memahami bahwa bisnis Grup Bakrie sedang menghadapi persoalan bisnis yang sangat berat. Namun, tetap jangan sampai dua hal itu menjadi alasan untuk terus menunda-nunda penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para korban.
Bagi Presiden SBY, di tengah berbagai citra baik yang melekat, kasus Lapindo juga bisa menjadi batu sandungan. Apalagi SBY masih harus bertarung untuk pilpres tahun depan. Publik paham bahwa Menko Kesra Aburizal Bakrie adalah tim SBY di kabinet, meski baru-baru ini mengaku tak akan bersedia menjadi menteri lagi. Bakrie ibarat dilema bagi SBY dan presiden berusaha menuntaskan dilema itu dengan mendesak Lapindo menyelesaikan kewajibannya kepada para korban.
Kita percaya, tak ada masalah tanpa jalan keluar. Namun, seberapa keras dan tegas kita mencari jalan keluar, itu yang menjadi pertanyaan. Kita menunggu janji Lapindo untuk segera melunasi sisa pembayaran ganti rugi. Dan kita juga akan melihat konsistensi Presiden SBY untuk terus meminta dengan tegas Bakrie merealisasikan janji-janjinya dalam kasus Sidoarjo itu.
sumber: MI
==========================
janji tinggal janji, menurut kalian semua, bakal ngga seh diganti tuch kerugiannya ?
