hendladi
IndoForum Beginner D
- No. Urut
- 113568
- Sejak
- 15 Jan 2011
- Pesan
- 685
- Nilai reaksi
- 2
- Poin
- 18
KOMPAS.com - Rapat Anggota Komite Olahraga Nasional yang berlangsung di Kampar, Riau mulai Sabtu (12/2/2011) pagi ini, terasa lain dibanding rapat-rapat sebelumnya. Wacana perpanjangan jabatan Ketua Umum KONI, Rita Subowo seakan menjadi isu sentral pada pertemuan insan olahraga se-Tanah Air. Wacana itu diyakini bakal menenggelamkan berbagai persoalan pelik olahraga yang tidak kunjung membaik. Banyak kalangan pesimistis, pertemuan kali ini, lagi-lagi tidak akan banyak membicarakan substansi benang kusut persoalan olahraga sesungguhnya.
Kalangan yang pro terhadap perpanjangan jabatan Ketua Umum KONI beranggapan, wacana itu sah-sah saja. Toh, Anggaran Rumah Tangga KONI menyebutkan, perpanjangan jabatan dapat dilaksanakan apabila saat bersamaan Indonesia mempersiapkan multieven besar. Semua pihak tentu paham, November 2011, Indonesia akan menjadi tuan rumah pesta olahraga se-Asia Tenggara, SEA Games.
Alasan perpanjangan dapat diterima logika. Apabila pemilihan Ketua KONI baru periode 2011-2015, dilakukan pada saat ini, diyakini dapat merusak persiapan SEA Games. Pergantian pengurus KONI tentunya akan mengubah komposisi orang-orang yang tengah bekerja di belakang layar persiapan atlet Indonesia.
Untuk menggolkan wacana itu, kubu Rita Subowo tampaknya sangat serius. Pertemuan pengurus KONI Pusat dengan KONI Provinsi seluruh Indonesia di Surabaya, Jawa Timur akhir 2010 lalu, adalah salah satu manuver penggalangan suara yang dilakukan secara terbuka. Pertemuan itu, menurut beberapa pengurus induk olahraga terasa rancu. Ajang itu tidak lazim karena anggota KONI bukan hanya KONI Provinsi melainkan juga Pengurus Besar induk cabang-cabang olahraga.
Sebaliknya, pengurus KONI Pusat merasa tidak ada yang salah dalam pertemuan itu. Bukankah lebih baik hubungan pusat dengan daerah lebih diintensifkan. Mencari dukungan bukanlah hal tabu sepanjang dibenarkan oleh aturan main.
"Cobalah dikaji secara mendalam. Apapun keputusan rapat anggota nanti, baik setuju perpanjangan ataupun tetap dilakukan pergantian pengurus ada konsekuensi positif dan negatifnya. Saya berharap Anggota KONI dapat memutuskan yang terbaik," ujar Abdul Rauf, Wakil Sekretaris Jenderal KONI Pusat dalam perbincangan dengan Kompas.com sehari menjelang pembukaan Rapat Anggota Jumat kemarin.
Kubu kontra terhadap perpanjangan masa jabatan menyatakan, wacana itu kekanak-kanakan. Persiapan SEA Games tidak dapat dikaitkan dengan penggantian pengurus. Lagipula, kalau pun dilakukan Musornas untuk memilih ketua baru, bukan tidak mungkin Rita akan terpilih kembali apabila ikut mencalonkan diri.
KONI yang sudah berdiri sejak 1967 tentunya sudah bekerja dengan sistem. Sistem yang mempersiapkan SEA Games sudah bekerja pada relnya. Sehingga siapapun yang akan menjadi ketua umum, tidak akan merusak tatanan yang sedang berjalan. Ekstremnya, tanpa ketua umum pun, sistem itu tetap akan bekerja.
Alasan persiapan SEA Games untuk memperpanjang jabatan tidak pas. Bukankah rencana sebagai tuan rumah SEA Games sudah diketahui sejak jauh-jauh hari? SEA Games dan Musornas semestinya dipersiapkan secara simultan oleh KONI. Jangan lupa, pada Rapat Anggota 2010 lalu, ada keputusan butir ke-8 yang menyatakan Pengurus KONI harus membentuk Tim Penjaringan Calon Ketua Umum 2011-2015. Keputusan Rapat Anggota itu mesti dijalankan oleh Ketua Umum Rita Subowo. "Kalau tidak dijalankan berarti melanggar aturan Anggaran Dasar KONI yang memerintahkan Ketua Umum wajib menjalankan isi keputusan Musornas atau Rapat Anggota," tegas Dasril Anwar, Sekretaris Jenderal Bapor Korpri.
Sayangnya, pro dan kontra wacana perpanjangan jabatan Ketua Umum KONI tadi, berkembang liar. Bahkan ada pengurus KONI Provinsi secara terang-terangan mengatakan akan mendukung pihak pro ataupun kontra apabila ada uang pelicinnya. "Kalau diperpanjang atau tidak diperpanjang, kami dapat apa? Siapapun akan kami dukung, apabila ada duitnya," ujar salah seorang pengurus KONI Provinsi yang berasal dari Indonesia Timur itu.
Betapa dahsyatnya pandangan Anggota KONI itu. Persoalan olahraga dijadikan alat untuk mencari uang. Mau dibawa ke mana olahraga bangsa ini apabila insan olahraganya lebih mementingkan uang sogokan? Semoga saja pandangan itu hanya merupakan sikap segelintir orang saja.
Insan olahraga Indonesia yang sekarang ada di Riau, cobalah kembangkan sikap kritis Anda menghadapi persoalan olahraga bangsa ini. Jangan hanya terjebak pada wacana perpanjangan masa jabatan. Pemikiran Anda sangat diperlukan untuk memajukan prestasi bangsa ini yang sesungguhnya tidak kunjung membaik.
Cobalah pertanyakan apakah prestasi Indonesia pada Asian Games Guangzhou 2010 lalu sudah lebih bagus dibandingkan Asian Games sebelumnya? Harap diingat, tiga dari total empat medali emas AG 2010 dari perahu naga adalah sebuah kecelakaan yang menguntungkan. Perahu naga nyaris tidak diberangkatkan karena jumlah atletnya dianggap terlalu besar dan di perkirakan hanya akan menghabis-habiskan anggaran saja.
Masih ada persoalan lain. Beberapa pengurus induk organisasi olahraga menilai persiapan atlet Indonesia untuk SEA Games 2011 ini adalah yang terburuk sepanjang kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Pada SEA Games Jakarta 1997, persiapan atlet dilakukan selama satu setengah tahun. Sementara persiapan SEA Gam es 2011, sampai Februari ini, setengah cabang olahraga belum menjalankan pelatnas. Pertanyaannya, apakah target menjadi juara umum masih tetap akan dipertahankan?
Apakah cara-cara kotor atau cap sebagai pelopor negara tuan rumah curang untuk merebut juara umum pada SEA Games masih akan dipertahankan? Kalau itu yang dilakukan, betapa memalukannya bangsa ini.
Perlu pula dikaji apakah sistem pembinaan olahraga yang selalu berubah-ubah tanpa arah mulai dari Indonesia Emas, Indonesia Bangkit, Satgas Pelatnas, Pembinaan Atlet Andalan, Prima sudah berada pada relnya. Slogan berganti menteri berganti kebijakan ternyata masih terus saja terjadi di negeri ini.
Anggota KONI se-Tanah Air mesti pula mengingatkan pengurus KONI Pusat mematuhi Undang-Undang No 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional atau UU Olahraga. Ketentuan pasal yang menyatakan bahwa pejabat publik tidak boleh menjadi ketua umum KONI Pusat/Provinsi atau Kabupaten/Kota harus dijalankan secara tegas.
Kenyataannya, saat ini KONI Pusat justru seakan mendorong pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan para pejabat publik untuk menduduki jabatan Ketua KONI di Provinsi/Kabupaten dan Kota di Indonesia. KONI secara diam-diam mendukung pelanggaran sumpah jabatan para gubernur, bupati, walikota serta pejabat publik lainnya yang semestinya menjalankan perintah undang-undang. Jangan sampai KONI justru yang mengajari dan memelopori masyarakat untuk melanggar hukum.
Jangan pakai logika hukum terbalik, bahwa pasal-pasal itu akan diusulkan untuk diamandemen. Selama ketentuan pasal-pasal itu masih menghias lembaran undang-undang, selama itu pula KONI wajib menaatinya. KONI sebagai kumpulan orang-orang sportif semestinya menjadi orang pertama men dukung ketentuan hukum sebagai aturan main negara ini. Filosopi mendasar olahraga adalah sportif yang berarti mematuhi aturan main. Tanpa sportivitas, olahraga Indonesia tidak akan pernah bangkit, melainkan akan bangkrut dan kemudian mati.
