yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
“Ibu Mega mendadak ke Blitar. Ada hal penting di sana,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Komarudin Watabun, yang menggantikan Mega berpidato di Bogor.
Menurut Komarudin, Megawati menumpang pesawat pukul 12.15 WIB. Presiden kelima RI itu ke Blitar untuk berziarah ke makam ayahandanya, proklamator dan presiden pertama RI, Soekarno. Megawati mengajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Blitar.
Sepanjang Rabu siang, Jokowi tak terlihat di kantornya di Balai Kota DKI Jakarta. Ada yang sempat melihat Jokowi di pagi hari, namun menurutnya Jokowi keluar dari Balai Kota dengan berjalan kaki, tak naik mobil dinas. Hingga sore, mobil dinas dan ajudan Jokowi masih di Balai Kota, tapi Jokowi tak ada.
Alih-alih berada di kantornya di Jakarta, Jokowi memang tampak mendampingi Megawati berziarah ke makam Bung Karno di Blitar. Mereka tiba di makam Bung Karno yang terletak di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, sekitar pukul 13.00 WIB. Pintu masuk makam dijaga ketat oleh pengawal pribadi Megawati.
Selain Megawati dan Jokowi, terlihat pula sejumlah pengurus DPP PDIP, termasuk Puan Maharani yang juga putri Megawati. Saat berdoa di pusara Bung Karno, Jokowi berada persis di samping Megawati. Namun hingga acara nyekar usai, tak ada satu katapun terlontar dari mereka soal maksud dan tujuan di balik ziarah itu.
Saat ditanya tentang acara ziarah tersebut, Jokowi hanya diam sambil menyalami para peziarah lainnya yang memanggil-manggil nama dia. Mantan Wali Kota Solo itu lantas langsung naik mobil bersama Megawati. Mereka menuju Malang untuk terbang kembali ke Jakarta.
PDIP Pro Jokowi (Projo) berharap acara nyekar bersama itu menjadi gelagat bahwa Megawati telah merestui Jokowi untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2014 dari PDIP. “Kami yakin Ibu Mega akan bersikap bijaksana dalam menentukan capres PDIP. Mudah-mudahan ini pertanda,” ujar Koordinator PDIP Projo, Budi Arie Setiadi, dalam konferensi pers ‘Rembuk Nasional Pro Jokowi Presiden 2014’ di Depok.
Inisiator PDIP Pro Jokowi, Fahmi Habsyi, mengatakan memperjuangkan Jokowi sebagai capres mungkin lebih sulit dari upaya memenangkannya dalam Pemilihan Presiden. “Karena dinamika yang tinggi di tengah riak-riak penolakan pencapresan Jokowi oleh sebagian kecil elite PDIP, disadari atau tidak, beririsan dengan agenda kelompok-kelompok di luar PDIP yang menghendaki PDIP tak dominan di pemilu,” kata dia.
Seiring harapan yang terpantik di benak PDIP Projo, Ketua DPP PDIP Komarudin Watabun mengatakan partainya sesungguhnya sudah final mencalonkan Jokowi sebagai capres. Kini hanya tinggal soal waktu sebelum Jokowi resmi dideklarasikan menjadi capres.
“Sudah rahasia umum (Jokowi akan jadi capres). Soal kapan waktu mengumumkannya, politik adalah momentum. Kalau dari perkembangan yang ada hari ini, pasti Jokowi capres. Tetapi politik bisa berubah,” ujar Komarudin.
Ia mengatakan, suasana kebatinan PDIP dan Megawati saat ini sudah mengarah kepada Jokowi sebagai capres. “Pasti Jokowi. Semangat publik, baik struktur maupun orang luar partai, pasti akan menyatakan Jokowi capres,” kata Komarudin.
Komarudin menceritakan, saat dia sedang turun ke daerah pemilihannya di Papua pun, masyarakat di sana mengatakan akan memilih PDIP dalam pemilu legislatif jika capresnya Jokowi. “Tanya saja ke orang Papua yang tidak nonton TV, pasti pilih Jokowi. Mereka bilang, ‘Kami dukung PDIP, tetapi Jokowi diusung jadi capres,’” kata Komarudin.
Dia yakin 100 persen Megawati sudah merestui Jokowi sebagai capres. “Itu pasti. Kalau tidak, untuk apa Jokowi ikut Bu Mega ke mana-mana,” ujar Komarudin. Menurutnya, Mega sangat mendukung regenerasi di tubuh PDIP. Terlebih banyak kader PDIP yang ingin mengusung anak muda sebagai capres.
Deklarasi Jokowi sebagai capres, menurut Komarudin, kemungkinan akan dilakukan sebelum pemilu legislatif tanggal 9 April 2014. “Harus diumumkan sebelum pencoblosan karena ada dampak ke pileg,” ujar Komarudin.
Tunggu Instruksi Mega
Meski Komarudin mengatakan pencapresan Jokowi sudah final, Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan surat pencapresan Jokowi belum turun. Belum ada surat keputusan soal Jokowi capres atau deklarasi Jokowi sebagai capres.
Apabila Jokowi resmi ditetapkan sebagai capres, ujar Tjahjo, seharusnya dia memperoleh instruksi. “Saya sebagai sekjen partai belum tahu. Ibu Megawati sebagai Ketua Umum belum memberi perintah. Kapan deklarasi atau siapa capres PDIP, kalau sudah ada kan harus saya siapkan surat keputusan dan lain-lain,” kata anggota Komisi I DPR itu.
Tjahjo meminta semua pihak untuk menunggu pengumuman resmi Megawati. “Jangan mendahului keputusan Ibu Ketua Umum, karena berdasarkan mekanisme partai, (soal capres) sudah diserahkan kepada Ibu Ketum,” ujarnya.
Senada dengan Tjahjo, politisi PDIP yang menjadi penasihat relawan pendukung Jokowi, Gunawan Saroyo, mengimbau PDIP Pro Jokowi tak tergesa-gesa mendesak soal Jokowi capres. “Jangan sampai berbenturan dengan partai. Serahkan semuanya ke Ketua Umum. Pada waktunya nanti akan diumumkan,” kata dia.
Sehari sebelumnya, Selasa 11 Maret 2014, gerakan pendukung Jokowi lainnya, Sekretariat Nasional Jokowi, mengggelar simposium nasional bertajuk ‘Jalan Kemandirian Bangsa’ di Jakarta untuk menyusun kerangka akademik guna mengantar Jokowi ke kursi presiden.
Pada simposium ini, Seknas Jokowi mengumpulkan 49 pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi sebagai narasumber, antara lain Prof. Dr. Soeduono M.P Tjondronegoro, pakar hukum laut Prof. Dr. Hasjim Djalal, Dr. Gunawan Wiradi, Prof. Dr. Toeti Heraty, Dr. Karlina Supelli, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Prof. Rohmin Dahuri, Prof. Danang Parikesit, Prof. H.A.R. Tilaar, Prof. Wuryadi, dan Prof. Mayling Oei-gardiner.
Diskusi dalam simposium itu dibagi menjadi sebelas panel, meliputi isu utama, yakni posisi geopolitik Indonesia sebagai negara maritim, kekuasaan negara dan demokrasi, reformasi agraria dan lingkungan hidup, infrastruktur, industri dan perdagangan, politik energi, pangan, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan, riset dan teknologi, serta keuangan.
“Dokumen rapat ini akan menjadi panduan semacam GBHN untuk pemerintahan ke depan,” kata Presidium Seknas Jokowi, Dadang Juliantara.
Untuk menggolkan Jokowi sebagai capres, Seknas Jokowi telah membangun tim di sembilan provinsi, antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh.
