Berita Masih Tunggu Dasar Hukum

[hendladi]

JAKARTA, KOMPAS.com - Padatnya arus lalu lintas di jalan raya dan semakin menyempitnya ruang di Jakarta membuat pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta mencari ruang alternatif untuk membangun infrastruktur. Salah satunya yang tengah serius dibahas yakni penyeberangan bawah tanah.

Penyeberangan bawah tanah tersebut direncanakan akan menghubungkan antara pusat bisnis dan beberapa di antaranya akan terintegrasi dengan stasiun bawah tanah Mass Rapid Transit (MRT). Namun mengenai kapan pelaksanaannya, hingga saat ini pemprov masih menyusun dasar hukum bagi pembangunan penyeberangan bawah tanah tersebut. Pasalnya, terowongan itu nantinya tidak hanya akan menjadi penyeberangan, tetapi juga akan menjadi pusat bisnis baru yang akan menyerap investasi.

"Saat ini masih disusun perangkat lunaknya, kalau untuk bangun ruang di bawah tanah seperti apa aturannya. Kalau sudah ada aturan pembangunan ruang bawah tanah, baru bisa mulai dibangun," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, Jumat (4/3/2011), di Balaikota, Jakarta.

Prijanto mengaku pembangunan penyebrangan bawah tanah ini sudah mulai dilirik banyak pengembang lantaran pembangunan di atas tanah sudah semakin sulit dilakukan akibat lahan yang terbatas. Ruang bawah tanah menjadi lahan bisnis baru bagi para pengembang.

"Penyebrangan bawah tanah ini penting, karena dengan begitu orang tidak menyeberang di jalan dan bisa menghubungkan kawasan pertokoan satu dengan lainnya. Jaraknya pun cukup luas, sehingga nantinya orang bergerak tidak lagi harus pakai kendaraan," kata Prijanto.

Adapun, Pemprov DKI Jakarta akan membangun terowongan penyeberangan bawah tanah untuk mengatasi kepadatan lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Tujuh terowongan akan segera dibangun, empat di antaranya akan terintegrasi dengan stasiun bawah tanah Mass Rapid Transit yang terletak di Istora Senayan (Ratu Plaza), Bendungan Hilir, Setiabudi, dan Dukuh Atas. Sementara tiga lokasi lainnya ditujukan untuk penghubung kawasan bisnis seperti di Mal Ambassador dengan pusat perkantoran di Kuningan, Atrium Senen dengan Pasar Senen dan Senayan City dengan Plaza Senayan.

Setidaknya pada tahun 2016 saat MRT dilaksanakan, seluruh terowongan tersebut sudah bisa digunakan masyarakat.

Menurut Asisten Pembangunan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI Jakarta H. Tauchid A, biaya pembangunan terowongan bawah tanah mencapai tiga atau empat kali lipat biaya pembangunan jembatan penyeberangan di atas jalan raya yang biasanya menghabiskan dana Rp 2 miliar. Dengan demikian, biaya pembangunan terowongan bawah tanah pun diperkirakan bisa mencapai Rp 6-8 miliar.