Malaysia Subsidi Warga di Perbatasan, Indonesia?

[yan raditya]

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta perlindungan investasi dari pemerintah bagi pengusaha untuk membangun daerah perbatasan. Saat ini, sejumlah pengusaha berminat mengembangkan sejumlah bisnis di perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan, Endang Kesumayadi, mengatakan proyek pengembangan ekonomi daerah perbatasan ini terkonsentrasi di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. "Karena berbatasan langsung dengan Malaysia, yang sejauh ini pembangunan di Malaysia masih jauh dengan wilayah perbatasan kita," kata Endang seperti yang dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa 17 September 2013.

Endang membandingkan kondisi daerah perbatasan Malaysia dengan Indonesia, Menurut dia, pemerintah Malaysia memperhatikan warganya di daerah perbatasan itu, seperti memberikan subsidi listrik, gas, hingga gula. "Warga di perbatasan Indonesia tidak mendapatkan itu," kata dia.

Sejumlah proyek yang direncanakan Kadin adalah pembangungan dryport di Kapuas Hulu dan Sanggau. Kadin juga sudah menawarkan investasi di sektor kelistrikan dengan teknologi tenaga surya, retail, jasa kontruksi untuk infrastruktur sipil (jalan, jembatan, bangunan), perkebunan hingga pertambangan bauksit.

"Hanya saja, ketika membawa investor untuk berinvestasi, kami mengharapkan adanya perlindungan terhadap investasi itu oleh pemerintah daerah, sehingga kebijakannya juga harus diperhatikan. Permasalahan ini masih menjadi kendala yang sering ditemui, kadang kebijakannya juga bersinggungan dengan kebijakan pusat sehingga bisa menghambat, atau bahkan kendalanya ada di pemerintah daerah itu sendiri," kata dia.

Selain itu, Endang juga mengatakan bahwa selain kerjasama antara pihak swasta dengan pemerintah, pengusaha juga memerlukan dukungan yang baik dari perusahaan-perusahaan pelat merah yang ada. Dia mencontohkan, kawasan perbatasan memiliki potensi perikanan yang terabaikan karena kebanyakan daerah itu tidak memiliki lemari pendingin (cold storage), padahal sarananya tidak terlalu mahal. Hanya listriknya yang tidak ada.

Meski demikian, Endang mengakui bahwa Kadin telah bekerjasama dengan PLN dengan membangun sarana kelistrikan dan sudah terpasang hingga 85 megawatt di berbagai daerah kawasan perbatasan. "Ke depan untuk solar cell, perusahaan anggota Kadin juga akan bekerjasama dengan LEN di Bandung untuk mengembangkannya di kawasan perbatasan. Agar terealisasi, kami membutuhkan kerjasama antara Pemprov, Bapedda dan PLN," kata dia.

Sementara itu, untuk tata niaga perdagangan, Kadin meminta kepada pemerintah untuk memberikan wewenang khusus kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengatur permasalahan perdagangan di kawasan perbatasan yang masih marak dengan barang ilegal. "Nilai perdagangan dengan Malaysia dibatasi oleh ketentuan pusat, padahal kebutuhannya bisa lebih. Sedangkan barang dari Jawa harganya bisa berkali-kali lipat. Kami mengharapkan ada kebijakan khusus atas permasalahan ini," ujar Endang.

26 Kawasan Perbatasan Potensial

Pada kesempatan yang sama, Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhatmansyah, mengatakan, dalam membangun perbatasan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan terutama dari dunia usaha. "Sejak BNPP dibentuk, yang merespons pertama kali adalah Kadin. Kerjasama terutama untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di kawasan perbatasan," kata dia.

Dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki 26 kawasan perbatasan yang potensial. Sepuluh di antaranya akan menjadi program unggulan di tahun 2014, sehingga diharapkan 5 tahun ke depan kawasan perbatasan bisa benar-benar menjadi beranda depan. Dia mengakui, keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala utama untuk pengembangan ekonomi.

"Kami juga mengharapkan, di masa mendatang perbatasan lebih mempunyai nilai untuk kehidupan masyarakat dari aspek kesejahteraannya melalui pengembangan ekonomi," kata Suhatmansyah.