Berita MA: Transparansi Informasi Penting

[Closed]

Mahkamah Agung mengingatkan semua pejabat publik akan pentingnya transparansi informasi, khususnya yang terkait dengan kepentingan umum. Karena itu, hasil penelitian susu formula yang diduga berbakteri sepatutnya diumumkan kepada publik.

”Kalau tidak diumumkan, bagaimana kalau ada orang yang celaka karena mengonsumsi susu berbakteri itu,” kata Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa di Jakarta, Jumat (11/2/2011).

Sebelumnya, melalui putusan kasasinya, MA memerintahkan Menteri Kesehatan (Menkes), Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) mengumumkan nama-nama susu formula yang mengandung Enterobacter sakazakii. Namun, Menkes, IPB, dan Badan POM hingga kini tidak mengumumkannya.

Menurut Harifin, MA tidak memiliki kepentingan apakah putusannya akan dilaksanakan atau tidak. Namun, apabila ada putusan semacam itu, semua pihak seyogianya melaksanakan.

Pihak yang merasa dirugikan dengan tidak diumumkannya nama-nama susu yang tercemar tersebut dapat mengambil langkah hukum berikutnya. "Kalau ada yang merasa dirugikan, tentu bisa menuntut ganti rugi," katanya.

Desakan untuk mengumumkan nama susu yang tercemar bakteri tersebut juga disampaikan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta mendapatkan informasi memadai saat mengonsumsi produk.

"IPB seharusnya mengumumkan hasil penelitian mereka. IPB harus menjelaskan detail penelitian, termasuk pihak yang mensponsori dan tujuan penelitian," kata Ketua BPKN Suarhatini Hadad.

Namun, Suarhatini mengingatkan masyarakat untuk tidak panik karena penelitian tersebut dilakukan atas produk susu yang beredar tahun 2003-2006. Berdasarkan hasil penelitian Badan POM terhadap 99 sampel susu formula pada 2010, semuanya dinyatakan aman. Hingga pertengahan Februari 2011, sebanyak 18 sampel susu formula sudah diteliti dan semuanya aman.

Mia Soetanto, Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, mengatakan, polemik susu formula yang tercemar ini seharusnya jadi momentum bagi pemerintah untuk semakin menggalakkan gerakan inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif.

Yang terjadi selama ini, kata Mia, rumah sakit dan tenaga medis justru menghalangi ibu yang ingin memberikan ASI bagi anaknya. Sering kali tenaga medis berlindung di balik kesehatan bayi agar ibu-ibu mau memberikan susu formula.

”Mereka memberikan informasi yang salah bahwa bayi yang dilahirkan akan menjadi kuning jika kekurangan ASI sehingga harus diberi tambahan susu formula,” kata Mia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Djoko Santoso mengatakan, kementerian tidak bisa mendesak IPB untuk membuka hasil penelitian soal susu formula. ”Itu kewenangan institusi mandiri. Kami tidak bisa meminta untuk memaparkan hasil penelitian. Sepenuhnya wewenang peneliti dan IPB,” ujarnya.

Ahli mikrobiologi dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung, Pingkan Aditiawati mengingatkan bahwa hasil penelitian IPB masih berupa hasil riset yang belum diambil kesimpulan. IPB perlu menjelaskan penelitian itu agar bisa dikaji oleh peneliti lain kebenaran dari proses riset yang dilakukan.

Proses pengambilan sampel dan metode yang digunakan sangat menentukan hasil riset yang diperoleh. Metode ini juga akan menjelaskan kenapa penelitian IPB menemukan E sakazakii dalam susu formula, sedangkan penelitian Badan POM tidak menemukannya.