byakuya
IndoForum Activist C
- No. Urut
- 46894
- Sejak
- 25 Jun 2008
- Pesan
- 14.460
- Nilai reaksi
- 288
- Poin
- 83
Presiden akhirnya mengeluarkan Keppres soal pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hal ini bertolak belakang dengan sikap sejumlah pembantunya yang keukeuh menyebut Hendarman masih sah sebagai Jaksa Agung.
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Mohammad Ikhsan Tualeka mempertanyakan kompetensi Staf Khusus Kepresiden Bidang Hukum Denny Indrayana dan Menteri Sekretaris Negera Sudi Silalahi yang menafsirkan berbeda putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebelum Presiden mengeluarkan Keppres.
“Realitas ini menunjukkan bahwa sejumlah pembantu SBY ternyata tidak kompeten dan cenderung memberikan informasi yang keliru, sehingga SBY tidak mampu menyikapi persoalan secara cerdas, cepat dan tepat. Ini juga harus menjadi pertimbangan Presiden untuk mengevaluasi para pembantunya,” ujarnya kepada okezone, Minggu (26/9/2010).
Menurut Ikhsan, ada sinyalemen berlakunya kembali mekanisme “asal bapak senang” seperti terjadi pada zaman Orde Baru. Dia mencontohkan sikap Denny yang ngotot dengan argumentasinya tentang legitimasi Jaksa Agung.
“Kan terbukti keliru. Begitu juga dengan pembelaan yang disampaikan Sudi Silalahi, kan juga salah,” tegasnya.
Tidak adanya kerendahan hati bahkan cenderung egois dari para pembantu Presiden dalam merespon saran dan tuntutan publik, dinilai Ikhsan akan sangat menguras energi publik.
"Coba, kalau sejak awal para pembantu presiden mau legowo atau berbesar hati. Kan tidak terjadi polemik dan kekisruhan hukum dan politik semacam ini,” katanya.
Karena itu dia berharap, polemik semacam ini bisa menjadi pelajaran penting bagi Presiden untuk lebih cepat dan tanggap dalam merespon persoalan krusial, terutama menyangkut implementasi sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Mohammad Ikhsan Tualeka mempertanyakan kompetensi Staf Khusus Kepresiden Bidang Hukum Denny Indrayana dan Menteri Sekretaris Negera Sudi Silalahi yang menafsirkan berbeda putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebelum Presiden mengeluarkan Keppres.
“Realitas ini menunjukkan bahwa sejumlah pembantu SBY ternyata tidak kompeten dan cenderung memberikan informasi yang keliru, sehingga SBY tidak mampu menyikapi persoalan secara cerdas, cepat dan tepat. Ini juga harus menjadi pertimbangan Presiden untuk mengevaluasi para pembantunya,” ujarnya kepada okezone, Minggu (26/9/2010).
Menurut Ikhsan, ada sinyalemen berlakunya kembali mekanisme “asal bapak senang” seperti terjadi pada zaman Orde Baru. Dia mencontohkan sikap Denny yang ngotot dengan argumentasinya tentang legitimasi Jaksa Agung.
“Kan terbukti keliru. Begitu juga dengan pembelaan yang disampaikan Sudi Silalahi, kan juga salah,” tegasnya.
Tidak adanya kerendahan hati bahkan cenderung egois dari para pembantu Presiden dalam merespon saran dan tuntutan publik, dinilai Ikhsan akan sangat menguras energi publik.
"Coba, kalau sejak awal para pembantu presiden mau legowo atau berbesar hati. Kan tidak terjadi polemik dan kekisruhan hukum dan politik semacam ini,” katanya.
Karena itu dia berharap, polemik semacam ini bisa menjadi pelajaran penting bagi Presiden untuk lebih cepat dan tanggap dalam merespon persoalan krusial, terutama menyangkut implementasi sistem ketatanegaraan di Indonesia.