• Saat ini Anda mengakses IndoForum sebagai tamu, sehingga Anda tidak memiliki akses penuh untuk melihat artikel dan diskusi yang hanya tersedia bagi anggota. Dengan bergabung, Anda akan mendapatkan akses penuh untuk bertanya, mengirim pesan pribadi, mengikuti polling, dan menggunakan fitur-fitur lainnya. Proses pendaftaran sangat cepat, mudah, dan gratis.
    Silakan daftar dan validasi email Anda untuk mendapatkan akses penuh sebagai anggota. Harap masukkan alamat email yang valid dan periksa kotak masuk Anda setelah mendaftar untuk proses validasi.

Berita KPK Segera Rampungkan Kasus Hambalang

yan raditya

IndoForum Addict E
No. Urut
163658
Sejak
31 Jan 2012
Pesan
24.461
Nilai reaksi
72
Poin
48
dxVkC.jpg
Terdakwa kasus korupsi proyek Simulator SIM di Korlantas Polri dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Inspektur Jenderal Djoko Susilo akan menghadapi sidang putusan, Selasa siang, 3 September 2013.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, mengatakan ada beberapa kasus yang menjadi prioritas KPK tahun ini. Selain kasus Simulator SIM, kasus-kasus lain yang segera dirampungkan oleh KPK antara lain kasus anggaran PON Riau, kasus Century, dan kasus Hambalang.

"Memang ada beberapa kasus lain yang tahun ini sudah dijanjikan untuk diselesaikan. Makanya kita ingin menyelesaikan dengan cepat kasus Century, Hambalang," kata Bambang, Senin malam, 2 September 2013.

Untuk kasus Hambalang, Bambang menyatakan bahwa penyidik KPK telah berkoordinasi dengan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) agar rumusan kerugian negara bisa diselesaikan.

"KPK meminta rumusan kerugian keuangan negara. Kenapa penting? Karena ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi lain yang tidak berkaitan dengan itu tidak ada gunanya," dia menegaskan.

KPK, kata Bambang, masih terkonsentrasi pada penyidikan para tersangka dalam kasus ini. Soal 18 nama anggota DPR yang terdapat dalam hasil audit tahap II bukanlah urusan KPK. Sebab, audit tahap II Hambalang merupakan permintaan DPR, bukan KPK.

"Nggak ada urusannya dengan KPK. Laporan itu kan permintaan atas respons DPR, bukan KPK," ujarnya.
 
 URL Pendek:

| JAKARTA | BANDUNG | PEKANBARU | SURABAYA | SEMARANG |

Back
Atas.