Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Spoiler for Gubernur & Kapolda NTB:
Gubernur NTB Zulkieflimansyah baru-baru ini curhat di Facebook tentang sebuah pemberitaan Metro TV yg ia klaim menuduh dirinya mengerjakan korupsi bansos sapi jelang Pilkada. Gubernur dari PKS itu heran karena pimpinan KPK membicarakan tentang bansos ke semua kepala daerah tetapi kenapa dikaitkan dengan NTB. Padahal KPK tidak membicarakan tentang bantuan sapi di NTB yg jadi sorotan.
Isu tersebut kemudian dijadikan berita & ditampilkan saat Humas Polda Metro Jaya (PMJ) berbicara. Namun menurutnya Humas Polda Metro tentu tidak membicarakan NTB karena beda yurisdiksi. Ia pun menilai siapapun di balik ini memiliki kelihaian dalam framing sehingga dapat menembus media-media nasional. Hal yg menurutnya cuma mungkin dilakukan oleh mereka yg punya pengalaman di level nasional.
Sumber :Facebook Gubernur Zulkieflimansyah
Spoiler for SS:
Berdasarkan tampilan medsos Gubernur NTB yg menampilkan Kadiv Humas PMJ, & menduga adanya pihak yg mengerjakan framing pada dirinya bukankah menandakan bahwa ia tengah menyindir Kapolda NTB secara terbuka? Sebab Kapolda NTB sendiri merupakan Mantan Kadiv Humas Polri yg tentunya pernah memiliki pengalaman di level nasional.
Menarik, sebab tak lama setelah Gubernur NTB memposting kecurigaannya kepada media yg menampilkan sosok Kadiv Humas PMJ, tiba-tiba Naek Pangaribuan seorang wartawan senior Mabes Polri mem-posting keakrabannya dengan Kapolda NTB Mohammad Iqbal.
Sumber :Facebook Naek Pangaribuan
Spoiler for SS:
Dugaan Gubernur NTB bahwa Mantan Kadiv Humas Polri yg sekarang jadi Kapolda NTB ada di balik isu korupsi yg menderanya dapat jadi benar tetapi dapat pula tidak.
Hal yg justru jadi perhatian adalah mengapa hingga Gubernur NTB dari PKS diduga mengerjakan korupsi sapi? Mari simak penjelasan berikut.
Pada 8 Desember 2020, KPK kembali memberi peringatan supaya pihak pemerintah daerah tidak mengerjakan rasuah. Terlebih kasus korupsi yg melibatkan kepala daerah sangat berpotensi terjadi jelang pencoblosan Pilkada 2020 tanggal 9 Desember.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengingatkan supaya kepala daerah tidak mengpakai bantuan sosial untuk kepentingan Pilkada. Menurut Nawawi, bantuan yg diberikan jangan hingga disalahartikan sebagai langkah calon petahana untuk kepentingan sendiri atau Paslon tertentu.
"Pada berbagai kesempatan KPK sering mengingatkan supaya tidak ada praktik-praktik pemanfaatan danang bansos & anggaran penanganan Covid-19 lainnya untuk kepentingan pemenangan calon dalam pilkada," mengatakan Nawawi.
KPK akan terus mengerjakan pemantauan penyaluran bansos supaya tepat target & siap mengerjakan tindakan kalau ada penyimpangan prosedur.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Ia menegaskan kepada aparat penegak hukum di daerah Pilkada untuk terus memonitor danang bansos.
Terkait dugaan pelanggaran pilkada, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustytati menilai pelanggaran juga dapat ditindak Bawaslu. Menurutnya Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengusut dugaan pelanggaran Pilkada tanpa perlu menunggu laporan masyarakat.
Sumber :Liputan 6 [Jelang Pencoblosan Pilkada 2020, Ini Pesan KPK untuk Para Kepala Daerah]
Hal yg jadi pertanyaan adalah, apakah pernyataan KPK yg normatif ditujukan pada kepala daerah secara biasa ataukah ada peringatan tersirat bagi kepala daerah tertentu? Apabila anda mengikuti tiap kegiatan yg dilakukan KPK, maka terlihat ada cara unik yg dilakukan lembaga anti rasuah itu untuk memberi kode kepada salah satu kepala daerah supaya tidak mengerjakan korupsi.
Pada 5 November 2020 lalu, Nawawi Pomolango mengadakan acara pembekalan cakada Provinsi Sulawesi Utara & NTB yg disiarkan virtual melalui YouTube Kanal KPK. Dalam kesempatan itu, Nawawi mengaku sudah memulai penyelidikan dugaan korupsi kepada beberapa calon kepala daerah di Pilkada 2020.
Nawawi menambahkan, KPK tak segan menindak para calon kepala daerah yg mengerjakan korupsi di tengah masa penyelenggaraan Pilkada, apalagi yg berkaitan dengan petahana. Hal yg menarik adalah saat itu Nawawi belum mau membuka secara rinci paslon maupun letak mana yg tengah dilakukan penyelidikan. Namun, dia mengaku itu bukan wilayah Sulawesi Utara. "Syukur Alhamdulillah, kalau dapat kami sebutkan, itu ada berada di luar Sulawesi Utara," mengatakan Nawawi.
Sumber :Gatra [KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Cakada di NTB]
Dengan mengatakan lain, KPK tengah menyelidiki kasus korupsi di NTB yg diduga melibatkan petahana.
Ternyata kecurigaan kepada adanya dugaan korupsi Pilkada yg dilakukan petahana di NTB makin menguat saat Gubernur NTB Zulkieflimansyah jadi sorotan publik karena mendatangkan 200 ekor sapi kepada lima kelompok tani di kawasan Labangka Food Estate di Kabupaten Sumbawa lima hari sebelum pemungutan suara.
Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan (Disnaskeswan) Provinsi NTB Budi Septiani berkilah bahwa bantuan 1000 ekor sapi untuk kawasan Labangka yg turun dari pemerintah pusat itu memang dijadwalkan melalui dua termin. Yakni 200 sapi pada akhir tahun 2020, sedangkaan 800 sisanya akan diberikan pada 2021.
Bansos tersebut jadi sorotan tak cuma karena bantuan didatangkan jelang Pilkada tetapi juga karena letak pengirimannya di Labangka Kabupaten Sumbawa. Sebagai informasi, Gubernur Zulkieflimansyah memiliki seorang adik bernama Dewi Noviany. Dewi mengikuti kontestasi Pilkada bersama dengan Mahmud Abdullah yg merupakan seorang petahana, yakni Wakil Bupati Sumbawa. Oleh karena itulah publik curiga bantuan 200 ekor sapi adalah demi kepentingan adiknya yg tergabung dalam Paslon Nomor 4 Mahmud Abdullah Dewi Noviany (Mo-Novi).
Terlepas siapa sebenarnya dalang yg dituduhkan Gubernur Zulkieflimansyah, mau Kapolda NTB ataupun pihak lainnya, cuma ada satu hal yg krusial. Apakah benar bansos dari Pemprov NTB yg sejatinya merupakan bansos pemerintah pusat dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada keluarganya? Jika ternyata terbukti Gubernur Zulkieflimansyah dari PKS mengerjakan korupsi untuk adiknya yg juga diusung PKS, maka sungguh ironis ketika PKS lagi-lagi terjerat korupsi sapi, bukan?
Hari ini 11:08
Gubernur NTB Zulkieflimansyah baru-baru ini curhat di Facebook tentang sebuah pemberitaan Metro TV yg ia klaim menuduh dirinya mengerjakan korupsi bansos sapi jelang Pilkada. Gubernur dari PKS itu heran karena pimpinan KPK membicarakan tentang bansos ke semua kepala daerah tetapi kenapa dikaitkan dengan NTB. Padahal KPK tidak membicarakan tentang bantuan sapi di NTB yg jadi sorotan.
Isu tersebut kemudian dijadikan berita & ditampilkan saat Humas Polda Metro Jaya (PMJ) berbicara. Namun menurutnya Humas Polda Metro tentu tidak membicarakan NTB karena beda yurisdiksi. Ia pun menilai siapapun di balik ini memiliki kelihaian dalam framing sehingga dapat menembus media-media nasional. Hal yg menurutnya cuma mungkin dilakukan oleh mereka yg punya pengalaman di level nasional.
Sumber :Facebook Gubernur Zulkieflimansyah
Spoiler for SS:
Berdasarkan tampilan medsos Gubernur NTB yg menampilkan Kadiv Humas PMJ, & menduga adanya pihak yg mengerjakan framing pada dirinya bukankah menandakan bahwa ia tengah menyindir Kapolda NTB secara terbuka? Sebab Kapolda NTB sendiri merupakan Mantan Kadiv Humas Polri yg tentunya pernah memiliki pengalaman di level nasional.
Menarik, sebab tak lama setelah Gubernur NTB memposting kecurigaannya kepada media yg menampilkan sosok Kadiv Humas PMJ, tiba-tiba Naek Pangaribuan seorang wartawan senior Mabes Polri mem-posting keakrabannya dengan Kapolda NTB Mohammad Iqbal.
Sumber :Facebook Naek Pangaribuan
Spoiler for SS:
Dugaan Gubernur NTB bahwa Mantan Kadiv Humas Polri yg sekarang jadi Kapolda NTB ada di balik isu korupsi yg menderanya dapat jadi benar tetapi dapat pula tidak.
Hal yg justru jadi perhatian adalah mengapa hingga Gubernur NTB dari PKS diduga mengerjakan korupsi sapi? Mari simak penjelasan berikut.
Pada 8 Desember 2020, KPK kembali memberi peringatan supaya pihak pemerintah daerah tidak mengerjakan rasuah. Terlebih kasus korupsi yg melibatkan kepala daerah sangat berpotensi terjadi jelang pencoblosan Pilkada 2020 tanggal 9 Desember.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengingatkan supaya kepala daerah tidak mengpakai bantuan sosial untuk kepentingan Pilkada. Menurut Nawawi, bantuan yg diberikan jangan hingga disalahartikan sebagai langkah calon petahana untuk kepentingan sendiri atau Paslon tertentu.
"Pada berbagai kesempatan KPK sering mengingatkan supaya tidak ada praktik-praktik pemanfaatan danang bansos & anggaran penanganan Covid-19 lainnya untuk kepentingan pemenangan calon dalam pilkada," mengatakan Nawawi.
KPK akan terus mengerjakan pemantauan penyaluran bansos supaya tepat target & siap mengerjakan tindakan kalau ada penyimpangan prosedur.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Ia menegaskan kepada aparat penegak hukum di daerah Pilkada untuk terus memonitor danang bansos.
Terkait dugaan pelanggaran pilkada, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustytati menilai pelanggaran juga dapat ditindak Bawaslu. Menurutnya Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengusut dugaan pelanggaran Pilkada tanpa perlu menunggu laporan masyarakat.
Sumber :Liputan 6 [Jelang Pencoblosan Pilkada 2020, Ini Pesan KPK untuk Para Kepala Daerah]
Hal yg jadi pertanyaan adalah, apakah pernyataan KPK yg normatif ditujukan pada kepala daerah secara biasa ataukah ada peringatan tersirat bagi kepala daerah tertentu? Apabila anda mengikuti tiap kegiatan yg dilakukan KPK, maka terlihat ada cara unik yg dilakukan lembaga anti rasuah itu untuk memberi kode kepada salah satu kepala daerah supaya tidak mengerjakan korupsi.
Pada 5 November 2020 lalu, Nawawi Pomolango mengadakan acara pembekalan cakada Provinsi Sulawesi Utara & NTB yg disiarkan virtual melalui YouTube Kanal KPK. Dalam kesempatan itu, Nawawi mengaku sudah memulai penyelidikan dugaan korupsi kepada beberapa calon kepala daerah di Pilkada 2020.
Nawawi menambahkan, KPK tak segan menindak para calon kepala daerah yg mengerjakan korupsi di tengah masa penyelenggaraan Pilkada, apalagi yg berkaitan dengan petahana. Hal yg menarik adalah saat itu Nawawi belum mau membuka secara rinci paslon maupun letak mana yg tengah dilakukan penyelidikan. Namun, dia mengaku itu bukan wilayah Sulawesi Utara. "Syukur Alhamdulillah, kalau dapat kami sebutkan, itu ada berada di luar Sulawesi Utara," mengatakan Nawawi.
Sumber :Gatra [KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Cakada di NTB]
Dengan mengatakan lain, KPK tengah menyelidiki kasus korupsi di NTB yg diduga melibatkan petahana.
Ternyata kecurigaan kepada adanya dugaan korupsi Pilkada yg dilakukan petahana di NTB makin menguat saat Gubernur NTB Zulkieflimansyah jadi sorotan publik karena mendatangkan 200 ekor sapi kepada lima kelompok tani di kawasan Labangka Food Estate di Kabupaten Sumbawa lima hari sebelum pemungutan suara.
Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan (Disnaskeswan) Provinsi NTB Budi Septiani berkilah bahwa bantuan 1000 ekor sapi untuk kawasan Labangka yg turun dari pemerintah pusat itu memang dijadwalkan melalui dua termin. Yakni 200 sapi pada akhir tahun 2020, sedangkaan 800 sisanya akan diberikan pada 2021.
Bansos tersebut jadi sorotan tak cuma karena bantuan didatangkan jelang Pilkada tetapi juga karena letak pengirimannya di Labangka Kabupaten Sumbawa. Sebagai informasi, Gubernur Zulkieflimansyah memiliki seorang adik bernama Dewi Noviany. Dewi mengikuti kontestasi Pilkada bersama dengan Mahmud Abdullah yg merupakan seorang petahana, yakni Wakil Bupati Sumbawa. Oleh karena itulah publik curiga bantuan 200 ekor sapi adalah demi kepentingan adiknya yg tergabung dalam Paslon Nomor 4 Mahmud Abdullah Dewi Noviany (Mo-Novi).
Terlepas siapa sebenarnya dalang yg dituduhkan Gubernur Zulkieflimansyah, mau Kapolda NTB ataupun pihak lainnya, cuma ada satu hal yg krusial. Apakah benar bansos dari Pemprov NTB yg sejatinya merupakan bansos pemerintah pusat dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada keluarganya? Jika ternyata terbukti Gubernur Zulkieflimansyah dari PKS mengerjakan korupsi untuk adiknya yg juga diusung PKS, maka sungguh ironis ketika PKS lagi-lagi terjerat korupsi sapi, bukan?
Hari ini 11:08