yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
[table="width: 400, class: grid, align: center"]
[tr]
[td]
[/td]
[/tr]
[/table]
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menilai, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al Quran di Kementerian Agama merupakan hal sangat menyedihkan. Hal tersebut sekaligus juga memalukan karena menyangkut kitab suci umat Islam.
"Saya tersentak membaca itu (dugaan korupsi pengadaan Al Qur’an). Maka, perlu verifikasi apakah betul demikian. Tapi, mudah-mudahan itu tidak benar," kata Din Syamsudin, usai penutupan Tanwir Muhammadiyah 2012, di Bandung, Minggu (24/6/2012).
Pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu, kata Din, mengenai adanya dugaan kasus korupsi pengadaan Al Quran bisa kembali menempatkan Kementerian Agama sebagai kementerian terkorup.
"Jangan sampai terjadi lagi Kementerian Agama menjadi ’juara bertahan’ sebagai kementerian paling korup. Ini memang memalukan, dan itu bukan menurut saya, tapi menurut ICW atau Lembaga Transparasi Indonesia menuturkan selama ini, Kemenag menjadi ’kementerian paling korup’," ujar Din.
Menurut Din, dugaan korupsi pengadaan Al Quran di tubuh Kementerian Agama sebuah ironi tersendiri bagi bangsa Indonesia saat ini.
"Kalau di Kementerian Agama terjadi korupsi seperti ini, bagaimana nantinya kalau mau melakukan pembinaan kehidupan beragama," kata dia.
Selain soal dugaan korupsi tersebut, Din juga menyoroti tentang permasalahan haji, yang menurut Din, masyarakat Indonesia dan DPR terkesan "diam".
"Terutama menyangkut danang haji. Ini kita semua seolah diam, DPR juga diam. Saya mendapat informasi yang perlu didalami dan diverifikasi, bahwa danang haji yang sudah berapa triliun rupiah itu tidak jelas haknya bagi calon jamaah, terutama bagi yang menunggu lima hingga 10 tahun. Bahkan, sebagian danang haji itu katanya dijadikan sukuk. Nah, ini yang tidak benar," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau Kementerian Agama agar transparan dalam mengelola danang jamaah haji karena danang tersebut merupakan amanat umat yang jangan sampai dikorupsi atau diselewengkan.
"Saya berharap jangan bertahan jadi ’juara satu’ dalam hal ini Kementerian Agama menjadi kementerian paling korup," ujar Din.
[tr]
[td]
[/tr]
[/table]
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menilai, kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al Quran di Kementerian Agama merupakan hal sangat menyedihkan. Hal tersebut sekaligus juga memalukan karena menyangkut kitab suci umat Islam.
"Saya tersentak membaca itu (dugaan korupsi pengadaan Al Qur’an). Maka, perlu verifikasi apakah betul demikian. Tapi, mudah-mudahan itu tidak benar," kata Din Syamsudin, usai penutupan Tanwir Muhammadiyah 2012, di Bandung, Minggu (24/6/2012).
Pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu, kata Din, mengenai adanya dugaan kasus korupsi pengadaan Al Quran bisa kembali menempatkan Kementerian Agama sebagai kementerian terkorup.
"Jangan sampai terjadi lagi Kementerian Agama menjadi ’juara bertahan’ sebagai kementerian paling korup. Ini memang memalukan, dan itu bukan menurut saya, tapi menurut ICW atau Lembaga Transparasi Indonesia menuturkan selama ini, Kemenag menjadi ’kementerian paling korup’," ujar Din.
Menurut Din, dugaan korupsi pengadaan Al Quran di tubuh Kementerian Agama sebuah ironi tersendiri bagi bangsa Indonesia saat ini.
"Kalau di Kementerian Agama terjadi korupsi seperti ini, bagaimana nantinya kalau mau melakukan pembinaan kehidupan beragama," kata dia.
Selain soal dugaan korupsi tersebut, Din juga menyoroti tentang permasalahan haji, yang menurut Din, masyarakat Indonesia dan DPR terkesan "diam".
"Terutama menyangkut danang haji. Ini kita semua seolah diam, DPR juga diam. Saya mendapat informasi yang perlu didalami dan diverifikasi, bahwa danang haji yang sudah berapa triliun rupiah itu tidak jelas haknya bagi calon jamaah, terutama bagi yang menunggu lima hingga 10 tahun. Bahkan, sebagian danang haji itu katanya dijadikan sukuk. Nah, ini yang tidak benar," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau Kementerian Agama agar transparan dalam mengelola danang jamaah haji karena danang tersebut merupakan amanat umat yang jangan sampai dikorupsi atau diselewengkan.
"Saya berharap jangan bertahan jadi ’juara satu’ dalam hal ini Kementerian Agama menjadi kementerian paling korup," ujar Din.