Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Spoiler for Aset bermasalah Gili Trawangan:
"The strength of a family, like the strength of an Army, is in its loyalty to each other." - Mario Puzo
Kutipan tentang keluarga dari penulis novel Mario Puzo itu sangat menggugah. Ia menekankan betapa pentingnya keluarga karena keutamaan dari ikatan keluarga adalah rasa kesetiaan yg setara dengan jiwa korsa dalam dunia militer. Namun, ikatan yg kuat itu tak sering bernuansa positif, dapat juga untuk perbuatan negatif seperti perilaku kriminal. Apalagi Mario Puzo terkenal dengan novel legendarisnya The Godfather. Novel yg mengisahkan betapa kuatnya ikatan keluarga di dalam organisasi kejahatan.
Kesetiaan dalam keluarga menyebabkan perbuatan kriminal mudah untuk dilakukan. Anggota keluarga yg satu akan membuang muka dengan aksi kriminal anggota keluarga lainnya. Bahkan sesama anggota keluarga dapat kongkalikong dalam kejahatan atas dasar kepercayaan & kesetiaan. Contohnya yg marak saat ini adalah kasus korupsi yg melibatkan anggota keluarga.
Tengok saja korupsi dinasti Ratu Atut dalam pengadaan alkes, Dendy & Zulkarnain Djabar dalam kasus korupsi pengadaan Alquran, Adriatma Dwi Putra & Asrun dalam kasus suap proyek Pemkot Kendari, kasus korupsi simulator SIM Irjen Djoko Susilo yg melibatkan tiga istrinya. & teranyar kasus korupsi Bupati Kutai Timur serta istrinya yg menjabat Ketua DPRD Kutai Timur.
Dari kasus-kasus tersebut dapat kita simpulkan ada dua cara dalam melibatkan anggota keluarga di perbuatan korup. Pertama saling berperan aktif dalam menjalankan tindak pidana korupsi. Kedua, anggota keluarga jadi tujuan pencucian uang hasil korupsi.
Kita pun dapat ambil kesimpulan, kasus korupsi yg melibatkan anggota keluarga kebanyakan terjadi pada Pemerintahan Daerah.
Ketua KKPK Firli Bahuri mengungkapkan fenomena ini. Menurutnya salah satu penyebab korupsi para kepala daerah karena tingginya biaya politik yg harus disiapkan untuk maju pilkada. Berdasarkan peneilitan KPK, calon kepala daerah yg akan maju pilkada harus menyiapkan uang kira-kira Rp 5 10 miliar. Bahkan kalau harap dipastikan menang, uang yg harus disiapkan sebesar Rp 65 miliar.
"Jadi wawancara indepth interview ada yg ngomong Rp 5-10 miliar, tetapi ada juga yg ngomong, Kalau mau ideal, Pak, menang jadi pilkada itu bupati, wali kota, setidaknya punya uang ngantongin Rp 65 miliar, mengatakan Firli dalam acara Webinar Nasional Pilkada Berintegritas yg disiarkan di YouTube KPK, 19 Oktober 2020 lalu.
Besarnya selisih antara harta yg dimiliki & biaya politik itulah yg menciptakan para calon kepala daerah (cakada) terbebani. Maka tak jarang cakada akan menjanjikan sesuatu kepada pihak ketiga yg mau memberikan bantuan danang pilkada.
Sumber
etik [Ketua KPK: Biaya Politik Calon Pilkada Capai Rp 65 M, Minus dari LHKPN]
Oleh karena itu, KPK memastikan lembaganya akan memantau penuh gelaran pilkada, khususnya pada daerah yg kasus korupsinya banyak melibatkan kepala daerah, salah satunya Nusa Tenggara Barat (NTB). Firli mengungkapkan ada 12 kasus korupsi di NTB baik yg sudah maupun sedang diusut lembaga penegak hukum.
Hal yg turut jadi perhatian serius KPK adalah sebanyak 82,3 persen dari seluruh calon kepala daerah & wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur yg membiayai pendanaan pilkada mereka.
Dikrektur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai KPK memang perlu mengawasi Pilkada di NTB. Terlebih, salah satu kandidat Pilkada di Sumbawa, yakni Dewi Noviany merupakan adik dari Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Uchok mengatakan ada potensi dinasti politik di situ. Ada pula potensi penggunaan anggaran & fasilitas gubernur untuk calon kepala daerah.
Sumber :Republika [Rawan Korupsi, KPK Monitor Pilkada di NTB]
Adanya dugaan Gubernur NTB yg membiayai Pilkada adiknya yg jadi Calon Wakil Bupati Sumbawa Paslon Nomor Urut 4 Mo-Novi (Haji Mahmud Abdullah Dewi Noviany) makin diperkuat dengan adanya aset bermasalah Pemprov NTB di Gili Trawangan.
Bahkan KPK sudah mengingatkan Gubernur NTB serta jajarannya supaya berhati-hati & persoalan aset bermasalah kerja sama dengan PT Gili Trawangan Indah tak berlarut-larut. Pemprov NTB juga harus memerhatikan jangka waktu HGU yg sangat panjang, hingga 2065. Ini harus dievaluasi, karena jangan hingga Pemprov NTB dianggap mengerjakan pembiaran aset. SKK harus dipercepat, mengatakan Kepala satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Dwi Aprilia Linda.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Gita Aryadi menyatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan surat somasi perdana kepada PT GTI untuk melaksanakan poin-poin perjanjian dalam Nota Kesepahaman tertanggal 31 Maret 2020. Namun berdasarkan evaluasi, respon PT GTI belum sesuai yg diharapkan. Oleh karena itu pihaknya akan menyampaikan surat somasi kedua kepada PT GTI.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi NTB, Slameto Dwi Martono menjelaskan dari total lahan 75 hektar tersebut, seluas 65 hektar dikerjasmakan antara Pemprov NTB dengan PT GTI. Sisanya, seluas 10 hektar diberikan kepada masyarakat.
Sumber :RRI [KPK Ingatkan Gubernur NTB: Aset Pemprov Bermasalah]
Kepala UPTB Pemanfaatan & Pengamanan Aset Daerah, BPKAD NTB M Anwar mengatakan meski PT GTI cuma memiliki izin mengelola 65 ha, namun 90 persen lahan sudah jadi bangunan, hotel, kafe, villa, permukiman, sekolah, & rumah ibadah. Semua itu dibangun warga bukan GTI.
Sebagai informasi, PT GTI diberikan teguran karena perusahaan itu menelantarkan 65 hektar aset kerja sama dengan Pemprov NTB. Somasi perdana dijawab PT GTI dengan mengatakan masih tetap berkeharapan mengembangkan kawasan wisata di Gili Trawangan dengan syarat pemprov menghilangkan warga yg menguasai lahan saat ini.
Sumber :Lombok Pos [Sengkarut Lahan Gili Trawangan, Pemprov NTB Somasi PT GTI]
Pertanyaannya, bukankah PT GTI yg mengolah 65 hektar lahan itu? Mengapa warga dapat membangun bangunan permanen seperti kafe, hotel, pemukiman, sekolah, & rumah ibadah? Siapa yg memberikan izin? Bahkan PT GTI dapat hingga berdalih tidak dapat mengerjakan pembangunan karena ada warga. Jangan-jangan sudah ada kerjasama antara PT GTI dengan Gubernur NTB yg sengaja menjual tanah milik Pemprov NTB ke warga? atau Pemprov NTB melalui kerja sama dengan PT GTI sengaja menyewakan lahan ke warga sehingga Gubernur NTB dapat terus kecipratan uang hingga ke generasinya selanjutnya. Ingat PT GTI memiliki kekuatan hukum dengan HGU hingga 2065.
Mungkinkah uang hasil penjualan tanah seluas 65 hektar itu dipakai Gubernur NTB untuk membiayai Pilkada adiknya Dewi Noviany di Kabupaten Sumbawa? Semoga tidak. Tapi mengingat kasus korupsi yg kerap melibatkan sesama anggota keluarga, maka pembiayaan Pikada Dewi Noviany oleh Gubernur NTB sangat mungkin untuk terjadi.
Sebagai informasi, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dewi Noviany cuma memiliki total harta kekayaan hingga Rp 1,8 miliar & pasangannya Mahmud Abdullah memiliki total harta kekayaan hingga Rp 1,7 miliar. Jika ditotalpun, kekayaan mereka tidak menyentuh angka Rp 5 miliar rupiah.
Sumber :Radar Lombok [Ini Daftar Kekayaan Paslon Kada di NTB]
Sehingga dapat diambil kesimpulan ada sponsor dari paslon ini. Jika melihat rekam jejak kasus korupsi yg melibatkan keluarga, maka diduga pendananya adalah kakak dari Dewi Noviany, yakni Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengpakai aset yg digelapkan hasil kerja sama dengan PT GTI. Semoga kecurigaan ini tak terbukti. Wallahualam.
Hari ini 06:33
"The strength of a family, like the strength of an Army, is in its loyalty to each other." - Mario Puzo
Kutipan tentang keluarga dari penulis novel Mario Puzo itu sangat menggugah. Ia menekankan betapa pentingnya keluarga karena keutamaan dari ikatan keluarga adalah rasa kesetiaan yg setara dengan jiwa korsa dalam dunia militer. Namun, ikatan yg kuat itu tak sering bernuansa positif, dapat juga untuk perbuatan negatif seperti perilaku kriminal. Apalagi Mario Puzo terkenal dengan novel legendarisnya The Godfather. Novel yg mengisahkan betapa kuatnya ikatan keluarga di dalam organisasi kejahatan.
Kesetiaan dalam keluarga menyebabkan perbuatan kriminal mudah untuk dilakukan. Anggota keluarga yg satu akan membuang muka dengan aksi kriminal anggota keluarga lainnya. Bahkan sesama anggota keluarga dapat kongkalikong dalam kejahatan atas dasar kepercayaan & kesetiaan. Contohnya yg marak saat ini adalah kasus korupsi yg melibatkan anggota keluarga.
Tengok saja korupsi dinasti Ratu Atut dalam pengadaan alkes, Dendy & Zulkarnain Djabar dalam kasus korupsi pengadaan Alquran, Adriatma Dwi Putra & Asrun dalam kasus suap proyek Pemkot Kendari, kasus korupsi simulator SIM Irjen Djoko Susilo yg melibatkan tiga istrinya. & teranyar kasus korupsi Bupati Kutai Timur serta istrinya yg menjabat Ketua DPRD Kutai Timur.
Dari kasus-kasus tersebut dapat kita simpulkan ada dua cara dalam melibatkan anggota keluarga di perbuatan korup. Pertama saling berperan aktif dalam menjalankan tindak pidana korupsi. Kedua, anggota keluarga jadi tujuan pencucian uang hasil korupsi.
Kita pun dapat ambil kesimpulan, kasus korupsi yg melibatkan anggota keluarga kebanyakan terjadi pada Pemerintahan Daerah.
Ketua KKPK Firli Bahuri mengungkapkan fenomena ini. Menurutnya salah satu penyebab korupsi para kepala daerah karena tingginya biaya politik yg harus disiapkan untuk maju pilkada. Berdasarkan peneilitan KPK, calon kepala daerah yg akan maju pilkada harus menyiapkan uang kira-kira Rp 5 10 miliar. Bahkan kalau harap dipastikan menang, uang yg harus disiapkan sebesar Rp 65 miliar.
"Jadi wawancara indepth interview ada yg ngomong Rp 5-10 miliar, tetapi ada juga yg ngomong, Kalau mau ideal, Pak, menang jadi pilkada itu bupati, wali kota, setidaknya punya uang ngantongin Rp 65 miliar, mengatakan Firli dalam acara Webinar Nasional Pilkada Berintegritas yg disiarkan di YouTube KPK, 19 Oktober 2020 lalu.
Besarnya selisih antara harta yg dimiliki & biaya politik itulah yg menciptakan para calon kepala daerah (cakada) terbebani. Maka tak jarang cakada akan menjanjikan sesuatu kepada pihak ketiga yg mau memberikan bantuan danang pilkada.
Sumber
etik [Ketua KPK: Biaya Politik Calon Pilkada Capai Rp 65 M, Minus dari LHKPN]Oleh karena itu, KPK memastikan lembaganya akan memantau penuh gelaran pilkada, khususnya pada daerah yg kasus korupsinya banyak melibatkan kepala daerah, salah satunya Nusa Tenggara Barat (NTB). Firli mengungkapkan ada 12 kasus korupsi di NTB baik yg sudah maupun sedang diusut lembaga penegak hukum.
Hal yg turut jadi perhatian serius KPK adalah sebanyak 82,3 persen dari seluruh calon kepala daerah & wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur yg membiayai pendanaan pilkada mereka.
Dikrektur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai KPK memang perlu mengawasi Pilkada di NTB. Terlebih, salah satu kandidat Pilkada di Sumbawa, yakni Dewi Noviany merupakan adik dari Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Uchok mengatakan ada potensi dinasti politik di situ. Ada pula potensi penggunaan anggaran & fasilitas gubernur untuk calon kepala daerah.
Sumber :Republika [Rawan Korupsi, KPK Monitor Pilkada di NTB]
Adanya dugaan Gubernur NTB yg membiayai Pilkada adiknya yg jadi Calon Wakil Bupati Sumbawa Paslon Nomor Urut 4 Mo-Novi (Haji Mahmud Abdullah Dewi Noviany) makin diperkuat dengan adanya aset bermasalah Pemprov NTB di Gili Trawangan.
Bahkan KPK sudah mengingatkan Gubernur NTB serta jajarannya supaya berhati-hati & persoalan aset bermasalah kerja sama dengan PT Gili Trawangan Indah tak berlarut-larut. Pemprov NTB juga harus memerhatikan jangka waktu HGU yg sangat panjang, hingga 2065. Ini harus dievaluasi, karena jangan hingga Pemprov NTB dianggap mengerjakan pembiaran aset. SKK harus dipercepat, mengatakan Kepala satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Dwi Aprilia Linda.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Gita Aryadi menyatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan surat somasi perdana kepada PT GTI untuk melaksanakan poin-poin perjanjian dalam Nota Kesepahaman tertanggal 31 Maret 2020. Namun berdasarkan evaluasi, respon PT GTI belum sesuai yg diharapkan. Oleh karena itu pihaknya akan menyampaikan surat somasi kedua kepada PT GTI.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi NTB, Slameto Dwi Martono menjelaskan dari total lahan 75 hektar tersebut, seluas 65 hektar dikerjasmakan antara Pemprov NTB dengan PT GTI. Sisanya, seluas 10 hektar diberikan kepada masyarakat.
Sumber :RRI [KPK Ingatkan Gubernur NTB: Aset Pemprov Bermasalah]
Kepala UPTB Pemanfaatan & Pengamanan Aset Daerah, BPKAD NTB M Anwar mengatakan meski PT GTI cuma memiliki izin mengelola 65 ha, namun 90 persen lahan sudah jadi bangunan, hotel, kafe, villa, permukiman, sekolah, & rumah ibadah. Semua itu dibangun warga bukan GTI.
Sebagai informasi, PT GTI diberikan teguran karena perusahaan itu menelantarkan 65 hektar aset kerja sama dengan Pemprov NTB. Somasi perdana dijawab PT GTI dengan mengatakan masih tetap berkeharapan mengembangkan kawasan wisata di Gili Trawangan dengan syarat pemprov menghilangkan warga yg menguasai lahan saat ini.
Sumber :Lombok Pos [Sengkarut Lahan Gili Trawangan, Pemprov NTB Somasi PT GTI]
Pertanyaannya, bukankah PT GTI yg mengolah 65 hektar lahan itu? Mengapa warga dapat membangun bangunan permanen seperti kafe, hotel, pemukiman, sekolah, & rumah ibadah? Siapa yg memberikan izin? Bahkan PT GTI dapat hingga berdalih tidak dapat mengerjakan pembangunan karena ada warga. Jangan-jangan sudah ada kerjasama antara PT GTI dengan Gubernur NTB yg sengaja menjual tanah milik Pemprov NTB ke warga? atau Pemprov NTB melalui kerja sama dengan PT GTI sengaja menyewakan lahan ke warga sehingga Gubernur NTB dapat terus kecipratan uang hingga ke generasinya selanjutnya. Ingat PT GTI memiliki kekuatan hukum dengan HGU hingga 2065.
Mungkinkah uang hasil penjualan tanah seluas 65 hektar itu dipakai Gubernur NTB untuk membiayai Pilkada adiknya Dewi Noviany di Kabupaten Sumbawa? Semoga tidak. Tapi mengingat kasus korupsi yg kerap melibatkan sesama anggota keluarga, maka pembiayaan Pikada Dewi Noviany oleh Gubernur NTB sangat mungkin untuk terjadi.
Sebagai informasi, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dewi Noviany cuma memiliki total harta kekayaan hingga Rp 1,8 miliar & pasangannya Mahmud Abdullah memiliki total harta kekayaan hingga Rp 1,7 miliar. Jika ditotalpun, kekayaan mereka tidak menyentuh angka Rp 5 miliar rupiah.
Sumber :Radar Lombok [Ini Daftar Kekayaan Paslon Kada di NTB]
Sehingga dapat diambil kesimpulan ada sponsor dari paslon ini. Jika melihat rekam jejak kasus korupsi yg melibatkan keluarga, maka diduga pendananya adalah kakak dari Dewi Noviany, yakni Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengpakai aset yg digelapkan hasil kerja sama dengan PT GTI. Semoga kecurigaan ini tak terbukti. Wallahualam.
Hari ini 06:33