POZNAN, SENIN - Setelah enam hari berlangsung, Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim belum juga menghasilkan kesepakatan yang bulat. Negara-negara Uni Eropa justru menunjukkan gejala perpecahan. Amerika Serikat yang diharapkan turut berperan ternyata masih ”lumpuh”. Sementara bagi negara berkembang muncul sepercik harapan baru.
Setelah dua hari istirahat, Selasa (9/12) perundingan kembali dilanjutkan. Posisi Uni Eropa pada Konferensi Para Pihak Ke-14 (COP-14) di Poznan, Polandia, ini semakin sulit untuk menerapkan paket perubahan iklim yang semula disepakati: mengurangi 20 persen emisi karbon pada 2020—dibanding emisi 1990, dan meningkatkan energi baru dan terbarukan 20 persen, serta meningkatkan 20 persen penggunaan energinya.
Pihak Uni Eropa mendapat tentangan dari negara-negara Eropa Timur yang 90 persen energinya berbasis bahan bakar fosil. Pertemuan di Poznan diharapkan menghasilkan kesepakatan nyata untuk bisa disahkan pada Konferensi Para Pihak ke-15 (COP-15) di Kopenhagen, Denmark, tahun depan.
Semua pihak secara umum sepakat betapa mendesaknya kebijakan pengurangan emisi karbon. Akan tetapi, kesulitan muncul pada tingkat negosiasi menyentuh persoalan teknis: bagaimana distribusi komitmen dan pendanaan untuk pengurangan emisi karbon tersebut?
Hari Kamis (11/12) pertemuan akan berlangsung di tingkat menteri yang melibatkan lebih dari 150 negara. Melihat alotnya perundingan, diduga konferensi belum bisa ditutup hari Jumat (12/12) seperti rencana awal.
Perdebatan yang terjadi masih hal yang sama dengan waktu- waktu lalu, yaitu negara-negara maju yang dimintai pertanggungjawabannya atas kenaikan temperatur global justru mendesak agar negara dengan ekonomi yang berkembang seperti China dan India, yang emisinya juga tinggi, untuk turut memikul tanggung jawab yang sama.
Negara miskin dan negara berkembang terus menuntut negara maju untuk memimpin perubahan dan menerapkan peraturan tentang teknologi bersih serta merespons dampak perubahan iklim yang tak terhindarkan.
Sementara itu Jerman, yang menjadi ujung tombak Uni Eropa dalam kebijakan perubahan iklim, mengatakan, industri mobil dengan energi intensif serta industri semennya perlu waktu lama sebelum mereka bisa dikenai pajak polusi.
”Jika negara-negara Uni Eropa gagal menerapkan paket yang ambisius itu, maka kredibilitas mereka untuk meminta komitmen dari pihak lain, akan melemah,” ujar seorang anggota perunding dari Eropa.
Pertemuan hari Sabtu (6/12) antara Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dan sembilan pemimpin negara Eropa Timur tak berhasil mempersempit perbedaan. ”Situasi kami sekarang kompleks,” ujar Duta Besar Perancis Brice Lalonde kepada Kantor Berita AFP. ”Semua orang tahu, uang yang ada semakin sedikit dalam dua tahun mendatang,” ujar Lalonde.
”Kami tak melihat ada kepemimpinan seperti tahun lalu,” kata Hans Verolme, seorang aktivis Climate Action Network —yang berbasis di AS. Uni Eropa absen, sementara tim AS masih berada di bawah kepemimpinan George W Bush yang jelas menolak menandatangani Protokol Kyoto.
Negara berkembang
Anggota delegasi Indonesia dari World Wildlife Fund-Indonesia, Ari Muhammad dan Fitrian Ardiansyah, menyebutkan, baik negara maju maupun negara-negara yang tergabung dalam G-77 dan China, negara-negara berkembang kepulauan kecil (SIDS) dan Afrika sepakat bahwa persoalan pendanaan dan transfer teknologi merupakan faktor utama.
Adanya pemetaan daerah rawan dan indeks kerentanan juga menjadi kebutuhan yang harus ada dalam agenda adaptasi ke depan.
Indonesia, Australia, dan Papua Niugini termasuk yang menginginkan adanya pembahasan serius di Ad-hoc Working Group Long-term Cooperative Agency (AWG-LCA) untuk kerja sama jangka panjang. Hal serupa diinginkan negara-negara Amerika Tengah seperti Panama dan yang lain.
