Komunisme Bangkit Cuma Komoditas Politik

[Angela]

Quote:
Hanya karena alasan kreatifitas politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengunggah sebuah video di akun Twitter miliknya pada Jumat 21 September 2018 pukul 15.09 WIB. Isi video itu adalah tiga orang laki-laki & enam perempuan menari mengpakai topeng penguin sembari menyanyikan lagu berjudul "Potong Bebek Angsa PKI" dengan nada lagu "Potong Bebek Angsa" yg diubah liriknya.

Kreatifitas yg dimaksud Fadli seperti mengajak orang percaya bahwa PKI masih ada. Namun seberapa serius sebenarnya isu tentang PKI ini? Direktur Imparsia Al Araf menilai kalangan militer Indonesia & masyarakat tidak perlu reaktif kepada berbagai isu tentang kebangkitan komunisme. Sebab isu komunisme bukanlah ancaman serius, melainkan cuma isu yg diciptakan untuk kepentingan politik.

"Isu komunisme yg berkembang saat ini sejatinya hanyalah isu yg sifatnya politis. Politisasi kepada isu komunisme cuma jadi komoditas politik untuk bertarung memenangkan kekuasaan jelang Pemilu 2019 nanti," mengatakan Al Araf kepada wartawan di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2-18) seperti diberitakan Antara.

Al Araf mengatakan isu bangkitnya komunisme bukan baru terjadi jelang Pilpres 2019. Isu serupa juga mewabah di pemilu 2014. Dampak dari isu ini menurut Al Araf adalah lambatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Sehingga jadi penting bagi TNI untuk bersikap profesional di dalam mengidentifikasi isu yg dianggap sebagai ancaman.

Isu komunisme tak perlu jadi kekhawatiran militer & masyarakat karena menurut Al Araf sejak berakhirnya perang dharap yg ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, komunisme bukan lagi jadi ideologi yg menakutkan & mengancam negara-negara di dunia. Sebagian akbar negara-negara-satelit Uni Soviet menurut Al Araf sudah mengubah ideologi & sistem politiknya dari komunisme menuju demokrasi.

Apalagi, di Indonesia tidak ada partai politik yg mengusung ideologi komunisme dalam Pemilu 2019. "Bahkan, hingga saat ini larangan komunisme yg berpijak pada ketetapan MPR masih berlaku. Jadi bagaimana mungkin komunisme dapat dianggap sebagai ancaman nyata saat ini kalau organisasinya saja tidak jelas & dilarang," mengatakan Al Araf.

Hak Masyarakat Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga sempat mengingatkan soal politisasi dalam isu komunisme.

Ia salah satunya menyoroti soal ajakan nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI baik oleh elite politik maupun TNI. "Pilihan untuk menonton bareng atau tidak film tersebut adalah hak setiap warga. TNI semestinya tidak dipaksa mengambil tindakan yg rawan disalahpakai oleh kelompok elit politik tertentu," mengatakan Usman 28 September 2018 lalu.

Usman menyesalkan tuduhan kepada Panglima TNI & KSAD yg dikesankan sebagai sosok penakut cuma karena tidak memerintahkan anggotanya nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

Menurutnya tuduhan semacam itu merupakan upaya mempolitisasi TNI. Usman mengingatkan pada masa Panglima TNI Gatot Nurmantyo ada kelompok masyarakat yg terpengaruh oleh isu bangkitnya PKI & terlibat aksi penyerangan & perusakan kantor Yayasan LBH Indonesia. "Ini adalah intimidasi kepada pembela HAM," mengatakan Usman.

Pada era Presiden BJ Habibie, Mendikbud Juwono Sudarsono membentuk regu spesifik untuk meninjau ulang seluruh buku sejarah dalam versi G30S/PKI. Keputusan tidak mewajibkan memutar film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dilakukan oleh Menteri Penerangan Letnan Jenderal (Purn) Yunus Yosfiah. "Ini adalah bukti bahwa sejarah peristiwa 30 September 1965 ditinjau ulang & direvisi oleh pemerintah," mengatakan Usman.

Jadi, mengatakan Usman, adalah hak setiap orang apakah mau menonton film karya sutradara Arifin C. Noer itu atau merujuk film & literatur lainnya. Usman pun merujuk survei nasional SMRC 2017 & 2018 yg menemukan bahwa mayoritas warga, 86 persen, tidak setuju bahwa PKI sedang bangkit.

Yang setuju cuma 12 persen. "Jadi, sebenarnya isu anti-PKI ini kecil, tetapi dibesar-besarkan untuk membela kepentingan elit-elit yg membesar-besarkannya, menyudutkan korban & penyinta 1965, bahkan membungkam aksi aktivis, dosen, & petani yg tengah memperjuangkan hak-hak dasar mereka," mengatakan Usman.

Respons Jokowi Soal Isu PKI Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat merespons soal isu kebangkitan PKI yg beberapa di antaranya menyudutkan dia. "Perlu saya tanggapi isu yg belakangan banyak mengatakan saya PKI.

Kalau isu seperti itu dibiarkan & tidak saya jelaskan maka akan kemana-mana," mengatakan Jokowi pada 21 Mei 2018 lalu saat meresmikan Kereta Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang, Senin. Presiden mengatakan kalau dirinya lahir tahun 1961 & PKI meletus tahun 1965. "Mana mungkin balita ikut PKI," katanya.

Tapi, mengatakan Presiden, isu tidak berhenti di situ saja & giliran orang tuanya yg dituduh PKI. Di Solo, katanya, banyak ormas Islam seperti NU & Muhammadiyah yg dapat dicek kebenaran isu itu. "Silakan cek & tanyakan kebenaran isu itu ke sejumlah ormas Islam yg banyak di Solo," mengatakan Presiden.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Senin 20 November 2017 Jokowi sempat bereaksi keras soal politisasi isu kebangkitan PKI. Jokowi mengingatkan isu bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai manuver politik yg tidak beretika. Sebab menurutnya hukum di Indonesia tidak memberi tempat bagi PKI. "Coba lihat masih banyak yg teriak-teriak antek asing, antek aseng, mengenai PKI bangkit. Kalau saya, PKI bangkit gebug saja sudah, gampang.

payung hukumnya jelas, TAP MPRS masih ada, ngapain banyak-banyak masalah ini. Juga mengenai anti Islam, anti ulama, Cara politik yg beretika harus mulai kita hinggakan," mengatakan Jokowi dihadapan para senior PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat), FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan & Putra Putri TNI-Polri & Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), saat membuka Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017 di Jakarta.

Hanya karena alasan kreatifitas politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengunggah sebuah video di akun Twitter miliknya pada Jumat 21 September 2018 pukul 15.09 WIB. Isi video itu adalah tiga orang laki-laki & enam perempuan menari mengpakai topeng penguin sembari menyanyikan lagu berjudul "Potong Bebek Angsa PKI" dengan nada lagu "Potong Bebek Angsa" yg diubah liriknya.

Kreatifitas yg dimaksud Fadli seperti mengajak orang percaya bahwa PKI masih ada. Namun seberapa serius sebenarnya isu tentang PKI ini? Direktur Imparsia Al Araf menilai kalangan militer Indonesia & masyarakat tidak perlu reaktif kepada berbagai isu tentang kebangkitan komunisme. Sebab isu komunisme bukanlah ancaman serius, melainkan cuma isu yg diciptakan untuk kepentingan politik. "Isu komunisme yg berkembang saat ini sejatinya hanyalah isu yg sifatnya politis.

Politisasi kepada isu komunisme cuma jadi komoditas politik untuk bertarung memenangkan kekuasaan jelang Pemilu 2019 nanti," mengatakan Al Araf kepada wartawan di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2-18) seperti diberitakan Antara. Al Araf mengatakan isu bangkitnya komunisme bukan baru terjadi jelang Pilpres 2019.

Isu serupa juga mewabah di pemilu 2014. Dampak dari isu ini menurut Al Araf adalah lambatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Sehingga jadi penting bagi TNI untuk bersikap profesional di dalam mengidentifikasi isu yg dianggap sebagai ancaman. Isu komunisme tak perlu jadi kekhawatiran militer & masyarakat karena menurut Al Araf sejak berakhirnya perang dharap yg ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, komunisme bukan lagi jadi ideologi yg menakutkan & mengancam negara-negara di dunia.

Sebagian akbar negara-negara-satelit Uni Soviet menurut Al Araf sudah mengubah ideologi & sistem politiknya dari komunisme menuju demokrasi. Apalagi, di Indonesia tidak ada partai politik yg mengusung ideologi komunisme dalam Pemilu 2019. "Bahkan, hingga saat ini larangan komunisme yg berpijak pada ketetapan MPR masih berlaku. Jadi bagaimana mungkin komunisme dapat dianggap sebagai ancaman nyata saat ini kalau organisasinya saja tidak jelas & dilarang," mengatakan Al Araf.

Hak Masyarakat Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga sempat mengingatkan soal politisasi dalam isu komunisme.

Ia salah satunya menyoroti soal ajakan nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI baik oleh elite politik maupun TNI. "Pilihan untuk menonton bareng atau tidak film tersebut adalah hak setiap warga. TNI semestinya tidak dipaksa mengambil tindakan yg rawan disalahpakai oleh kelompok elit politik tertentu," mengatakan Usman 28 September 2018 lalu.

Usman menyesalkan tuduhan kepada Panglima TNI & KSAD yg dikesankan sebagai sosok penakut cuma karena tidak memerintahkan anggotanya nonton bareng film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.

Menurutnya tuduhan semacam itu merupakan upaya mempolitisasi TNI. Usman mengingatkan pada masa Panglima TNI Gatot Nurmantyo ada kelompok masyarakat yg terpengaruh oleh isu bangkitnya PKI & terlibat aksi penyerangan & perusakan kantor Yayasan LBH Indonesia. "Ini adalah intimidasi kepada pembela HAM," mengatakan Usman.

Pada era Presiden BJ Habibie, Mendikbud Juwono Sudarsono membentuk regu spesifik untuk meninjau ulang seluruh buku sejarah dalam versi G30S/PKI. Keputusan tidak mewajibkan memutar film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dilakukan oleh Menteri Penerangan Letnan Jenderal (Purn) Yunus Yosfiah. "Ini adalah bukti bahwa sejarah peristiwa 30 September 1965 ditinjau ulang & direvisi oleh pemerintah," mengatakan Usman. Jadi, mengatakan Usman, adalah hak setiap orang apakah mau menonton film karya sutradara Arifin C. Noer itu atau merujuk film & literatur lainnya.

Usman pun merujuk survei nasional SMRC 2017 & 2018 yg menemukan bahwa mayoritas warga, 86 persen, tidak setuju bahwa PKI sedang bangkit. Yang setuju cuma 12 persen. "Jadi, sebenarnya isu anti-PKI ini kecil, tetapi dibesar-besarkan untuk membela kepentingan elit-elit yg membesar-besarkannya, menyudutkan korban & penyinta 1965, bahkan membungkam aksi aktivis, dosen, & petani yg tengah memperjuangkan hak-hak dasar mereka," mengatakan Usman.

Respons Jokowi Soal Isu PKI Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat merespons soal isu kebangkitan PKI yg beberapa di antaranya menyudutkan dia. "Perlu saya tanggapi isu yg belakangan banyak mengatakan saya PKI. Kalau isu seperti itu dibiarkan & tidak saya jelaskan maka akan kemana-mana," mengatakan Jokowi pada 21 Mei 2018 lalu saat meresmikan Kereta Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang, Senin.

Presiden mengatakan kalau dirinya lahir tahun 1961 & PKI meletus tahun 1965. "Mana mungkin balita ikut PKI," katanya. Tapi, mengatakan Presiden, isu tidak berhenti di situ saja & giliran orang tuanya yg dituduh PKI. Di Solo, katanya, banyak ormas Islam seperti NU & Muhammadiyah yg dapat dicek kebenaran isu itu. "Silakan cek & tanyakan kebenaran isu itu ke sejumlah ormas Islam yg banyak di Solo," mengatakan Presiden.

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Senin 20 November 2017 Jokowi sempat bereaksi keras soal politisasi isu kebangkitan PKI. Jokowi mengingatkan isu bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai manuver politik yg tidak beretika.

Sebab menurutnya hukum di Indonesia tidak memberi tempat bagi PKI. "Coba lihat masih banyak yg teriak-teriak antek asing, antek aseng, mengenai PKI bangkit. Kalau saya, PKI bangkit gebug saja sudah, gampang.

payung hukumnya jelas, TAP MPRS masih ada, ngapain banyak-banyak masalah ini. Juga mengenai anti Islam, anti ulama, Cara politik yg beretika harus mulai kita hinggakan," mengatakan Jokowi dihadapan para senior PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat), FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan & Putra Putri TNI-Polri & Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), saat membuka Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017 di Jakarta.

Komunisme Bangkit Cuma Komoditas Politik, Militer Jangan Reaktif

Isu kebangkitan PKI sudah muncul sejak Pemilu 2014 dan kini berulang kembali.

tirto.id

Sudah Dari dulu pki ini dijadikan komoditas politik, PKI sering dijadikan kambing hitam dalam menyerang lawan politik untuk mendapatkan simpati masyarakat.


sebagai rakyat yg cerdas si gua rasa kita semua tidak akan lah termakan oleh isu murahan kaya gini yakan.

Hari ini 10:10