Kompas (10/4/2007)

[PocariSweat]

waduh niat amat mas???hehehhee...

 

[Creationz]

Jaringan Judi lewat Internet Digulung
awkawkakw minta webnya dong

http://www.kompas.co.id/ver1/Metropolitan/0704/10/023503.htm

sorry telat jawab /swt lagi main RO habis itu getamped /swt

 

[Creationz]

10/04/2007 15:43 wib
Ramos dan Lasama Bersaing

DILI, SELASA--Total suara yang telah selesai dihitung di tingkat distrik dalam pemilu presdien Timor Leste baru mencapai 20 persen dari total distrik yang ada. Dan sampai pukul 16.30 waktu setempat, Jose Ramos Horta dan Dr Fernando Lasamma da Araujo menempati dua posisi teratas.

Juru bicara Commisao Nacional de Eleicoes, Martinho da Silva Gusmao, di kantornya di Dili, Selasa, menyatakan, "Banyak area yang belum bisa diliput jangkauan telekomunikasi karena keterbatasan peralatan. Bahkan ada beberapa distrik yang belum bisa dihitung karena operator komputer salah password."

Horta dan Lasamma banyak unggul di berbagai distrik yang hasil perhitungannya masih sementara. Dalam pemilu kali ini, terdapat delapan kandidat presiden yang bertarung memperebutkan posisi kepala negara.

Mereka adalah Horta, Lasamma, Dr Joao Viegas Carrascalao, Dra Lucia Maria BF Lobato, Dr Aveillo Mona da Silva, Fransisco Gutererres Lu-Olo, dan Dr Manuel Tilman.

Secara umum, Gusmao mengungkapkan, di Distrik Aileu, Amaral meraih 11.743 suara, di susul Horta (1.586), dan Lasamma (1.869). Di Distrik Ainaro yang memiliki 34 TPS dan 14 di antaranya belum selesai dihitung, Lasamma meraih posisi pertama, disusul Horta, dan ketiga Amaral.

Di Distrik Baucau dengan populasi penduduk kedua setelah Dili, hasil penghitungan justru belum bisa diketahui karena berita yang diterima, penghitungan itu baru bisa dilakukan pada pukul 24.00 waktu setempat hari ini. Di distrik itu, hambatan cuaca dan komunikasi menjadi masalah utama yang hingga kini belum terpecahkan.

Di Distrik Telikai, Lu-Olo mampu merebut hati para pemilih dan kandidat-kandidat lain tidak mampu menyaingi tokoh politik berusia lanjut itu. Sementara di subdistrik Laga, Distrik Dili, Horta tidak ada saingannya satu pun dan melejit sendirian di atas para pesaingnya.

"Distrik Dili dengan 55 TPS Horta meraih 13.893 suara, Lasamma 5.357, dan Amaral 5.000 suara. Disttrik ini memiliki populasi pemilih sekitar 20 persen dari seluruh populasi pemilih yang terdaftar," kata Gusmao. Di Distrik Ermera yang menyisakan delapan TPS untuk dihitung, Araujo dan Horta menjadi dua terbesar dengan selisih suara dangat tipis.

Sementara di Distrik Liquisa, Horta mengungguli yang lain diikuti Lobato --satu-satunya perempuan kandidat-- dan Lasamma. "Penghitungan di Distrik Manufahi juga belum bisa dilakukan karena salah password komputer yang dilakukan operatornya. Mohon dimaklumi," kata da Silva Gusmao.

Di Distrik Manufahi, angka penghitungan baru masuk pukul 16.00 waktu setempat dengan hasil Horta meraih 4.447 suara, Lu-Olo (1.806), 1.704 Lasamma, 1.612 untuk Xavier, 478 suara bagi Carrasacalao, 491 untuk da Silva, dan 278 bagi Tilman.

Distrik Manatuto merupakan salah satu distrik yang tidak bisa dijangkau jaringan komunikasi tetap dan bergerak sehingga dari 25 TPS yang ada, masih tersisa lima TPS yang belum bisa diketahui hasil penghitungan suaranya.
------------------------------------------------

10/04/2007 15:53 wib
Pengaturan Harga Obat oleh Pemerintah Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS - Obat merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. Karena itu, masalah pengadaan obat terkait pasokan dan distribusinya, harus jadi agenda publik dan mendapat perhatian yang proporsional.

Sejauh ini, ketersediaan dan keterjangkauan obat jadi kontroversi hangat. Untuk meningkatkan keterjangkauan obat, selama tahun 2006 lalu pemerintah mengambil keputusan menurunkan harga obat. Hal ini mengakibatkan harga yang ditetapkan itu sangat merugikan produsen.

"Pemerintah tidak berwenang menetapkan harga meskipun hal itu bertujuan meningkatkan keterjangkauan obat," kata Direktur Indonesia Research and Strategic Analysis, Faisal Basri, dalam seminar bertema "Evaluasi Kebijakan Harga Obat", Selasa (10/4), di ballroom Hotel Sahid, di Jakarta.

Kewenangan pemerintah adalah pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar terpenuhinya sediaan farmasi dan alat kesehatan serta perbekalan lainnya terjangkau masyarakat. Bantuan pemerintah adalah memudahkan pendirian unit produksi dan perizinan. "Ini justru belum dilakukan pemerintah secara optimal," ujarnya.

"Untuk banyak item obat, harga yang ditetapkan lebih rendah dari biaya produksi obat. Pengendalian harga berlebihan merupakan disinsentif bagi produksi obat generik. Hal ini dapat mengurangi minat produsen farmasi untuk memproduksi obat generik dan bisa membahayakan ketersediaan obat generik di dalam negeri," tutur Faisal.

Delina Hasan dari Pusat kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan menyatakan, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap obat, maka pemerintah perlu mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan penduduk, termasuk untuk pembelian obat, yang terencana melalui asuransi kesehatan.
------------------------------------------------

10/04/2007 15:57 wib
Jalur Ende-Maumere Dibuka Satu Jalur

ENDE, KOMPAS- Jalur trans selatan Flores yang menghubungkan Ende-Maumere sudah dibuka kembali sejak Senin (9/4) tadi malam meski masih satu jalur. Jalur ini sempat lumpuh total karena tebing longsor di Kilometer 47 Liakutu, Kampung Watubewa, Desa Nuamuri, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Longsor terjadi Senin (9/4) kemarin pagi sekitar pukul 04.00 Wita. Dengan menggunakan alat berat, lumpur dapat dibersihkan sepenuhnya dari badan jalan pada pukul 23.00, dan sejak saat itu kendaraan baru bisa melintas kembali.

“Tapi yang dibuka masih untuk satu jalur. Jadi, sementara untuk arah berlawanan harus bergantian kalau melintas. Sebab batu besar yang melintang di badan jalan belum bisa digeser. Badan jalan yang bisa dilewati kendaraan hanya tersisa sedikit, itu pun di bibir jurang,” kata Kepala Satuan Kerja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Flores, Yosef Lewa, Selasa (10/4) siang di Ende.

Material longsoran yang menutup badan jalan selain lumpur juga terdapat empat batu besar. Batu paling besar berukuran panjang sekitar tujuh meter, lebar lima meter, dan tebal dua meter.

Menurut Yosef, berhubung batu besar itu belum dapat digeser dengan dua alat berat yang ada, saat ini sedang diupayakan pembuatan jalan darurat dengan mengeruk tebing. Ada pun jalan darurat itu diperkirakan selesai dikerjakan dalam waktu lima hari. Satuan Kerja juga berupaya memecah batu besar tersebut.

“Kami sedang mengupayakan alatnya. Begitu alat pemecah batu tiba, kami perkirakan dalam waktu dua hari kondisi sudah bisa normal kembali. Tapi selama batu itu masih di tempatnya, maka alternatif sementara dengan membuat jalan darurat,” kata Lewa.

 

[Creationz]

10/04/2007 16:01 wib
Penundaan Penerimaan Praja Tak Pengaruhi Kebutuhan PNS

SURABAYA, SELASA - Perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menata ulang Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan tidak menerima mahasiswa baru selama satu tahun ini tidak akan mempengaruhi kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS).

"Kebutuhan pegawai tetap bisa dipenuhi karena selain IPDN, ada rekrutmen dari universitas-universitas dan perguruan tinggi lain. Jadi tak akan kekurangan," kata Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Taufiq Effendi di Surabaya, Selasa (10/4), seusai acara pencanangan tahun penerapan pelayanan publik di gedung Grahadi.

Menurut Taufiq, sudah seharusnya IPDN dibenahi secara menyeluruh dalam sistem pendidikannya termasuk masalah pendidikan kepemimpinan, pelayanan, dan ketrampilan manajerial.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, lanjut Meneg PAN, dengan pembenahan yang dilakukan pascakematian praja IPDN pada tahun 2000 dan 2003, ternyata tetap belum membuahkan hasil yang memuaskan, malahan terjadi lagi kematian seorang praja pada tahun ini. "Maka pembenahan kali ini harus menyeluruh. Kita tidak mau lagi pembenahan tengah-setengah atau tambal sulam. Oleh karena itu pembenahan harus menyeluruh," tegasnya.

Sementara itu Gubernur Jatim Imam Utomo mengatakan persetujuannya dengan keputusan Presiden tersebut. "Pihak kami memang juga sedang mengevaluasi praja-praja yang dikirim ke IPDN. Kebijakan kami sejalan dengan keputusan Presiden untuk menunda pengiriman calon praja tahun ini," ungkapnya.

Menurut Imam, sejalan dengan otonomi daerah, sebetulnya daerah Jatim juga telah mendidik sendiri calon pegawainya, sehingga pembekuan penerimaan praja baru IPDN tak berpengaruh pada kinerja pemerintahan daerahnya.

Gubernur Jatim menambahkan, jumlah praja IPDN yang berasal dari Jatim saat ini sekitar 200-an dan mereka tidak luput dari pengawasan pemerintah daerah.
------------------------------------------------

10/04/2007 16:04 wib
Logistik Pemilu Timor Leste Banyak Hambatan

DILI, SELASA--Juru bicara Commisao Nacional de Eleicoes, Martinho da Silva Gusmao mengakui terdapat sejumlah kekurangan dalam pemilu presiden perdana di Timor Leste. Kekurangan-kekurangan itu meliputi kelambanan pengiriman logistik pemilu, ketiadaan jaringan telekomunikasi, dan kesulitan teknis pelaksanaan pemilu.

Distrik Lautem dan Distrik Maubesi, katanya, sebagai misal, yang sangat sulit untuk dijangkau dengan kendaraan roda empat dan dua. "Maka pengirimannya memakai kuda beban dan itupun ternyata tidak bisa tepat waktu," katanya di Dili, Timor Leste, Selasa.

Akan tetapi, katanya, dia bersyukur tidak perlu dilakukan pemilu susulan seperti yang semula diperkirakan karena panitia pelaksana lokal dan masyarakat pemilih sangat sabar melaksanakan pemilu yang baru pertama kali dilakukan itu.

Distrik-distrik dekat Ibukota Dili yang mudah dijangkau transportasi dan ada jaringan telekomunikasinya, katanya, memang lebih mudah dilakukan penghitungan akhir namun itu pun belum bisa selesai dilakukan. Padahal jumlah masyarakat pemilih per TPS banyak yang kurang dari 1.000 pemilih.

Dibandingkan dengan yang selama ini terjadi di Indonesia, maka pelaksanaan penghitungan suara ini sangat jauh dari cepat. Teknologi telekomunikasi dan informatika yang dipergunakan masih belum memungkinkan pendata untuk segera mengintegrasikan data yang didapat dari level TPS dan perwakilan partai-partai politik yang ada.

Dengan begitu, banyak pengamat internasional yang kesulitan membandingkan data yang diperoleh karena penyebaran pengamat-pengamat itu juga kurang menjangkau area terpencil yang seharusnya diamati secara lebih baik.

Pihak PBB dan badan internasional serta negara pendonor sebetulnya sudah banyak berperan, namun terdapat sejumlah ketidaksamaan prosedur operasi dan tingkat keperluan yang terjadi di antara mereka.

CNE dan STAE, menurut undang-undang pemilu Timor Timur yang disahkan Parlemen dan diundangkan Perdana Menteri Ramos Horta, memiliki kerangka waktu yang cukup ketat bagi pelaksanaan pemilu untuk negara baru seperti Timor Timur.

Menurut peraturan itu, 48 jam setelah pemilu ditutup di semua TPS, hasil penghitungan harus sudah diterima di level distrik, dan dari semua distrik yang ada, baru Distrik Dili yang memiliki kemampuan pendekatan angka seperti yang diharapkan.

Setelah diterima di level distrik, maka angka itu kemudian diolah di level nasional dan 72 jam kemudian angka-angka itu dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi (sejenis Mahkamah Agung) untuk diverifikasi sekaligus memberikan kesempatan pengakuan bagi kandidat atau unsur masyarakat yang merasa terdapat kejanggalan dalam proses pemilu itu.

Oleh Pengadilan Tinggi (Supremo Tribunao, karena Timor Timur juga memakai bahasa Portugis sebagai bahasa resmi negaranya), proses itu masih diendapkan beberapa hari sebelum akhirnya dilimpahkan ke presiden sebagai kepala negara untuk diumumkan kepada publik secara resmi.

Menurut rencana, pada Jumat mendatang (14/4), presiden baru Timor Timur menggantikan Kay Ralla Xanana Gusmao sudah bisa diketahui secara resmi dan beberapa hari kemudian dilakukan pelantikan pemimpin baru itu.
---------------------------------------------------

10/04/2007 16:08 wib
DPRD Bontang Tolak Pembangunan Stadion untuk PON XVII

SAMARINDA, KOMPAS – Komisi Keuangan dan Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang menolak pembangunan stadion untuk Pekan Olahraga Nasional XVII Kalimantan Timur 2008 karena dinilai kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua Komisi, Abdul Choliq Hidayat, mengemukakan ini usai menemui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (10/4), di Kota Samarinda.

Panitia Besar PON menetapkan kota berpenduduk 487.000 jiwa ini sebagai satu di antara enam kabupaten/kota tempat pertandingan. Cabang yang dipertandingkan adalah voli, voli pantai, sepak takraw, tenis meja, dan sepak bola. Untuk itu, pemerintah mengusulkan pembangunan gedung olahraga, wisma atlet, dan stadion berbiaya Rp 230 miliar.

PB PON hampir pasti menetapkan pertandingan sepak bola dilaksanakan di Stadion Mulawarman sedangkan voli di gedung olahraga (GOR) PT Pupuk Kalimantan Timur, perusahaan Urea dan Amoniak. Tenis meja dan sepak takraw dilaksanakan di GOR PT Badak Natural Gas Liquefaction, operator kilang yang memproduksi gas alam cair untuk ekspor.

Abdul mengatakan bahwa dengan menggunakan sarana milik dua perusahaan besar itu, danang pembangunan tadi sebaiknya dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, membangun kantor pemerintahan agar tak lagi menyewa seperti sekarang. “Blunder bagi kami DPRD karena menyetujui usulan itu,” kata Abdul.

Namun, persetujuan itu diberikan karena DPRD mengisyaratkan biaya pembangunan 60 persen ditanggung oleh provinsi (Rp 138 miliar) dan sisanya 40 persen ditanggung oleh Bontang (Rp 92 miliar).

Akan tetapi, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kaltim, Sulaiman Gafur, mengatakan bahwa provinsi membantu pembiayaan pembangunan bagi daerah-daerah penyelenggara PON Rp 20 miliar/tahun. Itu diberikan kurun 2006-2008 sehingga setiap daerah menerima Rp 60 miliar.

Selain itu, setiap tahun pula, daerah menerima sekitar Rp 30 miliar subsidi keuangan untuk membiayai pelaksanaan tiga program provinsi. Yang dimaksud adalah infrastruktur, sumber daya manusia, dan pertanian. Sebagian subsidi bisa diambil untuk membantu pembiayaan fasilitas PON.

“Tetap saja jauh dari beban yang disyaratkan DPRD saat menyetujui usulan pemerintah,” kata Abdul. Namun, menurut dia, DPRD tidak bisa disalahkan karena pemerintah dituding kurang terbuka membicarakan persiapan PON.

Meski demikian, kata Abdul, pembangunan GOR dan wisma atlet sepertinya sulit dibatalkan. Namun, sebisa mungkin pembiayaan harus efisien. Untuk itu, DPRD akan mengawasi proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Sementara itu, Asisten Ketataprajaan Pemprov Kaltim, Sjachruddin, mengatakan bahwa Bontang akan didatangi oleh hampir 1.000 atlet, pejabat pertandingan, dan wasit. Juga diperkirakan sekitar 2.000 pendukung.

Sjachruddin mengatakan bahwa akomodasi, transportasi, dan konsumsi atlet, pejabat pertandingan, dan wasit menjadi tanggungan PB PON karena merupakan komitmen awal provinsi ini untuk menjadi tuan rumah. Penyelenggaraan diperkirakan menghabiskan danang Rp 450 miliar dan sudah dianggarkan Rp 431,35 miliar.

 

[Creationz]

10/04/2007 16:46 wib
Ditemukan 136 Kasus Kusta di Gresik

GRESIK, KOMPAS – Sampai akhir 2006 jumlah penderita kusta di Kabupaten Gresik tercatat 136 kasus, atau rata-rata 1 dibanding 10.000. Jumlah ini menurun jauh dibanding era tahun 1990-an yang rata-rata mencapai 30 banding 10.000.
Kepala Dinas Kesehatan Gresik dr Munawan, Selasa (10/4), mengatakan Indonesia berada di urutan ke-4 jumlah penderita kusta setelah India, Brazil dan Myanmar. Namun Jawa Timur menduduki peringkat pertama di antara 31 propinsi di Indonesia, dan Gresik ada di ranking 14 di antara 38 kabupaten/kota di Jatim.

Pakar Penyakit Kulit dan Kelamin dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prof.DR.dr. Indropo Agusni pada Seminar “Pencegahan dan Penyembuhan Kusta” di Gresik menjelaskan bahwa ada dua jenis penyakit kusta, yaitu jenis kusta kering (PB) dan kusta basah (MB). Kusta kering akan sembuh dengan pengobatan multy drug therapy (MDT) selama enam bulan. Adapun kusta basah membutuhkan waktu pengobatan MDT selama 12 bulan.

Kusta basah yang tidak diobati dapat menular melalui pernafasan atau kontak kulit yang lama. Namun tidak semua orang dapat tertular penyakit kusta, tergantung dari kekebalan masing-masing. “Prosentasenya hanya sekitar 5 persen. Jadi intinya kusta tidak menular dengan hanya sekali bersentuhan ” ujar Indropo.

Indropo menambahkan untuk mencegah cacat kusta, disarankan agar kita jangan menjauhi, mengisolasi atau menyembunyikan penderita kusta. Pengobatan kusta sebaiknya dilakukan secara dini saat muncul tanda-tanda kelainan kulit seperti bercak putih seperti panu atau bercak kemerahan. “Kelainan ini menimbulkan hilang rasa, tidak ditumbuhi bulu, dan tidak mengeluarkan keringat,” tambah Indropo.

Wakil Bupati Gresik Sastro Suwito mengatakan saat ini Gresik telah berhasil meminimalisasi jumlah penderita kusta. “Semoga sukses ini bisa ditingkatkan hingga pada 2010 Gresik bebas kusta,” ujarnya berharap.

Menurutnya untuk menuju sukses Gresik bebas kusta 2010 perlu kerjasama dan koordinasi dari seluruh lapisan masyarakat. Dukungan untuk mensosialisasikan program ini bisa dilakukan melalui mereka yang mengetahui gejala kusta, baik keluarga, teman, tetangga dan masyarakat agar segera memeriksakan penderita ke Puskesmas terdekat.

“Kusta bukan penyakit turunan, bukan kutukan, bukan guna-guna, dan bisa diobati. Beri mereka harapan karena kusta bisa diobati di Puskesmas dengan cuma-cuma. Dengan Pengobatan sejak dini, cacat kusta bisa dicegah” ujar Sastro.

Ditambahkan, penanganan kusta harus melibatkan camat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, penyuluh agama di kecamatan, kalangan pondok pesantren serta organisasi sosial kemasyarakatan di Gresik. Ketua Yayasan Kusta Indonesia (YKI) Provinsi Jawa Timur Trimaryono menuturkan kalau ada Camat yang melaporkan kusta, mestinya patut diberi penghargaan dan patut diberi kenaikan pangkat kilat. Alasannya dengan banyaknya kasus kusta yang ditangani maka penyembuhan dan pemberantasan kusta bisa segera diatasi.
------------------------------------------

10/04/2007 16:56 wib
Pengawasan Lemah, Perusahaan Langgar SKP3

GRESIK, KOMPAS- Lemahnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Gresik berakibat dilanggarnya surat keterangan persyaratan perencanaan dan pembangunan (SKP3) atau site plan oleh perusahaan.

Sejumlah perusahaan di kawasan Manyar, misalnya, tidak menyediakan fasilitas pendukung tempat usaha. Bahkan ketika perusahaan berganti kepemilikan atau berpindah tangan perizinan pun belum diperbarui.

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik M Najikh mengakui, pengawasan dari pemkab masih lemah. Namun menurutnya pada saat awal perusahaan didirikan sudah mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi.

“Seharusnya perusahaan yang berdiri khususnya di jalur utama jalan raya harus memenuhi urutan jalan, trotoar dan saluran air. Setelah itu baru dibanguna pagar dan terakhir bangunan pabrik,” jelas Najikh saat meninjau perusahaan di kawasan Manyar.

Menurut dia, perusahaan wajib menyediakan fasilitas pendukung untuk tempat usaha seperti jalan. Tujuannya agar kegiatan pabrik tidak mengganggu akses jalan Negara. “Kalau semua perusahaan di sepanjang jalan tidak punya saluran jika hujan bisa banjir. Sekarang masih banyak tambak, kalau tambak sudah beralih fungsi tidak ada resapan air lagi,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Gresik M Syafi’ menambahkan, perusahaan harus menyediakan akses keluar masuk dan gorong-gorong. Dia menegaskan bahkan seharusnya dari ruas jalan dengan pagar pabrik setidaknya memiliki jarak 16,5 meter. “Tetapi kenyataannya bukan saja tidak sesuai SKP3, perusahaan sejumlah perusahaan tidak memperbarui izin ketika berganti kepemilikan,” kata Syafi’.

Anggota Komisi A Chumaidi Ma’un menambahkan, jika memang belum memenuhi aturan tersebut perusahaan bisa membongkar pagar agar ada batas yag jelas antara drainase dan jalan. “Ini bisa dilakukan bertahap, sementara drainase dibuat setelah pagar. Selanjutnya pagar bisa dibongkar kemudian perusahaan membangun pagar lagi setelah darainase,” ujar Chumaidi.

Sementara pihak pabrik yang ditinjau mengatakan selama ini sosialisasi dari pemkab kurang. Padahal pihaknya hanya menerima pengalihan dari perusahaan lama. “Kami baru tahu setelah ada pemberitahuan dua bulanan ini. Oleh karena itulah kami juga memperbarui izin gangguan,” ujar Meidi, Kepala Pabrik PT Elite Star Prima di Jalan Banyutami kecamatan Manyar.

Meidi menjelaskan sebelumnya perusahaan tempatnya bekerja dikelola PT Vihara Agung tetapi dinyatakan pailit. Selanjutnya perusahaan dikelola Wahana Karya Agung. Terakhir baru dikelola PT Elit Star Prima Jaya sekitar 1999/2000 hingga kini dengan 350 karyawan.

“Kami memproduksi garam beryodium dengan kapasitas 400-600 ton per hari. Kami menggunakan bahan baku garam local 90 persen dengan garam Australia 10 persen,” jelas Meidi.
------------------------------------------

10/04/2007 17:04 wib
Bantuan Tunai Bersyarat Cair Juni

PALEMBANG, KOMPAS - Pemerintah berencana mengucurkan bantuan untuk daerah-daerah miskin di Indonesia melalui program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) sebagai pengganti BLT yang akan dicairkan Juni. Selain itu masih ada Program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM).

Deputi Menko Kesra Bidang Kemiskinan Sudjana Royat, Selasa (10/4) di Palembang mengatakan, perbedaan BTB dengan BLT adalah persyaratan BTB lebih ketat yaitu hanya diberikan pada keluarga yang memiliki ibu hamil dan anak usia sekolah. Besarnya mencapai Rp 1,2 juta per tahun per keluarga. BTB akan dibagikan di tujuh daerah yang banyak memiliki warga miskin yaitu Jakarta, Jatim, Jabar, Sumbar, Sulut, Gorontalo, dan NTT sebanyak 500.000 KK.

"Untuk PNPM sampai tahun 2010 akan dianggarkan Rp 25 triliun. Setiap kecamatan akan menerima Rp 500 juta sampai Rp 1,5 triliun. Kriterianya adalah kecamatan itu memiliki warga miskin sebanyak 10 persen. Tahun 2008 direncanakan setiap kecamatan mendapat Rp 3 miliar per tahun," kata Sudjana.

Menurut Sudjana, melalui PNPM pada tahun 2010 ditargetkan angka kemiskinan berhasil diturunkan sebanyak 5 persen. Sampai tahun 2009 anggaran PNPM sendiri mencapai Rp 10,3 triliun. Dalam PNPM yang berbasis community development, masyarakat dilibatkan sehingga bantuan tidak dinikmati oleh para elit desa saja.

 

[Creationz]

10/04/2007 17:08 wib
Situs Pemda se-Kaltim Kampanye Antinarkotik

SAMARINDA, KOMPAS- Badan Narkotika Nasional meminta situs internet pemerintah daerah se-Kalimantan Timur menyantumkan informasi bahaya penggunaan narkotik ke masyarakat.

“Tujuannya agar kampanye berlangsung efektif karena situs dapat diakses oleh semua orang,” kata Kepala Pusat Dukungan Pencegahan BNN Brigadir Jenderal Polisi Mudji Waluyo ketika bertemu dengan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda, Selasa (10/4).

Mudji menjelaskan, BNN setiap saat bisa menambah berbagai informasi tentang narkotik dan obat terlarang atau narkoba. Dengan demikian, situs pemerintah daerah tak hanya menampilkan potensi tetapi tempat kampanye antinarkotik.

Mudji mengatakan bahwa penggunaan situs sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN.

Praktisi teknologi informasi, Roy Suryo menjelaskan, berita-berita dari media massa dan data kasus narkotik bisa dimasukkan dalam situs internet. Selain itu, pendapat para ahli serta konsultasi juga bisa.

Namun, kata Roy, kunci agar situs banyak dibaca oleh pemakai internet yakni tampilan harus menarik dan informasi yang disajikan terus menerus diperbarui.

Asiten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Pemprov Kaltim, Nusyirwan Ismail berjanji segera membuat persetujuan tertulis tentang penggunaan situs pemerintah untuk kampanye antinarkotik. Intruksi tertulis bagi semua pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim juga segera dibuat.

Data BNN menunjukkan provinsi berpenduduk 3 juta jiwa ini termasuk dalam sepuluh besar daerah rawan peredaran dan penggunaan narkotik. Selain itu, secara nasional penggunaan narkotik terus meningkat.

Penggunaan barang yang berbahaya bagi kesehatan karena mengganggu saraf, menyebabkan kecanduan, bahkan mematikan ini melibatkan semua kalangan. Ironisnya, sebagian besar pengguna adalah kalangan usia 16-29 yang didominasi oleh pelajar SLTP dan SLTA.

Sepuluh Besar Provinsi Rawan Narkotika adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Selatan, dan DI Yogyakarta.
-----------------------------------------------

10/04/2007 17:10 wib
Pertemuan Menkeu ASEAN Ke-12 Akan Digelar di Danang

JAKARTA, KOMPAS - Pertemuan Tahunan Menteri-menteri Keuangan se-ASEAN Ke-12 diperkirakan akan digelar di Danang, Vietnam pada bulan April 2008. Pertemuan tersebut diharapkan akan segera mematangkan seluruh upaya negara-negara anggota ASEAN untuk mengintegrasikan perekonomiannya pada tahun 2015.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Selasa (10/4). Menurut Sri Mulyani, dalam Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN ke-11 di Chiang Mai, Thailand, para menkeu menyepakati empat hal pokok. Pertama, mengembangkan pasar modal ASEAN. Kedua, memberikan dukungan lebih besar untuk integrasi sektor keuangan di ASEAN. Ketiga, pemanfaatan cadangan devisa yang terus meningkat untuk membiayai proyek infrastruktur. Keempat, mempererat kerjasama di bidang perpajakan.

“Secara umum, negara-negara ASEAN sepakat bahwa kerjasama sektor keuangan harus lebih diperkuat,” katanya.
------------------------------------------------

10/04/2007 17:15 wib
BP DAS Kahayan Tawarkan Bibit Gratis

PALANGKARAYA, KOMPAS- Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Kahayan sebagai instansi teknis Departemen Kehutanan di Kalimantan Tengah menawarkan bibit pohon gratis untuk penghijauan kepada sekolah-sekolah setempat. Kegiatan ini dimaksudkan menumbuhkan sikap peduli lingkungan sejak anak-anak usia sekolah dasar, sekaligus mendorong keberhasilan penghijauan dengan melibatkan masyarakat.

Pemberian bibit gratis tersebut bagian dari program Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM). Selain mendapat bibit gratis, melalui program KMDM ini siswa juga mendapat pembekalan atau sosialisasi tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup.

“Kalau ada sekolah di Kalteng yang mau ikut program KMDM ini, kami menyediakan bibit untuk ditanam di sekitar sekolah dan juga rumah para siswa. Bahkan kalau pihak sekolah mau membimbing muridnya, kami siap membantu pembuatan persemaian sendiri,” kata Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Kahayan, Kukuh Sutoto, di Palangkaraya, Selasa (10/4)

Kukuh menuturkan, tiap sekolah boleh menentukan jenis bibit yang diminati, asalkan merupakan tanaman keras atau tanaman tahunan. Selanjutnya, sekolah tinggal mengontak atau mengirim surat ke kantor BP DAS Kahayan di Jalan RTA Milono, Palangkaraya untuk meminta bibit jenis tertentu, berikut jumlah bibit yang diminta dan juga rencana menanam.

“Namun diimbau agar permintaan bibit ke BP DAS ini disampaikan beberapa bulan sebelum rencana menanam, untuk memberi waktu bagi kami menyiapkan bibit siap tanam,” kata Kukuh.

Sebagai bandingan, program KMDN di Jawa Timur sudah berjalan sejak tahun 2005, termasuk menjangkau pesantren-pesantren di Jombang, Bondowoso, dan Magetan. Selain sekolah, BP DAS juga membuka peluang bagi organisasi sosial kemasyarakatan seperti Karang Taruna atau paguyuban Rukun Tetangga untuk meminta bibit, asalkan tujuannya untuk penghijauan dan bukan dikomersialkan.

Permintaan dari organisasi politik, kata Kukuh, untuk sementara tidak dilayani karena riskan disalahtafsirkan mendukung parpol tertentu.

Terkait kegiatan penghijauan dalam rangkaian Hari Bumi, pada Selasa pagi (10/4) beberapa lembaga seperti dari Borneo Orangutan Survival (BOS), WWF, Perkumpulan Orang Borneo, dan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Palangkaraya menanam sekitar 300 pohon tanjung yang bibitnya diperoleh dari BP DAS Kahayan.

Lokasi yang ditanami antara lain ruas jalan Tjilik Riwut mulai dari Taman Makam Pahlawan hingga Museum Balanga, dan di ruas RTA Milono dari bundaran burung hingga persimpangan arah Banjarmasin. “Kegiatan ini merupakan gerakan moral bagi masyarakat untuk melestarikan lingkungan hidup,” kata Yanti, staf komunikasi BOS.

 

[Creationz]

10/04/2007 17:18 wib
42 Warga Asing di Banten Jadi WNI

SERANG, KOMPAS--Sebanyak 42 anak yang lahir dari perkawinan campuran, Selasa (10/4), mendapatkan sertifikat warga negara Indonesia. Sertifikat status kewarganegaraan itu diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, didampingi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, di Pendapa Gubernur Banten.

Berdasarkan data Kanwil Hukum dan HAM Banten, terdapat 67 warga negara Asing hasil kawin campur mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Mereka adalah warga asing yang bertempat tinggal di Provinsi Banten. Namun, yang dikabulkan menerima sertifikat WNI hanya 42 orang saja.

“Sejak sertifikat ini diserahkan, anak kawin campur memiliki kepastian status kewarganegaraan,” kata Hamid.

Sementara, Gubernur Banten mengimbau agar anak hasil perkawinan beda bangsa yang bertempat tinggal di provinsi ini untuk segera mengajukan permohonan kewarganegaraan. “Mulai sekarang harus segera diurus, jangan smapai terlambat. Karena mulai 1 Agustus 2010, sudah tidak bisa lagi mengajukan menjadi WNI,” kata Atut usai menyerahkan sertifikat.
-----------------------------------------

10/04/2007 17:21 wib
Keong Merah Mengganas

PONOROGO, KOMPAS- Lebih dari 300 hektar tanaman padi berusia satu minggu di empat desa di Kecamatan Jetis dan Balong, Kabupaten Ponorogo diserang hama keong merah. Kerugian akibat serangan hama yang selalu datang di awal musim tanam ini sekitar Rp 100 juta.

Dari pantauan Kompas di lapangan, Selasa (10/4), areal pertanian warga yang terserang hama keong merah ini meliputi Desa Ngasinan, Karang Gebang, Kradenan (Kecamatan Jetis) dan Desa Bajang (Kecamatan Balong). Tanaman padi yang terserang hama menjadi meranggas, daun menguning, dan layu.

Hama keong ini tinggal di pinggiran lahan tanam secara menggerombol. Namun mereka bisa merambat ke batang tanaman dengan bantuan daun padi. Semua telur hama keong mas ini diletakkan di tempat kering, tidak di dalam air.

Akibat serangan hama keong tersebut, tanaman padi menjadi meranggas. Puluhan hektar lahan milik petani Desa Karang Gebang mengalami kerusakan di bagian batang utama, sehingga harus dilakukan penanaman ulang.

Menurut Suradiman (63) petani asal Desa Karang Gebang, Kecamatan Jetis, masyarakat setempat menyebut hewan bercangkang ini dengan sebutan hama keong merah. Sejak dua tahun terakhir, hama ini selalu datang dan memakan tanaman padi, terutama di awal musim tanam.

“Serangan paling parah terjadi sekarang ini. Dulu, biasanya hanya menyerang satu dusun saja, yakni Tegalsari. Tahun ini sudah meluas ke empat desa,” kata dia.

Sejak keberadaan hama tersebut diketahui, para petani setempat baru bisa melakukan langkah pengendalian secara manual atau memunguti keong satu-persatu dan dibuang di tempat yang jauh dari lokasi sawah.

Kendati demikian, pemusnahan hama secara manual tersebut terbukti kurang efektif untuk menekan perkembangan hama keong merah ini. Bahkan selama musim hujan tahun ini, perkembangan hama justru semakin cepat.

“Kami masih belum tahu cara tepat dan efektif untuk memusnahkannya. Kita hanya memunguti lalu membuangnya dalam plastik,” ujar Kadimun, petani lainnya dari Desa Ngasinan.
----------------------------------------

10/04/2007 17:32 wib
Lagi, Seorang Nelayan Tewas Tersambar Petir

PANDEGLANG, KOMPAS - Rio (22), seorang nelayan asal Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Provinsi Banten, Senin (9/10) malam kemarin, tewas disambar petir. Ia disambar saat melaut di perairan Panimbang di sebelah barat Banten, bersama tiga rekannya. Mereka adalah Ali (35), Purwanto (22), dan Yayat (40). Ali mengalami luka gosong pada bagian mata, sedangkan Purwanto dan Yayat selamat.

Menurut keterangan Kepala Pos Pol Air Panimbang, Bripda Herman, Selasa (10/4), keempat nelayan itu berangkat melaut dengan menggunakan kapal KM Idola 03, sekitar pukul 17.00. Baru satu jam berlayar, hujan deras turun disertai petir. Para nelayan kemudian memutuskan untuk berteduh di bagang yang tertambat di sekitar Pulau Liwungan.

Sekitar pukul 19.00, petir menyambar perahu yang dinaiki empat nelayan tersebut. Rio langsung tewas di tempat, sedangkan Ali mengalami luka gosong di bagian mata. Keempat nelayan itu diselamatkan perahu nelayan lain, dan ditarik menuju pos Polair Panimbang.

 

[Creationz]

10/04/2007 17:54 wib
Kartu Askeskin Malah Dimanfaatkan Orang Mampu

SOLO, KOMPAS- Program pemberian kartu asuransi untuk keluarga miskin (askeskin) ternyata dimanfaatkan oleh sejumlah orang yang mampu secara ekonomi, agar bisa membayar lebih murah biaya rumah sakit.

Seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Moewardi Surakarta, dimana sejumlah pasien yang menjalani perawatan dengan kartu askeskin ternyata bukan dari keluarga miskin.

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr Moewardi dr Trilastiti Widowati, Selasa (10/4) menyatakan belum lama ini pihaknya menemukan ada pasien yang berobat dengan menggunakan fasilitas askeskin, justru berasal dari keluarga mampu secara ekonomi.

“Ada pasien yang dirawat menggunakan askeskin pakai telepon genggam, dan anggota keluarganya datang dengan membawa mobil. Kalau melihat ini bagaimana kami tidak gemas. Harusnya kartu askeskin untuk keluarga miskin, tetapi malah dipakai orang lain yang justru mampu secara ekonomi,” katanya.

Tak hanya itu, menurut Trilastiti beberapa waktu lalu, ketika pembayaran klaim askeskin dari Pemerintah mengalami keterlambatan, dan pihak RS mulai mengeluhkan danang operasional yang terbatas, tiba-tiba ada pasien yang tadinya dirawat di kelas untuk askeskin minta pindah ke ruang VIP. “Lah, katanya pasien askeskin, tapi kok mampu bayar ruang VIP,” ujar Trilastiti.

Menghadapi kondisi ini, pihak RS mengimbau kepada aparat pemerintah desa yang berwenang mengeluarkan kartu askeskin agar lebih selektif. Kartu askeskin benar-benar diberikan kepada mereka yang benar-benar dari keluarga miskin.
---------------------------------------

10/04/2007 17:55 wib
Jumlah Dokter Hewan Minim, Pengendalian Penyakit Terkendala

PONTIANAK, KOMPAS - Kekurangan dokter hewan di Indonesia menjadi salah satu kendala dalam pengendalian penyakit hewan, terutama dalam menanggulangi penyebaran virus flu burung atau avian influenza (AI). Minimnya formasi dokter hewan dalam penerimaan PNS dan terbatasnya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dokter hewan, mempengaruhi kondisi kekurangan jumlah dokter hewan di Indonesia.

Memet Zulkarnain Hasan, staf ahli Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, Selasa (10/4), di Pontianak, menuturkan, saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 10.000 dokter hewan. Dari jumlah itu, hanya sekitar 50 persennya yang menjadi PNS. Itu pun sekitar 40-50 persennya sudah memasuki masa pensiun.

"Jumlah dokter hewan yang terbatas ini cukup menghambat pengendalian penyakit pada hewan, apalagi belum semua kabupaten memiliki dokter hewan. Dari sekitar 400 kabupaten/kota di Indonesia, hanya sekitar 60 persen memiliki dokter hewan. Padahal idealnya dalam satu kabupaten ada 4-5 dokter hewan," kata Memet.

Memet juga menilai, jumlah perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran hewan masih sangat terbatas. Saat ini hanya ada lima perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dokter hewan, yakni Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, dan Universitas Syah Kuala. Selain itu, menurut Memet, jumlah paramedik kehewanan atau mantri hewan di Indonesia juga terbatas karena sebagian besar sudah pensiun. Selain itu, sekolah D3 atau SLTA kejuruan yang mencetak paramedik kehewanan, juga minim.
--------------------------------------

10/04/2007 17:57 wib
Panglima TNI: Penyiksaan Bukan Pola Pendidikan Militer

JAKARTA, SELASA - Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mengatakan pola pendidikan disiplin yang diterapkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berupa pemukulan dan penyiksaan sama sekali bukan pola pendidikan militer. "Saya klarifikasi, pemukulan dan penyiksaan di IPDN yang ditayangkan di televisi sama sekali bukan cara pendidikan militer," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/4).

Ia menekankan, penilaian bahwa cara-cara penegakan disiplin IPDN yang ditayangkan televisi seperti pemukulan dan penyiksaan disebut cara pendidikan militer adalah salah kaprah. "Mungkin mereka meniru militer, tetapi militer sendiri tidak begitu. Tidak ada pendidikan militer dengan pemukulan seperti itu," ujar Djoko.

Panglima mengemukakan, mendidik seseorang untuk patuh, disiplin, dan taat tidak harus seperti itu, ada bermacam cara. "Tetapi tidak seperti yang diterapkan di IPDN, pendidikan militer tidak seperti itu," katanya.

Djoko berpendapat, pola pendidikan di IPDN sebaiknya menggunakan pola pendidikan sipil bukan militer, mengingat apa yang disebut pola pendidikan militer sangat berbeda dari apa yang selama ini diterapkan institusi tersebut.

 

[Creationz]

10/04/2007 18:12 wib
Russia Siapkan Berbagai Perangkat Navigasi Pesaing GPS

MOSKWA, SELASA - Russia akan memperluas penetrasi teknologi navigasinya yang akan bersaing langsung dengan teknologi global positioning system (GPS). Mulai tahun depan, Russia akan menggeber pemasaran berbagai perangkat navigasi yang memanfaatkan sinyal sistem satelit GLONASS , teknologi yang dikembangkan militer Russia saat perang dingin.

"Kami berencana memasarkan berbagai perangkat navigasi sebanyak yang memanfaatkan GPS," ujar Alexander Gurko, chairman M2M Telematics, Senin (9/4). Perusahaan yang dipimpinnya akan memproduksi produk-produk konsumen yang dapat menerima sinyal GLONASS mulai tahun depan. Upaya tersebut akan mempercepat popularitas GLONASS karena sampai saat ini, penyebaran GLONASS baru dilakukan melalui pendekatan bisnis ke bisnis, misalnya di industri penerbangan.

Di lain pihak, Yuri Nosenko, kepala deputi badan antariksa Russia (Roskosmos), mengatakan, pemerintah Russia telah menganggarkan 385 juta dollar AS untuk mengembangkan sistem GLONASS dan meluncurkan lebih banyak satelit yang mendukungnya ke orbit Bumi. Selain mempertimbangkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk memperluas popularitas GLONASS, Russia juga menggandeng India yang banyak membeli peralatan militer dari Russia.

GLONASS yang merupakan kependekan dari global navigation satellite system dikembangkan Russia sejak tahun 1970-an untuk kebutuhan militer. Jatuhnya ekonomi Russia pada akhir tahun 1990-an, menyebabkan aliran danang pengembangannya macet dan program tersebut sempat dihentikan. Namun, proyek tersebut dibangkitkan kembali sebagai salah satu program unggulan kebanggaan nasional Presiden Vladimir Putin bersamaan dengan bangkitnya perekonomian Russia dalam 7 tahun terakhir sejak kenaikan harga minyak dunia.

Bisnis navigasi

Langkah Russia ini bisa dibilang terlambat. AS telah membuka akses sistem satelit GPS, yang sebelumnya juga dikuasai militer untuk kebutuhan perang dingin, sejak tahun 1993. Keputusan ini terbukti menelurkan industri bernilai miliaran dollar AS. GPS menjadi satu-satunya sistem navigasi yang telah dipakai untuk mendukung industri transportasi, telekomunikasi, perbankan, bahkan penggunaan pribadi di berbagai belahan dunia saat ini.

Sedangkan, GLONASS saat ini baru mencakup wilayah Russia dan negara-negara di sekitarnya. Namun, dengan peluncuran satelit-satelit baru mulai tahun ini hingga tahun 2009, cakupannya akan meluas hingga ke seluruh dunia. Minimal dibutuhkan 24 satelit untuk mencakup seluruh sudut Bumi.

Bisnis navigasi tak hanya dilirik Russia untuk mengejar dominasi AS. Selain GLONASS dan GPS, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa juga mengembangkan sistem navigasi bernama Galileo . Sistem navigasi ini direncanakan dapat memancarkan sinyal pertamanya pada tahun 2011. Jika GLONASS dan Galileo beroperasi, pilihan sistem navigasi akan semakin banyak.

Selain itu, dengan tersedianya lebih dari satu sistem, konsumen memiliki sistem cadangan jika sewaktu-waktu terjadi insiden atau gangguan sengaja (jamming) terhadap sinyal-sinyal GPS. "Konsumen tidak peduli apakah itu GPS, GLONASS, atau Galileo. Mereka hanya ingin sinyal," ujar Yuri Urchich, kepala institut teknik peralatan luar angkasa Russia.
-----------------------------------------------------------

10/04/2007 18:18 wib
Terdesak Ekonomi, Ibu Kubur Bayi

LAMONGAN, KOMPAS - Warga Dusun Juwet Desa Weduni, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Muntolifah (34), mengubur bayi yang baru dilahirkan. Dia mengubur bayinya di dalam rumah karena desakan ekonomi dan malu punya anak banyak.

Kasus itu diusut polisi, Selasa (10/4), dengan menggiring Muntholifah ke kantor Kepolisian Sektor Deket. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Lamongan, Ajun Komisaris Agus I Supriyanto, mengatakan pihaknya saat ini telah memeriksa saksi-saksi untuk merujuk silang keterangan tersangka.

Aib itu terungkap, ketika tetangga tersangka mencurigai perut Muntolifah mengempis. Tetangga tersangka, Huda, mengemukakan Selasa (5/4) pekan lalu, Muntholifah meminjam linggis ke rumah Ny Tijah (42) untuk memperbaiki rumahnya. Saat itu suami Muntholifah, Sutaji, sedang bekerja di Gresik.

Linggis yang dipinjam dikembalikan oleh anaknya Agus (10) beberapa hari kemudian. Sedang Muntholifah tidak pernah keluar rumah. Warga semakin curiga melihat perut tersangka tidak lagi dalam keadaan hamil.

Akhirnya Ketua RT Ny Tijah dan Kepala Dusun Juwet, Topo (48) mendatangi rumahnya dan menanyakan keadaan Muntolifah. Tetapi dia membantah hamil. Topo mulai curiga ketika di dalam rumah Muntholifah yang berlantaikan tanah berdinding bambu itu tercium bau bangkai.

Topo memeriksa seluruh ruang dan mendekati tiang kayu dalam kamar yang diduga sumber aroma tidak sedap. Selain bau juga didapati bekas galian. Topo mengajak warga lainnnya membongkar tanah itu, di dalamnya ditemukan bayi yang baunya mulai membusuk.

Kepada polisi, Muntholifah menyatakan melahirkan bayi sendirian tanpa bantuan medis. Proses kelahiran anak keempatnya disaksikan tiga anaknya. Muntholifah mengaku nekat mengubur bayinya kerena terhimpit ekonomi serta malu memiliki anak banyak.

Namun dia mengelak mengubur bayi yang baru berusia tujuh bulan di kandungan dalam keadaan hidup. “Saya mengubur bayi sudah mati. Saat lahir, sudah mati. Biasanya bayi kalau lahir kan menangis,” katanya.
-------------------------------------------------

10/04/2007 18:25 wib
Inu Dinonaktifkan untuk Memudahkan Penyelidikan

JAKARTA, SELASA - Departemen Dalam Negeri (Depdagri) menjelaskan penonaktifan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Inu Kencana adalah salah satu cara untuk memudahkan proses penyelidikan. "Untuk memudahkan penyelidikan, Inu dinonaktifkan," kata Kepala Pusat Penerangan Depdagri, Saut Situmorang, di Jakarta, Selasa (10/4).

Saut mengatakan, langkah itu, merupakan tindak lanjut dari enam langkah yang diinstruksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar investigasi penegakan hukum atas meninggalnya Cliff Muntu dilanjutkan dan dituntaskan. "Arahan Pak Presiden saya kira sangat jelas, agar investigasi dilanjutkan," katanya.

Saut menegaskan, bahwa penyelidikan atas kematian Cliff Muntu hingga saat ini belum selesai dan terus dilakukan. Salah satunya dengan meminta keterangan dari semua pihak seperti praja, staf IPDN, termasuk dosen Inu Kencana Syafei. "Jika ada yang melanggar tindak pidana, hukum harus ditegakkan," katanya.

Inu sebelumnya merilis, sejak 1990-an hingga tahun 2007 ada 37 praja meninggal dunia, 17 praja di antaranya meninggal dengan tidak wajar. Data Inu tersebut, berbeda dengan data dari IPDN yang menyebut sebanyak 29 praja meninggal dunia dan hanya 3 praja di antaranya meninggal karena tindakan kekerasan. Sementara sisanya meninggal akibat bencana, sakit, dan kecelakaan.

Inu Kencana Syafei menjalani pemeriksaan perdana oleh tim investigasi Depdagri di gedung rektorat Bhinneka Nara Eka Bhakti, IPDN, Jalan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, hari ini. Pemeriksaan itu menindaklanjuti surat dari rektorat yang diteken Purek I IPDN Tjahja Priyatna yang meminta Inu tidak mengajar selama pemeriksaan oleh tim investigasi.

 

[Creationz]

10/04/2007 18:46 wib
BRR Jajaki Kerjasama Dengan Kota Solo

SOLO, KOMPAS-Untuk membangkitkan perekonomian dan industri kecil di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akibat bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi beberapa tahun lalu, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darusallam (NAD)-Nias dan Pemerintah NAD menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Kota Solo dalam berbagai bidang.

“Mereka akan menjajaki kampung batik, karena di sana masyarakat baru terpuruk dan mencoba membangkitkan industri kecil rumah tangga. Jadi masyarakat di sana akan diberdayakan agar bisa menggerakan kegiatan batik,” ujar Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Pemkot Solo, Masrin Hadi, seusai menerima delegasi dari BRR NAD-Nias dan Pemprov NAD yang datang ke Solo, Selasa (10/4).

Melalui kerjasama ini, Pemerintah Kota Solo akan memberikan pelatihan kepada masyarakat NAD untuk belajar membuat batik dengan konsumen kelas menengah ke bawah.

Selain itu, BRR NAD-Nias rencananya akan bekerjasama dengan Solo Tecno Park (STP) untuk memberikan berbagai ketrampilan kepada pemuda-pemuda Aceh, agar bisa bekerja di berbagai bidang, baik di NAD maupun di luar NAD.

“Kota Solo dianggap kota yang paling tepat untuk kerjasama. Ini memang tugas berat untuk membangkitkan Aceh yang terkena musibah,” ujar Masrin sambil menambahkan kerjasama ini segera akan ditindaklanjuti kedua pihak dan diharapkan bulan Mei-Juni 2007 mendatang sudah dilakukan penandatanganan kerjasama secara resmi.
----------------------------------------------

10/04/2007 18:50 wib
Daerah di Sumut Minta Tambahan Urea

MEDAN, KOMPAS--Sejumlah daerah di Sumatera Utara meminta tambahan alokasi pupuk ures bersubsidi ke PT Pupuk Sriwidjaja. Penambahan itu dilakukan karena alokasi yang semula dinilai belum mencukupi untuk memenuhi tanaman di luar padi yaitu jagung.

“Menjelang puncak musim tanam kali ini, sejumlah daerah mengajukan penambahan pupuk. Daerah yang resmi mengajukan tambahan adalah Kabupaten Deli Serdang. Sementara daerah lain seperti Kabupaten Langkat, Karo, dan Simalungun sedang menyusun rencana tambahan pupuk,” kata Asisten Supervisor PT Pusri PPD (Pemasaran Pupuk Daerah) Sumut Paino, Selasa (10/4) di Medan.

Kabupaten Deli Serdang mengajukan tambahan pupuk urea bersubsidi sebanyak 23.000. Sementara Kabupaten Karo dan Langkat diperkirakan mengajukan tambahan sebesar 30.000 ton. Begitupun dengan Kabupaten Simalungun.

Namun, Paino belum bisa memprediksi kebutuhan tambahan untuk kebutuhan pupuk Simalungun. “Kabupaten Simalungun pasti membutuhkan lebih banyak lagi karena di sana banyak lahan pembukaan tanaman jagung,” kata dia.
-----------------------------------------------

10/04/2007 18:53 wib
Indonesia Kekurangan 30 Juta Bibit Karet

MEDAN, KOMPAS- Indonesia masih kekurangan 30 juta bibit karet unggul untuk mendukung program revitalisasi perkebunan. Kemampuan produksi penangkar karet di Indonesia hanya 30 juta pertahun, sementara untuk program revitalisasi perkebunan dibutuhkan paling sedikit 60 juta bibit pertahun.

Direktur Pusat Penelitian Karet Chairil Anwar di Medan, Selasa (10/4) menuturkan, untuk program revitalisasi perkebunan setiap tahunnya ada peremajaan (replanting) seluas 50.000 hektar dan penanaman baru (new planting) seluas 10.000 hektar. Di luar kebutuhan tersebut, menurut Chairil, petani yang melakukan peremajaan secara swadaya setiap tahunya mencapai 50.000 hektar. Kebutuhan untuk lahan seluas 110.000 hektar itu menurut Chairil membutuhkan bibit karet bermutu hasil okulasi sedikitnya 60 juta setahun.

“Kemampuan penangkar bibit bermutu hasil okulasi di Indonesia baru 30 juta pertahun. Termasuk penangkar swasta di Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Jadi, Indonesia masih kekurangan bibit bermutu sebanyak 30 juta pertahun,” ujar Chairil.

Kekurangan bibit bermutu untuk mendukung program revitalisasi perkebunan di sektor karet ini lanjut Chairil karena petani masih menggunakan bibit biasa atau seedling. Padahal 85 persen dari seluruh perkebunan karet di Indonesia merupakan kebun rakyat. Kondisi ini mengakibatkan produktivitas tanaman karet di Indonesia masih jauh di bawah Thailand.

Dari total luas 3,3 juta hektar perkebunan karet di Indonesia, sebagian besar berupa kebun rakyat. Perkebunan karet rakyat hampir mencapai 85 persen dari total perkebunan karet di Indonesia. Sisanya berupa kebun swasta maupun milik pemerintah (PTPN). Chairil mengatakan, hanya 30 persen hingga 40 persen kebun karet rakyat ini yang menggunakan bibit okulasi. Sisanya masih menggunakan bibit seedling.

Produktivitas karet rakyat di Indonesia lanjut Chairil rata-rata hanya 700-800 kilo gram per hektar setiap tahunnya. Jauh berbeda dengan produktivitas karet Thailand yang bisa mencapai 1,8 ton perhektar setiap tahun. “Luas kebun di Thailand hanya 2,2 juta hektar sementara Indonesia 3,3 juta hektar, tetapi produktivitas kita kalah jauh dibanding mereka,” ujar Chairil.

Sampai tahun 2010 menurut Chairil program peremajaan dan pengembangan karet nasional diperkirakan mencakup areal seluas lebih dari 700.000 hektar, dengan 580.000 hektar di antaranya pada perkebunan rakyat melalui anggaran pemerintah. Sedangkan 120.000 hektar sisanya dilakukan secara swadaya oleh petani.

Akumulasi kebutuhan bibit selama lima tahun program tersebut lanjut Chairil diperkirakan membutuhkan 370 juta batang dengan sebaran kebutuhan bibit okulasi antara 43 juta hingga 100 juta pertahun.

Direktur Lembaga Riset Perkebunan Departemen Pertanian Didiek Hadjar Goenadi mengatakan, meningkatnya permintaan akan bibit karet okulasi karena membaiknya harga karet di pasar Indonesia. “Dulu saat harga karet masih rendah, tidak terpikir soal kebutuhan bibit ini. Baru setelah harga karet naik, orang ramai-ramai tanam karet lagi,” ujarnya.

Menurut Chairil, ketersediaan bibit karet bermutu hasil klon masih sangat terbatas karena sedikitnya kebun entres/batang atas yang baik. Selain itu lanjut Chairil belum ada pengawasan dan pembinaan yang baik terhadap penangkar.

“Pembeli masih mencari bibit yang murah tanpa memperhatikan mutu, sementara untuk menghasilkan bibit mutu baik perlu waktu minimal satu tahun sebelumnya. Di sisi lain ada keterbatasan pengetahuan konsumen mengenai bibit yang baik,” ujar Chairil.

 

[Creationz]

10/04/2007 18:54 wib
Pengasapan di Jakbar akan Dilakukan Serempak

JAKARTA, KOMPAS--Pengasapan terhadap 22 kelurahan yang dinilai rawan demam berdarah dengue (DBD) di Jakarta Barat (Jakbar), akan dilakukan serempak hari Jum’at (13/4) sampai dengan hari Minggu (15/4). Sampai kemarin, jumlah penderita DBD di Jakbar mencapai 1.722 orang.

Demikian disampaikan Wali Kota Jakbar, Fadjar Panjaitan, dan Kepala Suku Dinas Kesehatan (Kasudinkes) Jakbar, Aryani yang dihubungi terpisah, Selasa (10/4). Wali kota mengingatkan, usaha pengasapan akan sia-sia bila kesadaran masyarakat untuk terlibat kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang dilakukan setiap hari Jum’at di lingkungan masing-masing, masih rendah.

”Saya mengimbau seluruh warga Jakbar bersemangat terlibat kegiatan PSN di lingkungan masing-masing. Saya ingatkan, karena tempatnya di dalam air, jentik nyamuk tidak akan mati diasap. Oleh karena itu perlu kerja ekstra, PSN. Apalagi bila kegiatan pengasapan mulai Jum’at mendatang, diganggu hujan. Hasilnya tidak akan optimal,” ucap Panjaitan.

Ia menjelaskan, Sudinkes Jakbar, Dinkes DKI, maupun instansi terkait lain di Jakbar akan melakukan pengasapan secara serempak mulai hari Jum’at hingga hari Minggu mendatang. ”Mesin pengasapan maupun insektisida sudah siap dan cukup untuk ke-22 kelurahan yang dinilai paling rawan,” ucapnya.

Aryani yang dihubungi terpisah menjelaskan, dari 1.722 penderita DBD di Jakbar, ada empat kelurahan yang jumlah penderitanya terbanyak. Keempat kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kapuk (101), Kelurahan Cengkareng Barat (79), Kelurahan Tomang (69), dan Kelurahan Kalideres (65). ”Keempat kelurahan ini adalah kelurahan paling rawan DBD di antara 22 kelurahan yang dianggap kawasan ’merah’ DBD,” tuturnya.

Aryani mengakui, dari bulan Januari sampai Maret, penderita DBD terus naik, dari 423 orang menjadi 597 orang, menjadi 617 orang. Kasus terbanyak terjadi pada pekan ketujuh, mencapai 173 kasus. Tetapi pada pekan ke delapan, jumlahnya sudah turun, 166 kasus. Pekan ke-13 sudah turun menjadi 138 kasus, ”Bulan April ini, jumlahnya mencapai 85 orang,” paparnya.

Aryani tidak berani memperkirakan apakah jumlah penderita akan kembali naik, atau terus turun. ”Tergantung cuaca dan semangat masyarakat melakukan PSN. Kalau cuacanya hujan deras, terang, hujan deras lagi dengan waktu pendek-pendek, kasus DBD bisa turun, tapi kalau hujannya gerimis atau normal dalam waktu lama, kasus DBD bisa naik karena banyak tempat akan dipenuhi air, bahkan di tempat yang cekungannya sangat landai. Jentik nyamukpun lekas besar karena nyaman di cuacana hujan yang stabil dan ramah,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, merangkap calon Direktur RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Ahmad Husni, yang dihubungi terpisah mengatakan, jumlah pasien DBD di RSUD Pasar Rebo sampai pukul 08.00 kemarin 84 orang--54 dewasa, 30 anak-anak. Sedang jumlah pasien DBD di RSUD Cengkareng hanya empat orang--2 dewasa, dan dua anak-anak.
-----------------------------------------

10/04/2007 19:02 wib
Daerah Minta Tambahan Urea

MEDAN, KOMPAS- Sejumlah daerah di Sumatera Utara meminta tambahan alokasi pupuk urea bersubsidi ke PT Pupuk Sriwidjaja. Penambahan itu dilakukan karena alokasi yang semula dinilai belum mencukupi untuk memenuhi tanaman di luar padi yaitu jagung.

“Menjelang puncak musim tanam kali ini, sejumlah daerah mengajukan penambahan pupuk. Daerah yang resmi mengajukan tambahan adalah Kabupaten Deli Serdang. Sementara daerah lain seperti Kabupaten Langkat, Karo, dan Simalungun sedang menyusun rencana tambahan pupuk,” kata Asisten Supervisor PT Pusri PPD (Pemasaran Pupuk Daerah) Sumut Paino, Selasa (10/4) di Medan.

Menurut Paino, Kabupaten Deli Serdang mengajukan tambahan pupuk urea bersubsidi sebanyak 23.000. Sementara Kabupaten Karo dan Langkat diperkirakan mengajukan tambahan sebesar 30.000 ton. Begitupun dengan Kabupaten Simalungun. Namun, Paino belum bisa memprediksi kebutuhan tambahan untuk kebutuhan pupuk Simalungun. “Kabupaten Simalungun pasti membutuhkan lebih banyak lagi karena di sana banyak lahan pembukaan tanaman jagung,” kata dia.

Paino menilai, faktor pembukaan lahan jagung menjadi faktor utama pemicu permintaan sejumlah daerah. Menurut dia, kebutuhan urea jagung jauh lebih besar daripada tanaman padi. Kebutuhan urea rata-rata untuk tanaman padi sebanyak 150 sampai 200 kilogram per hektar per musim tanam. Sedangkan kebutuhan urea untuk tanaman jagung sebanyak 250 sampai 300 kilogram per hektar per musim tanam.

Di Sumut, pada 2005 luas area jagung 215.000 hektar. Sedangkan pada 2006 meningkat menjadi 225.000 hektar. Beberapa PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang ada di Sumut mulai mengembangkan tanaman jagung seperti PTPN II dan PTPN IV. Pembukaan lahan jagung itu, kata dia, dinilai karena Amerika Serikat (AS) tidak lagi mengekspor jagung karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Berapapun kebutuhan pupuk di Sumut, pada akhirnya, PT Pusri tidak akan menyalurkan pupuk lebih dari 200.000 ton pada 2007. Jatah itu, kata Paino sudah menjadi ketetapan pemerintah yang dipakai sebagai acuan penyaluran pupuk bersubsidi ke masyarakat.

Ketua Masyarakat Agribisnis Jagung Indonesia (MAJI) Sumut Adhie Widiharto tidak memungkiri tambahan kebutuhan pupuk itu. Hal itu terjadi di sejumlah daerah terutama yang mempunyai lahan jagung luas. Dia mengatakan, mestinya ada koordinasi antara Dinas Pertanian dan PT Pusri untuk menyalurkan pupuk. “Jangan sampai ada penyaluran pupuk bersubsidi untuk padi dipakai ke lahan jagung. Instansi terkait mesti bicara bersama,” tutur dia.

Kepala Dinas Pertanian Deli Serdang Rejeki Sembiring mengatakan kebutuhan pupuk daerahnya selama 2007 sebanyak 23.000 ton. Namun, permintaan itu hanya dipenuhi 15.000 ton. Lantaran hal itu, dia mengajukan tambahan 8.000 ton ke PT Pusri. “Kami dengar masih ada cadangan. Tambahan itu akan kami pakai untuk tanaman padi dan jagung,” tutur dia.

Di Deli Serdang sampai Maret 2007, luas area tanam jagung 2.797 hektar dengan luas panen 2.694 hektar. Dia memprediksi tingkat produktivitas sebanyak 34,46 kuintal per hektar. Sementara selama 2007, target luas area tanam jagung sebanyak 22.190 hektar.
----------------------------------------------------

10/04/2007 19:08 wib
Pemkot Gorontalo Siapkan 20 Ribu Bibit untuk Penghijauan

Gorontalo, Selasa--Untuk mendukung kegiatan dan program Kota Hijau, pemerintah Kota Gorontalo telah menyiapkan sebanyak 20 ribu bibit tanaman yang akan ditanam di sejumlah wilayah di daerah tersebut.

Sekertaris daerah Kota Gorontalo, A.W.Thalib mengatakan bahwa bahwa saat ini antusias masyakat mulai terlihat penurunan dalam mendukung program Kota Hijau 2007, sehingga pemerintah memberi motivasi dengan cara pemberian bibit tanaman secara gratis untuk ditanam dipingiran jalan ataupun pekarangan rumah warga.

Selain itu, sejumlah lokasi yang ada di pusat perbelanjaan dan perkantoran akan ditata rapi dan ditanami berbagai jenis pohon, sehingga nantinya terlihat sehat dan asri serta seperti hutan dalam kota.

Dia menjelaskan bahwa bantuan 20 ribu pohon secara gratis tersebut, juga akan di gunakan untuk mengganti tanaman yang sudah mati dan ada yang ditebang, sehingga dapat membangkitkan lagi gairah warga untuk memperindah pekarangan ataupun komplekss tinggalnya.

"Bibit tanaman tersebut selain ditanam di pekarangan dan di pingiran jalan, juga untuk menganti tanaman yang sudah mati," kata Thalib namun tidak menyebutkan jenis bibit tersebut.

Dia mengatakan bahwa mulai pekan depan seluruh bibit tanaman tersebut, akan di distribusikan ke berbagai wilayah di Kota Gorontalo oleh petugas Dinas Lingkungan Hidupp serta kelurahan.

Dia menjelaskan bahwa dalam program Kota Hijau, pemerintah Kota Gorontalo telah bekerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG), sehingga nantinya bisa berlangsung dengan baik.

"UNG juga telah memberikan bantuan ribuan bibit tanaman kepada warga masyarakat," kata Thalib.

 

[Creationz]

10/04/2007 19:09 wib
Pemerintah Kurang Serius Kelola SMK

YOGYAKARTA, KOMPAS- Pemerintah dinilai masih kurang serius dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Padahal, penyelenggaraan pendidikan kejuruan melalui Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan strategi efektif untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

“Ketersediaan sarana atau alat-alat praktik kerja dan bahan-bahan yang baik di SMK-SMK sebagian besar masih memprihatinkan. Hanya sedikit SMK yang memiliki fasilitas kerja yang memenuhi standar,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia (Aptekindo) Sugiyono, Selasa (10/4) di Yogyakarta.

Sugiyono mengungkapkan, alat praktik yang terbatas dan kuno menyulitkan tujuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan untuk melahirkan lulusan yang kompeten di bidangnya masing-masing. “Pendidikan di SMK sebenarnya tidak perlu konsep rumit. Cukup perlu guru-guru yang memiliki kompetensi baik untuk mengajar dan adanya alat dan bahan kerja yang memadai. Itu saja cukup,” ujarnya.

Persoalan mendasar lain pada pendidikan kejuruan, tutur Sugiyono, proses pendidikan kejuruan yang bermutu membutuhkan biaya operasional tinggi, namun sebaliknya kemampuan siswa atau orangtua siswa untuk membayar rendah. “Mayoritas siswa SMK itu berasal dari kalangan keluarga menengah ke bawah. Mereka masuk SMK karena ingin segera bekerja. Nah, kemampuan membayar biaya pendidikan yang rendah ini menjadi persoalan,” katanya.

Diungkapkan, pemerintah harusnya memberikan subsidi danang lebih besar kepada SMK-SMK untuk mengembangkan mutu dan kompetensi. Dengan begitu siswa atau orangtua siswa tidak terlalu dibebani dengan biaya pendidikan yang relatif tinggi. “Strategi ini akan mampu menarik lebih banyak siswa masuk ke SMK. Dan mutu SMK bisa dijaga,” ungkapnya.

Wakil Kepala SMK Negeri 6 Yogyakarta Bidang Kurikulum Eko Purwaningsih mengungkapkan, pemenuhan kelengkapan alat praktik kerja agar, selain mendapatkan bantuan dari pemerintah, pihak sekolah juga berusaha secara swadaya. Hal itu dilakukan agar tidak terlalu tertinggal dengan industri.
---------------------------------------

10/04/2007 19:14 wib
Sebanyak 52 Kelurahan di Samarinda Sudah Bentuk FKPM

Samarinda, Selasa--Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Samarinda sudah memasuki tahap akhir, mengingat kini telah terbentuk 52 FKPM dari 53 kelurahan yang ada di "Kota Tepian" sebagai wadah kemitraan antara polisi dengan tokoh masyarakat itu.

"Tinggal satu kelurahan yang belum membentuk FKPM. Itupun, kelurahan tersebut karena kelurahan pemekaran sehingga sarana dan prasarana kelurahannya belum rampung," kata Kepala Bagian Bina Mitra Poltabes Samarinda Ajun Komisaris Musrifin Umar di Samarinda saat pengukuhan FKPM Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu Selasa.

Dia optimistis bahwa FKPM akan segera terbentuk di seluruh kelurahan di Samarinda dalam bulan ini.

Kabag Bina Mitra menegaskanma bahwa masyarakat Samarinda sangat antusias dengan adanya wadah kemitraan itu.

"Saya yakin, dalam waktu dekat FKPM di Kelurahan Tani Aman, Samarinda Seberang, akan segera terbentuk. Sudah ada beberapa tokoh masyarakat yang melakukan koordinasi dengan kami, sehingga tinggal menyusun keanggotaannya saja," ungkapnya.

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat itu sangat dirasakan manfaatnya, antara lain tidak semua masalah yang terjadi di masyarakat harus sampai kepada urusan kepolisian, akan tetapi banyak masalah bisa diselesaikan sendiri dengan adanya forum itu.

"Tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Banyak kasus-kasus yang semestinya tidak perlu sampai di kepolisian, sehingga dengan terbentuknya FKPM itu, akan menjadi jembatan antara masyarakat dan polisi. Kalau masalah yang tidak ada unsur pidananya, sebaiknya diselesaikan melalui FKPM saja," ujarnya.

Kabag Binas Mitra mencontohkan, salah satu FKPM yang ada di Samarinda telah menyelesaikan pertikaian antar warga yang diselesaikan melalui FKPM.

"Dari kesepakatan itu, kemudian dibuat Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak kemudian disaksikan ketua FKPM serta tokoh-tokoh masyarakat di tempat itu. Ini salah satu contoh permasalahan yang diselesikan melalui FKPM sehingga tidak menimbulkan ekses yang lebih luas.," imbuh dia.

Bukan organisasi berjenjang

FKPM merupakan wadah komunikasi polisi dengan masyarakat yang dibentuk hanya di kelurahan. Hal itu dikatakan Musrifin Umar terkait adanya oknum yang mengaku sebagai anggota FKPM propinsi dan nasional.

"FKPM hanya ada di kelurahan dan tidak berjenjang. Setiap permasalahan, diselesaikan melalui FKPM dan jika tidak bisa, langsung diserahkan ke polisi. Jadi, tidak ada FKPM kecamatan, propinsi dan nasional," tegasnya.

Musrifn Umar menghimbau agar FKPM betul-betul menjalankan fungsi masing-masing unti-unti kerjanya, termasuk menggiatkan pos-pos ronda yang ada di wilayahnya.

"Kita mengharapkan dengan terbentuknya FKPM ini, fungsi pos Kamling yang selama ini sudah ditinggalkan masyarakat akan kembali dihidupkan," katanya.
----------------------------------------------

10/04/2007 19:19 wib
Bulog Siapkan 500 Ton Beras Vietnam untuk Raskin Depok

Depok, Selasa--Kepala Sub Divisi Regional Cianjur, Perum Bulog, Alwi Umri mengatakan, pihaknya menyiapkan beras impor dari Vietnam untuk pembagian beras rakyat miskin (Raskin) di Kota Depok, untuk bulan April dan Mei 2007.

"Beras impor Vietnam tersebut hari Selasa (10/4) ini baru tiba gudang Bulog di Bogor sebanyak 12 truk atau sebanyak 500 ton," katanya, di Depok, Selasa.

Ia mengatakan, beras Vietnam tersebut akan datang ke Gudang Bulog di Dramaga, Bogor sebanyak 1.500 ton. "Harga beras Raskin tetap Rp1.000 per kg yang dijual di setiap Kelurahan di Kota Depok," katanya.

Dijelaskannya, Kota Depok mendapat jatah beras Raskin sebanyak 205.740 kg per bulan atau mengalami kenaikan sebesar 27 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 150.060 kg per bulan.

Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mendapat jatah Raskin sebanyak 20.574 ton.

Menurut dia, beras impor dari Vietnam tersebut mutunya sangat bagus dibandingkan dengan beras Raskin sebelumnya. "Beras Vietnam ini baru datang jadi mutunya masih sangat bagus," katanya.

Dikatakannya, program beras Raskin tersebut untuk mengurangi pengeluaran RTM melalui bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras.

Mengenai adanya keluhan dari warga yang menerima Raskin sebelumnya kualitasnya yang buruk dan tidak layak konsumsi, Alwi Umri mengatakan, tak ada niat Bulog memberikan beras dengan kualitas rendah, dan kalaupun ada hanya sedikit.

"Kalau kualitas jelek kan bisa ditukar dan kalau timbangannya kurang kan bisa ditambah. Yang penting komplainnya ketika terima di tempat jangan sesudahnya baru komplain," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kalau ada yang menaikkan harga Raskin ataupun bermain dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan maka itu bukan tugas Bulog lagi.

"Bulog tidak melakukan intervensi soal harga yang menentukan adalah pemerintah, jika ada yang bermain harga silakan saja lapor ke Satgas," katanya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembangunan Gudang Bulog di Kota Depok, ia mengatakan sampai saat ini Bulog belum berencana membuka gudang baru di Depok, karena keberadaan Gudang Bulog di Bogor yang letaknya yang tidak jauh, sehingga masih mampu melayani untuk warga Depok.

"Kalau diadakan Gudang Bulog di Depok perlu biaya perawatan dan lainnya yang memerlukan biaya. Tapi kalau Pemkot Depok ingin membangun gudang Bulog silakan saja," katanya.

 

[Creationz]

10/04/2007 19:21 wib
Petani Jebol Saluran Irigasi

PURWOKERTO, KOMPAS- Sejumlah kebocoran pada saluran irigasi Serayu-Citanduy masih sulit tertanggulangi akibat terbatasnya danang pemeliharaan. Aliran irigasi pun menjadi tersendat. Sejumlah petani akhirnya menjebol saluran irigasi dan bahkan mencabut pintu air.

Hampir seluruh kerusakan pada saluran irigasi, menurut Pelaksana Tugas Kepala Pengelola Sumber Daya Air Serayu Citanduy Purwadi, Selasa (10/4), diakibatkan ulah petani yang menjebol saluran irigasi, agar segera memperoleh giliran pengairan irigasi.

“Hampir semua kerusakan yang kami pantau itu karena dijebol oleh petani. Karena tidak dilapisi apa pun, penjebolan itu melebar. Kerusakannya pun menjadi parah,” jelasnya.

Setidaknya dari hasil identifikasi PSDA Citanduy-Serayu, menurut Purwadi, 30 persen dari konstruksi irigasi Serayu-Citanduy mengalami kerusakan karena dijebol dindingnya. Hal itu diakibatkan kurang lancarnya aliran air irigasi karena menebalnya endapan lumpur yang ada di saluran irigasi.

Sementara danang yang ada untuk pemeliharaan saluran irigasi itu sangat terbatas, masih belum memadai untuk melakukan pengerukan lumpur. Begitu juga untuk mengganti sejumlah pintu air yang hilang. Hal itu mengakibatkan, aliran irigasi tak mencapai pada ujung aliran.

Purwadi mengatakan, untuk pemeliharan saluran irigasi yang diperuntukkan bagi satu hektar lahan per tahunnya dibutuhkan danang sebesar lebih dari Rp 250.000. Sebaliknya sekarang ini, danang yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk merawat saluran irigasi yang langsung di bawah pengawasan Pemprov Jateng hanya Rp 70.000 per hektar per tahunnya.

Begitu juga yang dialokasikan pemerintah pusat lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hanya Rp 120.000 per hektar per tahun untuk setiap saluran irigasi yang pengawasannya langsung berada dibawah pemerintah pusat. “Sedangkan menurut versi Asian Development bunk saja, setidaknya diperlukan 30 dollar AS per hektar per tahunnya untuk pemeliharaan saluran irigasi,” jelas Purwadi.

Sementara bantuan perbaikan saluran irigasi, lanjutnya, baru akan dialokasikan oleh pemerintah pusat pada tahun ini untuk memperbaiki saluran irigasi di Daerah Irigasi Banjaran di Kabupaten Banyumas. “Nilai proyeknya mencapai Rp 700 juta, dan sekarang masih dalam proses tender,” ucapnya.

Dengan kondisi seperti ini, Purwadi mengatakan, dapat menurunkan produktivitas pertanian. Sebab kebutuhan air untuk mengairi sawah tak dapat dipenuhi secara maksimal. Apalagi dengan rencana pemerintah sekarang ini yang ingin menambah jumlah produksi panen padi.

“Sekarang Presiden meminta agar produksi padi ditambah hingga dua juta ton. Pemerintah Provinsi Jateng juga meminta agar produksi padi juga ditambah hingga 500 ribu ton. Tapi dengan kondisi saluran irigasi yang seperti ini, tentunya akan berat untuk mencapai target itu,” jelasnya.
-------------------------------------------

10/04/2007 19:28 wib
Diamankan, Pengedar dan Pemakai Shabu

KEBUMEN, KOMPAS- Dua orang pengedar dan perantara shabu-shabu beserta seorang pemakai ganja dibekuk satuan Kepolisian Resor Kebumen. Dari para pengedar dan pemakai itu, polisi berhasil mengamankan satu gram shabu-shabu yang dikemas dalam enam paket siap jual senilai Rp 1,6 juta dan satu kilogram ganja kering.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kebumen Ajun Komisaris Khairul Saleh, Selasa (10/4), mengatakan, para pengedar dan pemakai itu berhasil dibekuk Polres Kebumen pada akhir pekan lalu. “Semuanya ini merupakan TO (target operasi, red) kami,” ucapnya.

Operasi mulai dilakukan dengan membekuk Aji Bawafi (29), warga Desa Wonoyoso, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, pada Rabu pekan lalu. Dari tangannya berhasil diamankan 1 kg ganja kering. Menurut Khaerul, Aji merupakan pengguna berat ganja.

Dari ganja yang berhasil diamankan itu, lanjut Khaerul, akan digunakan Aji sebagai bahan utama merokok. “Jadi, dia ini memiliki kebiasaan menghisap ganja. Dan perilakunya itu sudah kami amati beberapa lama ini karena melanggar hukum,” terangnya.

Operasi kemudian dilanjutkan dengan mengincar target selanjutnya, yakni seorang pengedar shabu-shabu yang bermukim di Kecamatan Gombong bernama Tolani (54). Tolani berhasil dibekuk oleh jajaran Polres Kebumen pada malam Minggu pekan lalu di rumahnya.

Dalam aksinya mengedarkan shabu-shabu, Tolani dibantu oleh seorang mahasiswa di Purwokerto asal Cilcap, Asep. Dari keterangan Tolani dan Asep, mereka memperoleh pasokan shabu-shabu dari Jakarta. Dalam aksinya ini, Tolani yang biasanya memperoleh pasokan shabu-shabu dari Jakarta.

“Biasanya, Tolani yang memperoleh pasokan shabu-shabu ini dari Jakarta. Kemudian bekerjasama dengan Asep, Tolani tak hanya mengedarkan shabu-shabu di Kebumen saja, melainkan juga di Cilacap dan Purwokerto,” jelas Khaerul.

Untuk mengedarkan shabu-shabu di Cilacap dan Purwokerto, sepenuhnya dilakukan Asep. Sebagai mahasiswa, Asep dapat dengan mudah mengedarkan shabu-shabu di kalangan mahasiswa, termasuk ke sejumlah kalangan muda lainnya di tempat tinggal asalnya di Cilacap. “Waktu kami membekuk Asep ini, dia sedang berada di kosnya di Purwokerto,” lanjut Khaerul.

Lebih lanjut dikatan Khaerul, para pengedar dan pengguna itu dapat dikenakan hukum penjara setidaknya tujuh tahun bagi pengguna, dan 15 tahun bagi pengedar. Sanksi hukuman itu sesuai dengan undang-undang narkotika dan psikotropika UU nomor 22, tahun 1997. “Tapi sampai saat ini, kami pun masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.
-------------------------------------------

10/04/2007 19:40 wib
Pertamina Didemo Perjuangkan 165 Karyawan

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS--Sekitar 250 sopir dan awak tanki minyak dari tujuh perusahaan rekanan Pertamina Panjang berunjuk rasa, Selasa (10/4). Mereka menuntut kejelasan pola distribusi minyak baru oleh Pertamina yang diketahui akan mengurangi pemakaian 55 armada tanki dan memberhentikan 165 sopir dan awaknya.

Rustam (37) salah satu sopir yang ditemui mengatakan, untuk mendistribusikan minyak ke seluruh Lampung, selama ini Pertamina Depo Panjang sudah bekerja sama dengan tujuh perusahaan rekanan. Tujuh perusahaan rekanan itu memiliki 105 armada yang difungsikan maksimal.

Dalam mengoperasikan, satu tanki dijalankan oleh satu sopir dan dua awak tanki. Sehingga total ada 315 orang yang bekerja pada tujuh perusahaan rekanan itu.

Dengan pola baru yang disetujui Pertamina pusat dan Pertamina Regional Sumatera Bagian Selatan, pendistribusian minyak akan dilakukan oleh koperasi karyawan dan sebagian oleh rekanan. Pola baru itu sudah dimulai sejak Desember 2006 dengan mengoperasikan 14 armada.

Sesuai pola baru, supaya pendistribusian minyak menjadi efisien, dari 105 armada milik tujuh perusahaan rekanan hanya 50 armada saja yang akan dioperasikan. Akibatnya, sekitar 165 sopir dan awak tangki terancam kehilangan pekerjaan.

 

[Creationz]

10/04/2007 19:44 wib
Perluas Pasar, Lenovo Fokus Inovasi

JAKARTA, KCM - Untuk memperluas pangsa pasarnya di bisnis komputer personal, Lenovo fokus ke pengembangan inovasi dan kualitas produk. Sejak mengakuisisi divisi komputer personal IBM (IBM PCD) dua tahun lalu, perusahaan komputer terbesar di China itu telah menghasilkan produk-produk baru yang menggabungkan kekuatan teknologi IBM dan Lenovo.

Dengan kolaborasi tersebut, Lenovo juga telah memperluas pangsa pasarnya di dunia. Untuk kebutuhan pasar enterprise, Lenovo kini menyediakan lini produk ThinkPad dan ThinkCenter. Untuk pasar usaha kecil dan menengah, tersedia Lenovo 3000, dan pasar pengguna individu telah diluncurkan lini produk Lenovo consumer.

"Kolaborasi Lenovo dan IBM PCD selama hampir dua tahun telah menghasilkan inovasi-inovasi produk baru," ujar Soeparwan Soelaiman, Country General Manager Lenovo Indonesia dalam jumpa pers Yamato Tour di Jakarta, Selasa (10/4). Ia mengatakan, sejak IBM PCD bergabung ke Lenovo pada 1 Mei 2005, perusahaan komputer terbesar di China tersebut telah menghasilkan 20 produk baru hasil kolaborasi.

Produk-produk tersebut merupakan hasil inovasi yang dikembangkan bersama-sama di tiga pusat riset yang tersebar di Beijing, China, Raleigh, North Carolina, AS, dan Yamato, Jepang. Ketiga pusat riset yang disebut Lenovo sebagai Innovation Triangle membagi proses pengembangan inovasinya dalam dua tingkatan (tier). Tingkatan pertama merupakan kelompok riset yang mengembangkan produk-produk baru. Sedangkan tingkatan kedua menjadi pusat riset dan pengembangan teknologi dan fitur-fitur terbaru.

Lenovo mendistribusikan sumber dayanya ke tiga pusat riset untuk menghasilkan inovasi-inovasi terbaru. Misalnya, di Beijing, riset difokuskan pada pengembangan kolaborasi produk dan fabrikasi, di Raleigh lebih banyak berkumpul senior engineer yang mengatur koordinasi teknologi, dan Yamato menjadi pusat desain dan worldwide development center. Lini produk Lenovo 3000 yang pertama kali dirilis untuk mendukung olimpiade musim dingin di Turin, Italia merupakan hasil kolaborasi pertama ketiga pusat riset.

Melalui kolaborasi ini pula dihasilkan produk-produk baru untuk pengguna individu yang kini telah menjangkau pasar China, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dalam waktu dekat, menurut Soeparwan, lini produk ini akan menjangkau ke seluruh dunia. Dengan tersedianya produk-produk baru tersebut, Lenovo telah menjangkau pangsa pasar individu, UKM, dan enterprise.
--------------------------------

10/04/2007 19:45 wib
Sumut Tak Akan Lagi Kirim Calon Praja

MEDAN, KOMPAS--Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan tidak akan mengirim lagi calon praja ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang, Jabar jika pola pembinaan di kampus tersebut masih sama. Namun praja asal Sumatera Utara yang kini masih menempuh pendidikan di IPDN belum akan ditarik pulang.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Muhyan Tambuse di Medan, Selasa (10/4) mengungkapkan, Pemprov Sumut mendukung sepenuhnya keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunda penerimaan praja baru di IPDN. “Selagi IPDN belum mampu mengubah sistem yang dikeluhkan Presiden, kami tidak akan mengirim calon praja ke sana,” ujar Muhyan.

Namun Muhyan mengatakan, hingga saat ini belum ada niat Pemprov Sumut untuk menarik semua praja asal Sumut. “Kami masih percaya dengan tindakan Presiden yang sudah memanggil rektor dan menghentikan penerimaan calon praja untuk tahun ini,” ujarnya.

Salah satu tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya praja asal Sulawesi Utara Cliff Muntu adalah Ahmad Harahap, praja asal Medan Sumatera Utara. Menurut Muhyan, tidak seharusnya sekolah yang mendidik calon pamong memiliki pola pembinaan internal yang penuh kekerasan dan mengakibatkan kematian siswanya.

“IPDN ini sekolah calon pamong, jika mereka sudah punya mental seperti itu saat masih sekolah, bagaimana nanti mereka mau memimpin masyarakat,” ujarnya.

Dia mengatakan, sebaiknya IPDN diformat ulang sesuai dengan cita-cita awal pendirian sekolah calon pamong ini. “IPDN kan lembaga pendidikan yang dipersiapkan membentuk calon-calon birokrat yang memimpin pemerintahan di daerah. Formatnya ya harus disesuaikan dengan norma-norma dan kaidah untuk menciptakan pemimpin masyarakat yang baik,” ujarnya.

Sumut tidak kekurangan lembaga pendidikan yang bisa mencetak kader pemimpin di daerah tanpa harus melalui IPDN. Sehingga jika nanti Sumut memutuskan tidak mengirim calon praja ke IPDN, menurut Muhyan, mahasiswa Sumut yang menuntut studi di Universitas Sumatera Utara atau jurusan ilmu pemerintahan di perguruan tinggi negeri seperti Universitas Gajah Mada bisa menggantikannya.

“Kami bisa merekrut calon-calon pamong dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Atau dari mereka yang belajar di jurusan Ilmu Pemerintahan,” katanya.

Dengan tidak mengirim calon praja, setiap Kabupaten dan Kota di Sumut bisa menekan pengeluaran mereka sebesar Rp 7,5 juta pertahun, karena jumlah tersebut merupakan danang yang harus dikeluarkan untuk membiayai seorang praja setiap tahunnya oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Terkait dengan upaya pembelaan hukum terhadap Ahmad Harahap, Muhyan mengatakan, Pemprov Sumut menyerahkan ke proses hukum yang tengah berjalan. Namun diupayakan juga bantuan hukum untuk mendampingi Ahmad. “Tersangka kan belum sampai pada tingkat apakah dia benar-benar melakukan,” ujarnya.
-----------------------------

10/04/2007 19:47 wib
Praja Wasana Ikrarkan Pembenahan

Perwakilan praja wasana atau tingkat akhir IPDN berjanji untuk melakukan pembenahan diri dan menghindari tindak kekerasan di kampus. Untuk pertama kalinya sejak mencuatnya kasus Cliff Muntu, praja-praja ini memberikan pernyataan kepada publik dalam jumpa pers di kampus IPDN, Selasa (10/4).

SUMEDANG, KOMPAS- Praja wasana atau tingkat akhir Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang, berjanji melakukan pembenahan diri dan menentang segala bentuk kekerasan di kampus. Upaya ini akan segera diikuti dengan langkah pembenahan sistem oleh pihak rektorat.

Untuk pertama kalinya sejak mencuatnya kasus tewasnya praja Cliff Muntu, praja senior yang tergabung dalam korps Wahana Bina Praja dan Dewan Perwakilan Praja mau memberikan pernyataan terbuka kepada publik. Pernyataan tersebut disampaikan perwakilan praja dalam jumpa pers yang difasilitasi Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi, Selasa (10/4) sore.

Dalam kesempatan itu, Husnul Kholik yang bertindak sebagai juru bicara praja menyampaikan rasa dukacita mendalam atas kematian rekannya Cliff Muntu asal Sulawesi Utara. Mereka juga menyatakan mendukung sepenuhnya enam langkah fundamental yang disampaikan Presiden untuk membenahi sistem pendidikan dan pembinaan di IPDN.

”Segala bentuk kekerasan yang terjadi setelah tahun 2003 (menyusul kematian Wahyu Hidayat) sebetulnya adalah pelanggaran terhadap sistem yang tengah coba dibenahi. Untuk itu, kami mengutuk segala bentuk kekerasan yang terjadi,” papar Wakil Gubernur Praja ini dalam pernyataan sikapnya..

Terkait soal hubungan antar-tingkatan praja selama ini, Husnul berdalih, wujud yang dibangun adalah kolegial, layaknya kakak dan adik. Tidak ada pola senioritas yang berlebihan seperti yang dituduhkan selama ini. Jika pun muncul kasus-kasus kekerasan yang berujung penganiayaan dan kematian, itu dianggapnya perbuatan oknum, bukan produk sistem.

”Makna kekerasan sendiri kan sebetulnya luas. Sekarang, apakah namanya push up dan lari itu kekerasan? Kan, tentu tidak. Kami pun memiliki cara-cara sendiri untuk membangun kedisplinan. Tetapi, tentunya sepakat tidak boleh ada kekerasan, apalagi pemukulan,” kata Gubernur Praja Dino Aris.

Menyinggung soal pemutaran rekaman kegiatan perpeloncoan yang ditayangkan di sejumlah stasiun televisi swasta, hal itu dianggap praja sangat merugikan citra kampus secara keseluruhan. Menurut Husnul, video amatir yang direkam sebelum tahun 2003 itu seolah-olah melegitimasi dugaan kekerasan di kampus IPDN. Padahal, akunya, sejak pertama kali masuk IPDN (tahun 2003) tidak pernah sekalipun ia mendapat pukulan dari senior.

Hilangkan chauvinisme

Secara terpisah, Dekan Fakultas Politik dan Ilmu Pemerintahan IPDN Lailil Kadar mengatakan, pihaknya telah menyampaikan rekomendasi pembenahan sistem akademik kepada rektorat. Pembenahan tersebut intinya adalah menghilangkan paradigma ekslusivitas praja.

”Chauvinisme lah yang harus dihilangkan. Mahasiswa kami ini, jujur, memang kelewat percaya diri. Semangat korps menyala-nyala dan merasa paling hebat. Untuk itu, kami adakan gagasan mengadakan studi tour ke kampus lain. Tujuannya, agar praja-praja ini lebih terbuka. Kemudian, memperbanyak forum ilmiah dan diskusi,” ungkap mantan Wakil Rektor Institut Ilmu Pemerintahan Cilandak ini.

 

[Creationz]

10/04/2007 19:51 wib
Dua Gerbong KA Tawangjaya Tidak Difungsikan Lagi

TEGAL, KOMPAS--Dua dari tujuh gerbong Kereta Api Tawangjaya yang terguling di perlintasan kereta api Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal, Jateng, Sabtu lalu tidak akan difungsikan lagi atau akan diafkir. Sebab gerbonhg tersebut sudah berusia lebih dari 40 tahun dan secara teknis tidak layak pakai.

Demikian disampaikan Kepala UPTD Balai Yasa Tegal, Iskandar Batubara, saat berlangsung inspeksi mendadak dari anggota Komisi X DPR RI di Balai Yasa Kota Tegal, Selasa (10/4). Menurutnya, dua gerbong tersebut dibuat pada tahun 1965 dan saat ini dalam kondisi rusak parah.

Saat ini tujuh gerbong kereta api Tawangjaya yang terguling masih berada di Stasiun Besar Tegal. Perbaikan kereta tersebut belum bisa dilakukan segera, sebab masih harus menunggu selesainya perbaikan kereta lainnya yang juga mengalami kerusakan.

Menurutnya, sebelum mengalami kecelakaan, KA Tawangjaya sebenarnya dalam kondisi layak pakai. Kereta tersebut sudah mendapatkan perawatan dan perbaikan secara teratur.
Selama ini, perawatan dan perbaikan kereta secara menyeluruh dilakukan setiap dua tahun sekali. Sedangkan perbaikan rangka bawah dilakukan setiap tahun. Perawatan menyeluruh terhadap KA Tawangjaya, terakhir kali dilakukan pada 13 Oktober 2006.

Menurut Iskandar, selain dua gerbong KA Tawangjaya yang telah rusak, rencananya gerbong kereta api lainnya yang sudah berusia di atas 40 tahun, juga akan ditarik dari peredaran.

Meskipun demikian, tidak semua gerbong kereta yang sudah berusia di atas 40 tahun, ditarik dari peredaran. Apabila kondisinya masih bagus dan secara teknis layak jalan, gerbong tersebut belum akan ditarik dari peredaran. Secara keseluruhan jumlah gerbong kereta yang sudah tua dan akan ditarik dari peredaran mencapai sekitar 50 unit.

Anggota Komisi X DPR RI Cheppy T Wartono mengatakan, PT KAI harus bersikap terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi sarana dan prasarana kereta api yang ada. Menurutnya, jangan sampai ada proses manipulasi dalam perbaikan kereta api.

Selain itu PT KAI harus segera memperbaiki sumber daya manusia yang ada di dalamnya, termasuk pembenahan sistem penggajian. Dengan demikian, faktor kesalahan manusia sebagai pemicu terjadinya kecelakaan bisa dihindari.
----------------------------------------

10/04/2007 19:54 wib
Terserang Keong Mas, Tanaman Padi di Tegal Rusak

Petani di Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, memperlihatkan keong yang menyerang tanamannya, Selasa (10/4). Akibat terserang keong mas, puluhan hektar tanaman padi di sana rusak.

TEGAL, KOMPAS - Akibat terserang keong mas, puluhan hektar tanaman padi di Kecamatan Margadana, Kota Tegal, rusak. Petani terpaksa menanam ulang untuk mengganti tanaman yang rusak tersebut. Kondisi itu diperparah dengan adanya luapan air laut yang menyebabkan air di sawah asin.

Hamim (27), petani di Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Selasa (10/4) mengatakan, serangan keong mas terjadi di sebagian besar areal pertanian di wilayahnya. Keong mas menyerang daun hingga akar tanaman yang masih muda, antara usia lima hingga 20 hari. Akibatnya, tanaman padi mati dan harus diganti dengan tanaman yang baru.

Menurutnya, kondisi itu memaksa petani untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar. Ia mengaku memiliki lahan garapan seluas dua hektar. Sekitar separuhnya rusak terserang keong mas, saat berusia 10 hari.

Akibatnya, ia harus menanam ulang. Untuk itu, ia harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp 600.000, meliputi biaya pembelian bibit tanaman padi yang baru dan biaya tenaga kerja.

Hamim mengatakan, petani sulit membasmi keong mas. Sebab, pada musim penghujan ini, genangan air di sawah cukup tinggi. Petani tidak bisa mengalirkan air ke tempat lain, sebab tidak memiliki sistem irigasi. Padahal, keong mas mudah tumbuh dan berkembang biak di genangan air.

Saat ini, petani hanya berusaha untuk mengendalikan perkembangbiakan keong mas. Itu dengan memunguti keong mas dan telurnya setiap hari. Keong mas tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sebagian peternak itik untuk dijadikan pakan ternaknya.

Hal senada disampaikan petani lainnya di Kelurahan Pesurungan Lor, Fatkuri (25). Menurutnya, kondisi itu diperparah dengan adanya luapan air dari laut yang mengalir melalui sungai di sekitar areal persawahan. Itu terjadi karena areal pertanian di Kelurahan Pesurungan Lor hanya berjarak sekitar 1,5 kilometer dari laut.

Luapan air laut menjadikan air di sawah, asin. Padahal tanaman padi tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila mendapat pengairan air yang asin. Produktifitas tanaman padi tidak optimal. Dari satu hektar lahan hanya dihasilkan sekitar empat ton gabah. Padahal dalam kondisi normal, dari luas lahan yang sama bisa dihasilkan sekitar enam hingga tujuh ton gabah.

Terlebih, luapan air dari sungai juga membawa sejumlah limbah rumah tangga dan industri perikanan. Hal itu mengakibatkan air di sawah menjadi kotor dan berwarna. Air tersebut juga mudah ditumbuhi ganggang serta lumut, yang menghambat pertumbuhan tanaman padi.
-------------------------------------------------------

10/04/2007 19:55 wib
Mahasiswa Padang Lawas Menginap di DPRD Sumut

MEDAN, KOMPAS--Belasan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Selasa (10/4) menginap di halaman kantor Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan. Aksi ini mereka lakukan karena memprotes Bupati Tapanuli Selatan Ongku Hasibuan yang dinilai menghambat proses pemekaran Padang Lawas menjadi kabupaten, terpisah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurut Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Ansor Harahap, Ongku dinilai tidak menyetujui rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), DPRD Sumut, dan Gubernur Sumut tahun 2005 soal pemekaran Tapsel menjadi tiga kabupaten, yakni Tapsel induk, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Angkola Sipirok.

Ansor menuturkan, Ongku mencoba mengubah hasil rekomendasi tersebut. Tapsel induk yang dalam rekomendasi tinggal memiliki tujuh kecamatan, menurut Ansor oleh Ongku dicoba ditambahkan menjadi tiga kecamatan.

“Tiga kecamatan yang mau diambil jadi bagian Tapsel induk adalah Kecamatan Simangambat, Huristak dan Barumun Tengah. Ketiga kecamatan ini dalam rekomendasi awal menjadi bagian dari 11 kecamatan yang ikut calon Kabupaten Padang Lawas,” ujarnya.

 

[Creationz]

10/04/2007 19:59 wib
Dua Produk Kopi Sumut Masuki Kelas Premium

MEDAN, KOMPAS – Dua produk kopi Sumatera Utara kini menempati kelas premium kopi dunia. Dua produk itu adalah Lintong Coffe dan Mandailing Coffee yang moncer di kalangan penggemar kopi dunia. Namun, lantaran perubahan jenis tanaman petani, Kopi Mandailing sebagian besar bahan bakunya berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam.

“Kelas dua produk kopi itu menyamai kelas Kopi Toraja dan Kopi Luak yang melegenda. Kedua produk ini sekaligus mengangkat nama Sumut di secara nasional yang menempati posisi penting dalam produksi kopi,” tutur Kepala Seksi Ekspor Hasil Pertanian dan Pertambangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Fitra Kurniawan, Selasa (10/4), di Medan.

Menurut Fitra, Kopi Lintong adalah produk kopi Sumut yang namanya diambil dari nama sebuah daerah di Kabupaten Tapanuli Utara. Kini, Kopi Lintong bisa diperoleh di Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Dairi. Total area kebun Kopi Lintong seluas 59.313 hektar dengan kemampuan produksi 35.970 ton.

“Kopi Lintong juga biasa disebut sebagai ‘kopi ateng’ karena bisa dipetik saat usia tanaman muda sekitar 4 tahun. Nama ateng diambil karena pohon tersebut masih pendek sama seperti postur tubuh seorang pelawak bernama Ateng,” tutur dia.

Dia menuturkan, untuk Kopi Mandailing berasal dari daerah di Sumut yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. “Di sanalah asal Kopi Mandailing,” tutur dia.

Hanya saja, produksi Kopi Mandailing di tempat aslinya kini dalam jumlah sedikit sekali. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut sendiri tidak mempunyai data persis tingkat produksi kopi tersebut. Tanaman kopi di daerah asal Kopi Mandailing banyak yang berubah menjadi kawasan perkebunan. “Penyebabnya, harga kopi sebelumnya tidak stabil, naik turun. Sementara petani menginginkan pendapatan yang pasti. Kemudian mereka beralih ke tanaman perkebunan lain yang harganya stabil,” tutur dia.

Punya Nama

Kopi Mandailing yang sudah punya nama di pasar internasional itu kini banyak berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Hanya sebagian kecil saja, kata dia, Kopi Mandailing yang benar-benar berasal dari Mandailing. Jumlah Kopi Mandailing yang diekspor selama 2006 sebanyak 9.275 ton “Sekarang petani kopi yang beralih ke tanaman perkebunan lain itu mulai berpikir untuk kembali menanam kopi,” kata Fitra.

Kepala Sub Dinas Bina Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Muzani Lubis, mengatakan persoalan merek tersebut merupakan persoalan pelik. Pasalnya, pembeli internasional tetap memesan Kopi Mandailing dengan rasa, kadar kafein, dan aroma yang sudah mereka kenal. Sedangkan produknya dari tahun ke tahun menurun. Maka, kata dia, pengusaha kopi Sumut mendatangkan kopi asal Aceh dengan cita rasa dan karakter yang sama.

Secara umum, nilai ekspor Sumut selama 2006 sebesar 26,67 juta dollar Amerika Serikat (AS). Daerah primadona pasar kopi Sumut di AS, Jepang dan Eropa. Dari tiga jenis kopi Sumut yaitu Robusta, Arabica, dan olahan menghasilkan produksi yang signifikan di tingkat nasional.
-----------------------------------

10/04/2007 20:03 wib
Mantan Karyawan PT DI Belum Terima Pesangon

BANDUNG, KOMPAS – Para mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia belum juga menerima pesangon. Padahal, sudah sejak awal Februari 2007 danang itu dijanjikan telah disalurkan. danang sebesar Rp 40 miliar tersebut masih disimpan direksi PT DI.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SP-FKK) PT Dirgantara Indonesia (PT DI), M Sidarta, di Bandung, Selasa (10/4). Jadwal pembayaran pesangon semakin hari justru bertambah tidak jelas.

Jika ditanya mengenai waktu penyaluran danang, Sidarta mengatakan, dirinya tidak bisa menjawab. Dia belum mendengar kabar tentang kepastian itu. Padahal, DPR sudah meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Terkait itu, Komisi IX DPR telah melakukan rapat bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno dan Komisi VI DPR menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) Sugiharto pada 26 Februari 2007.

Menurut Sidarta, komisi VI juga akan membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawasi realisasi penyaluran pesangon PT DI. Sikap DPR itu diambil karena masih adanya pengakuan dari mantan karyawan meski pemerintah telah menganggarkan danang Rp 40 miliar.

Sidarta mengatakan, pesangon disalurkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara. Peraturan itu sudah dikeluarkan pada akhir Januari 2007. Sebelumnya, pembahasan mengenai finalisasi pembayaran hak pensiun sudah dilakukan bulan Desember 2006 di Jakarta. Pihak yang terlibat yaitu Kementrian Negara BUMN, direksi PT DI, dan perwakilan SP-FKK PT DI.

Uang pensiun itu untuk 3.500 mantan karyawan PT DI. Mengingat ragam kompetensi para mantan karyawan, terdapat rencana menggunakan pesangon untuk modal usaha bersama, yaitu PT Dirgantara Indonesia mandilu. Sebuah koperasi sudah didirikan untuk mendukung rencana tersebut. Bila rencana terealisir, perusahaan akan menangani bidang yang bersifat teknis dan keahlian sedangkan koperasi sebagai pendukungnya. Tujuannya, mengurangi pengangguran dan menjaga kesinambungan pendapatan.

Sidarta mengatakan, jika pemerintah serius untuk bekerja sama dalam penyediaan bimbingan dan modal kerja, para mantan karyawan siap berkoordinasi. Namun, meski mantan karyawan memiliki ragam kompetensi, belum ada perhatian khusus dari pemerintah.

Para anggota SP-FKK PT DI belum melakukan pergerakan karena sedang menunggu dan masih percaya kepada pemerintah yang tengah mencari solusi. Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan aksi dilakukan bila muncul indikasi pemerintah tidak memiliki niat kuat menyelesaikan masalah.

Sekretaris Perusahaan PT DI, Mochtar Sharief, mengatakan danang tersebut memang sudah masuk. Namun, penggunaannya membutuhkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Menneg BUMN sebagai pemegang saham, menentukan jadwal dan memutuskan penggunaan uang tersebut. Penggunaan danang tanpa melalui RUPS merupakan pelanggaran hukum. ”Bukannya tidak mau menyalurkan. Uangnya memang ada pada kita dan tidak diapa-apakan. Tetapi untuk tujuan apapun, penggunaannya memerlukan keputusan RUPS,” katanya.

Wakil Ketua Umum SP-FKK PT DI Bidang Perundang-Undangan dan Hukum, Muhammad Ahsan, mengatakan, kekhawatiran PT DI terhadap pelanggaran hukum merupakan alasan yang mengada-ada.
---------------------------------------------

10/04/07 20:04 wib
Tiga Penghuni LP Pemuda Tangerang Tewas

TANGERANG, KOMPAS--Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Pemuda Tangerang yang tewas karena sakit bertambah lagi. Dalam pekan ini tiga penghuni LP tewas, dua tewas di LP Pemuda, sedangkan seorang lagi di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang pada Selasa tadi.

Dengan adanya kejadian ini, jumlah penghuni LP baik yang berstatus tahanan maupun napi yang mati karena sakit makin bertambah. Sepanjang Januari hingga tanggal 10 April, jumlah penghuni Lapas Pemuda yang tiada mencapai 52 orang.

Mereka yang tewas Sabtu malam bernama Atjun warga Jombang, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang. Pria itu diduga menderita HIV.

Dua hari kemudian, hanya berselang dalam 24 jam, tahanan bernama The Gao Thang alias Tatang (33) warga Jl Kemuning, Kecamatan Pesanggarahan, Jakarta Selatan dan Heri Sofian (27) menyusul. Tatang mati di Lapas Pemuda pada Senin malam, sedangkan Heri yang kondisi tubuhnya sudah sangat lemah dibawa petugas LP Pemuda ke UGD RSUD Tangerang pukul 09.00. Dua jam kemudian ia meninggal dunia.

Baik Heri maupun Tatang diketahui sebagai tahanan dalam kasus narkotika. Kondisi LP yang penuh sesak tahanan dan narapidana serta banyaknya penghuni yang sejak masuk LP diidentivikasi sebagai penderita HIV dituding sebagai banyaknya kematian di LP Pemuda.

 

[Creationz]

10/04/07 20:12 wib
Dua Desa Terancam Terisolir

BANYUMAS, KOMPAS- Jembatan Kali Slasak di Dusun Sentong, Desa Ciberung, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, ambrol hingga separuh badan jembatan pada Senin sore kemarin, saat turun hujan cukup lebat. Ambrolnya jembatan itu mengakibatkan sebagian warga Desa Ciberung dan Desa Kracak terancam terisolir.

Hal itu disebabkan, jembatan di Desa Kracak beberapa waktu lalu juga sudah ambrol sebagian. Sehingga selama ini, warga Desa Kracak yang berada 1,5 kilometer dari Desa Ciberung itu menggunakan jembatan Kali Slasak untuk mencapai pasar dan kota.

Sutinah (35), warga Desa Ciberung yang bermukim tak jauh dari jembatan Kali Slasak, Selasa (10/4), mengaku, pada Senin sore kemarin jembatan yang ada di dekat rumahnya itu ambrol sebagian akibat hujan yang cukup lebat. “Hujan turun cukup lebat pada waktu itu, sampai jembatan itu ambrol,” jelasnya.

Hingga saat ini, jembatan itu hanya dapat dilalui oleh sepeda dan sepeda motor. Sebaliknya mobil yang biasanya mengangkut sayuran dan barang dagangan milik para pedagang di Desa Ciberung, tak dapat melaluinya. Hal itu mengakibatkan, para pedagang terpaksa mengangkut sendiri sayuran dan barang dagangan yang dibelinya di Pasar Ajibarang ke tempat desa mereka.

Ambrolnya jembatan itu juga mengakibatkan para pedagang dan masyarakat Desa Kracak yang selama beberapa bulan belakangan ini menggunakan jembatan Kali Slasak menjadi kesulitan. Terutama semenjak jembatan di Desa Kracak ambrol beberapa bulan yang lalu.

“Kalau sampai jembatan Kali Slasak ini putus, maka warga Desa Ciberung dan Desa Kracak akan terancam terisolasi. Sebab, selama ini pun, warga Kracak menggunakan jembatan ini untuk mengakses kota dan pasar karena jembatan mereka juga ambrol,” tambah Sutinah.

Kepala Dusun II, Desa Ciberung, Aji Setya Budi juga mengatakan, tak hanya warga Desa Kracak dan Desa Ciberung yang bakal terancam terisolasi, melainkan warga Desa Pandansari dan Cibangkong juga akan terancam terisolasi. “Putusnya jembatan ini membuat lebih dari 100 keluarga menjadi terisolir dan aktivitas ekonomi desa juga tersendat,” jelasnya.

Menurut Aji, jembatan Kali Slasak memang sudah berusia cukup tua, dibangun pada tahun 1975. Mulanya, bangunan jembatan itu pun selama beberapa bulan ini sudah mengkhawatirkan kondisinya. Tapi kemudian, selama musim penghujan ini, badan jembatan itu sering digenangi air hujan. Sampai akhirnya jembatan itu ambrol.

“Jembatan ini, dulu pernah direnovasi tahun 1988 dengan swadaya masyarakat. Renovasi itu meliputi pembangunan pagar pembatas dengan dilengkapi saluran pengairan sawah. Tapi sampai sekarang, belum pernah lagi dilakukan renovasi, sampai akhirnya ambrol seperti ini,” ungkapnya.
--------------------------------------

10/04/07 20:15 wib
Presiden Minta Pembangunan GWK Dipercepat

JAKARTA, SELASA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) dipercepat sehingga dapat digunakan untuk penyelenggaraan World Cultural Forum (WCF) yang dilangsungkan di Bali pada Oktober 2008. "Presiden mengatakan pembangunan GWK harus dilanjutkan, syukur-syukur bisa selesai 2008," ujar Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, usai menghadap Presiden Yudhoyono, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/4).

Jero Wacik bersama dengan Ketua Yayasan GWK Made Mangku Pastika, mantan Menteri Pariwisata Joop Ave, pematung utama GWK Nyoman Nuarta, dan Bendahara Yayasan GWK Bambang Wibowo menyampaikan kepada Presiden terkait belum rampungnya pembangunan GWK sejak dimulai pada 1994.

"Selain itu, kita juga menyampaikan gagasan peyelenggaraan WCF di GWK, Bali bersamaan dengan 100 Tahun Kebangkitan Nasional," ujar Wacik.

Ia menjelaskan, selain WCF yang menggelar festival sekitar seratus kebudayaan, pada Oktober 2008 di Bali juga dilaksanakan Konferensi Internasional tentang Perubahan Iklim.

Sementara itu, Ketua Yayasan GWK Made Mangku Pastika mengatakan, hingga kini pembangunan GWK telah mencapai 42 persen. "Dibutuhkan biaya sekitar Rp1,5 triliun untuk meyelesaikan pembangunan tatakan, patung, dan fasilitas lainnya seperti hotel, tempat konferensi, eksebisi," ujar Pastika, yang juga Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pastika menjelaskan, sumber pembiayaan pembangunan GWK ini diupayakan dari swasta, dan swadaya sendiri pengelola GWK yaitu PT Garuda Adimatra Indonesia (Gain). "PT Gain ini yang mengelola GWK dengan pendapatan seperti dari hasil penjualan tiket pada saat pertunjukan maupun konser besar di lokasi ini. Dari hasil pendapatan tersebut, ditambah dengan pinjaman bunk diharapkan pembangunan dapat dilanjutkan," papar mantan Kapolda Bali ini.

Sejauh ini, tambah Pastika, sedang dilakukan penghitungan kebutuhan biaya yang dibutuhkan bersamaan dengan penjajakan dengan perbankan yang tertarik membiayai GWK.
------------------------------------------------

sudah dulu ya, mo boboq /e4/e4/e4